India Republic Day Tahun 2025, Panglima : 'Partisipasi Kalian Adalah Kehormatan Bagi Bangsa Dan Negara'!

JAKARTA, LS - Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin, menghadiri pengarahan Panglima TNI kepada para patriot Indonesia yang menghadiri kegiatan India Republic Day Parade 2025, bertempat di Apron Lanud Halim Perdanakusuma. (Kamis, 30-1-2025).

Dalam sambutannya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., mengucapkan selamat dan bangga kepada seluruh peserta yang telah berhasil melaksanakan Kegiatan India Republic Day Tahun 2025 dengan aman dan sukses. 

"Partisipasi kalian merupakan kehormatan bagi Bangsa dan Negara, serta telah menorehkan sejarah bagi diri kalian sendiri dan bagi TNI" jelas Panglima TNI penuh bangga.

Lebih lanjut Ia juga menjelaskan terkait soliditas serta kedisiplinan TNI yang di tunjukan pada dunia internasional telah mendapat tempat dan berkesan mendalam di hati rakyat Indonesia.

"Disiplin dan semangat solid yang ditunjukkan di hadapan dunia Internasional telah memberikan kesan mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap pengalaman ini dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk terus memberikan yang terbaik bagi TNI, Bangsa dan Negara" jelas Panglima TNI lebih lanjut.

 
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasau, Kasad, Wakasal, Pangkoopsudnas serta para Pejabat Utama TNI lainnya.

(Muritno) LS

TKW Meninggal P3MI, BP2MI Banten, KBRI Jedah, Syarikah Smasco Dinilai Tak Resposif, Edi : Pemerintah Indonesia Tolong Bantu Pulangkan Jenazah Istri Saya

SERANG, LS - TKW asal Kabupaten Serang meninggal di Saudi Arabia, TKW bernama Polos binti Damiri merupakan warga Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang mengadu nasib di Saudi Arabia meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Jeddah Saudi Arabia akibat kecelakaan kompor meleduk yang menimpa nya.(29/1/2025).

Polos yang merupakan TKW asal Kabupaten Serang meninggal dunia pada hari Minggu 27 Januari 2025, Polos menjadi TKW di Saudi Arabia sejak tahun 2019 melalui sponsor H. Budin warga Dukuh, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Ditemui di rumah duka, Edi suami Polos mengatakan, kami pihak keluarga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk dapat memulangkan jenazah istri saya, ujarnya, Rabu (29/1).

" Semoga Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Serang maupun Pemerintah Provinsi Banten dapat memberikan bantuan kepada kami agar dapat bisa memulangkan jenazah istri saya yang sekarang masih berada di Arab Saudi," tutupnya.

Dari data dan informasi yang dihimpun, Polos direkrut oleh sponsor H. Budin warga Kecamatan Pontang, dan dipekerjakan di Jedah Arab Saudi di Syarikah Smasco sekitar Tahun 2019 dengan nomor iqomah 2480416045 dan dikabarkan meninggal dunia pada Januari 2025.

Hingga berita ini ditayangkan para pihak, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), BP2MI Banten, KBRI Jedah, Syarikah Smasco dan instansi terkait belum berhasil dikonfimasi untuk memberikan tanggapan.

(Praja) LS

Sukses Uji Terbang di Perairan Jakarta, Drone Aruna 45 Berbahan Composite Daur Ulang Karya Anak Bangsa Siap Menjajal Natuna

JAKARTA, LS - Drone Aruna 45 sukses terbang di atas perairan Teluk Jakarta pada Kamis 16 Januari 2025 meski dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Pesawat terbang tanpa awak (Drone) berbahan daur ulang sampah plastik karya anak bangsa ini diterbangkan dari atas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI)  milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (992).(16/1/2025).

Pelaksanaan Uji terbang Drone yang kedepan digadang-gadang akan memperkuat Alutsista TNI AL ini dipimpin Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Komando Armada I Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik, mewakili Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Dr. YooS Suryono , M.Tr. Opsla dan sejumlah pejabat lainnya.

"Menggunakan teknologi VTOL, Aruna 45 melakukan take off dan landing secara baik walau pada kondisi angin mencapai 24 knot serta  dalam kondisi rintik hujan, dengan kemampuan Autonomous Aruna 45 memberikan efektifitas dalam melakukan misi-misi dalam menunjang operasi khusus nya di Laut," kata Laksamana Pertama TNI, Muhammad Taufik. 

"Kesuksesan uji coba dengan misi  surveillance, Inteligent dan Recognation di atas perairan teluk Jakarta ini kedepan akan ditindaklanjuti dengan melibatkannya dalam Latihan-latihan berskala besar yang akan dilaksanakan di Laut Natuna dalam waktu dekat dan akan menjadi support system dalam operasi menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia secara lebih efektif," imbuhnya.

Diketahui Aruna 45 adalah buah ide dan pemikiran keberlanjutan dari Mantan Panglima TNI Laksamana TNI PURN Yudo Margono yang dikenal sangat konsen terhadap pelestarian lingkungan, setelah sebelumnya memproduksi dan membagikan seragam sekolah berbahan daur ulang sampah plastik kepada anak-anak sekolah yang membutuhkan. Inovasi ini kemudian dikembangkan lagi dengan menciptakan Drone Aruna 45.

"Munculnya ide ini berawal saat Laksamana TNI PURN Yudo Margono menjabat sebagai Kasal yang sangat prihatin terhadap pencemaran lingkungan laut khususnya sampah plastik sehingga bersama-sama dengan anak-anak muda yang peduli lingkungan mengkampanyekan “Stop Wariskan Sampah” ," terang Danguspurla. . 

Lanjutnya,"Dari sampah plastik yang terkumpul inilah kemudian di produksi menjadi seragam sekolah yang juga sudah digunakan oleh TNI AL (PDH/PDU) khususnya  Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya sejak 2024 lalu," sambung Danar 1.

"Laksamana TNI PURN Yudo Margono selaku Pembina sangat konsen terhadap inovasi dan karya-karya anak anak muda bangsa Indonesia agar bisa berkontribusi lebih baik, lebih kreatif dan berdampak kepada Masyarakat secara luas," pungkas Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik.

(Alamsyah) LS

Ditjen Dukcapil Kemendagri Rilis DKB 2024: 128 Juta Penduduk Indonesia Masih Berstatus 'Jomblo'

JAKARTA, LS - Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I tahun 2024 yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memberikan gambaran menarik mengenai status perkawinan penduduk Indonesia. Dari total 282.477.584 jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 128.381.663 jiwa tercatat berstatus belum kawin, atau yang biasa disebut belum menikah. Angka ini setara dengan 45 persen dari total populasi, mencerminkan tren sosial yang berubah di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menyampaikan bahwa data ini bukan hanya angka statistik, tetapi merupakan representasi penting dari dinamika sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. 

"Perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, membuat banyak dari mereka memilih menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri," jelas Handayani, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Selain angka lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, data tersebut juga mencatat bahwa 136.097.369 jiwa telah menikah, 5.049.369 jiwa berstatus cerai hidup, dan 12.949.183 jiwa cerai mati. Jumlah ini menunjukkan bagaimana status perkawinan penduduk Indonesia terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan budaya.

Handayani menambahkan bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh Ditjen Dukcapil sangat penting untuk perencanaan kebijakan pemerintah. 

"Dengan basis data yang akurat, pemerintah bisa merancang program-program yang relevan, baik dalam sektor pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial," ujarnya.

Data kependudukan menjadi landasan bagi berbagai program nasional, mulai dari perencanaan keluarga hingga kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Handayani, banyaknya jumlah penduduk yang belum menikah ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara lain juga melihat tren yang serupa, di mana pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama pada usia muda. Generasi saat ini cenderung lebih menekankan pada kemandirian, pendidikan, dan karier sebelum memutuskan untuk menikah.

Dari sudut pandang sosial, tingginya angka penduduk yang belum menikah juga dapat diartikan sebagai peluang besar bagi pengembangan potensi sumber daya manusia. Penduduk usia produktif yang belum menikah ini sering kali fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan pendidikan. 

"Ini adalah aset besar bagi bangsa. Mereka adalah angkatan kerja yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi," tambah Handayani.

Selain itu, Handayani menekankan pentingnya memastikan bahwa pencatatan status perkawinan di Indonesia selalu diperbarui dan akurat.

“Administrasi kependudukan yang baik adalah fondasi untuk layanan publik yang berkualitas. Setiap individu perlu memastikan bahwa data pribadinya terdaftar dan valid, termasuk status perkawinan,” katanya.

Dukcapil juga terus mendorong masyarakat untuk melakukan pembaruan data kependudukan secara rutin. 

“Kami terus berupaya memberikan kemudahan dalam layanan pencatatan sipil, baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Masyarakat bisa memperbarui status perkawinan, alamat, dan data lain melalui sistem yang kami sediakan,” terang Handayani.

Dalam konteks pembangunan nasional, data kependudukan yang akurat menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan strategis.

"Pemerintah memerlukan data yang up-to-date untuk merancang program yang tepat sasaran. Data ini akan mendukung perencanaan, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga perumahan bagi generasi muda yang belum menikah," tegas Handayani.

Dengan lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi. Generasi muda yang mandiri, terdidik, dan inovatif menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

“Kami berharap, dengan adanya data ini, kita semua bisa lebih memahami kondisi sosial masyarakat Indonesia dan bersama-sama merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Handayani.

Data ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi cerminan dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Bagi pemerintah, hal ini adalah tantangan sekaligus peluang besar untuk memastikan bahwa setiap penduduk, baik yang sudah menikah maupun belum, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas. 

(Taufan) LS

Dirjen Dukcapil Kemendagri Berkomitmen Prioritaskan Efisiensi Dan Akuntabilitas Dalam Setiap Penggunaan Anggaran di Awali Tahun 2025

JAKARTA, LS - Ditjen Dukcapil Kemendagri mengawali tahun 2025 dengan komitmen kuat untuk meningkatkan kinerja dan penggunaan anggaran secara optimal. Dalam Rapat Awal Tahun 2025, Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. "Prinsip good governance menjadi pegangan utama kita dalam menjalankan program-program di tahun ini," tegas Teguh, Kamis (02/01/2024).

Rapat yang digelar di Gedung C Lantai 4 itu menjadi forum penting bagi jajaran Ditjen Dukcapil untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan menyusun strategi pelaksanaan program kerja serta anggaran tahun 2025.

Teguh mengapresiasi pencapaian realisasi anggaran 2024 yang mencapai 98,66 persen dari total anggaran. "Ini pencapaian yang patut kita banggakan, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Di tahun 2025, kita harus lebih bijak dan cermat dalam penggunaan anggaran," katanya.

Rapat ini juga dihadiri oleh Plh. Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum, Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, Direktur Dafdukcapil Akhmad Sudirman Tavipiyono, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Andi Kriarmoni, Direktur IDKD Agus Irawan, dan Plh. Direktur IDKN Mensuseno, serta para pejabat fungsional ahli madya, fungsional ahli muda dan fungsional ahli pertama di lingkungan Ditjen Dukcapil.

Teguh menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi secara rutin terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Dukcapil. "Pengendalian anggaran harus dilakukan minimal satu kali sebulan. Ini penting agar setiap program berjalan sesuai rencana tanpa ada pemborosan," ujarnya.

 
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi penumpukan anggaran di akhir tahun, mengingat hal ini sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Dalam arahannya, Teguh juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi dalam meminimalkan kegiatan yang tidak efektif, seperti rapat dan perjalanan dinas. "Kita harus memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Penggunaan Zoom atau media lainnya harus menjadi bagian dari cara kerja baru kita untuk menghemat anggaran dan waktu," tambahnya.

Salah satu program prioritas yang menjadi fokus utama Ditjen Dukcapil di tahun 2025 adalah akselerasi transformasi digital dalam bidang administrasi kependudukan. Teguh menargetkan 30 persen dari total perekaman KTP-el harus beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). "Transformasi digital ini akan memperkuat sistem kependudukan nasional dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Teguh juga menekankan pentingnya mendukung pencapaian Asta Cita, delapan agenda strategis nasional yang harus dicapai. Salah satu aspek penting dari Asta Cita adalah memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan layanan publik, di mana Dukcapil berperan besar dalam mengelola data kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan nasional.

Pada rapat tersebut, juga disampaikan berbagai capaian kinerja Ditjen Dukcapil selama tahun 2024. Beberapa pencapaian penting di antaranya adalah kepemilikan Akta Kelahiran yang mencapai 96,03 persen, perekaman KTP-el sebesar 97,80 persen, serta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mencapai 58,19 persen. Teguh berharap agar capaian ini bisa terus ditingkatkan di tahun 2025 melalui pendekatan yang lebih inovatif.

Teguh juga mendorong seluruh unit kerja untuk terus menjaga semangat kerja dan pelayanan publik yang prima. 

"Pelayanan publik yang kita berikan harus semakin baik, terutama dengan adanya berbagai inovasi digital yang kita kembangkan. Dukcapil harus terus bergerak maju untuk menjawab kebutuhan masyarakat," kata Teguh.

Sebagai penutup, Teguh menyampaikan harapannya agar di tahun 2025 seluruh jajaran Ditjen Dukcapil dapat terus mempertahankan prestasi yang telah diraih dan meningkatkan kinerja dengan lebih baik. 

"Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas, serta mampu memberikan yang terbaik untuk Dukcapil Prima dan Indonesia Maju," pungkasnya.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Ditjen Dukcapil dalam memperkuat komitmen mereka terhadap efisiensi anggaran, peningkatan kinerja, serta inovasi pelayanan publik yang lebih baik di tahun 2025. 

(Alamsyah) LS

Kemajuan Dan Inklusivitas Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya Mendapat Apresiasi Dari Wamendagri Bima Arya

SURABAYA, LS - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya yang secara digital telah maju dan memberikan banyak pilihan layanan bagi masyarakat. MPP Kota Surabaya juga inklusif karena memberikan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, lansia, dan disabilitas. 

“Jadi saya kira ini tempat belajar yang sangat baik, enggak usah jauh-jauh ke luar negeri dan teman-teman kepala daerah ya silakan belajar ke Surabaya untuk melihat bagaimana pemerintah-pemerintah Surabaya membangun sistem digital pelayanan publik yang betul-betul maju,” katanya saat meninjau MPP Kota Surabaya di Jalan Tunjungan Nomor 1-3, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/12/2024).

Bima menyampaikan inspirasi menarik lain dari MPP Kota Surabaya dengan memberikan pelayanan kepada generasi muda khususnya anak-anak. Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta sekolah-sekolah untuk memfasilitasi anak-anak mendapatkan pelayanan sekaligus literasi digital.

“Anak-anak bisa menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk belanja, termasuk juga untuk makan. Artinya ini bagian dari literasi digital. Ini penting, kalau kita menuju e-government, maka literasi itu harus sedini mungkin dan dilakukan oleh semua,” ujarnya.

Dia mendorong praktik-praktik baik yang telah dilakukan MPP Kota Surabaya bisa diduplikasi oleh daerah lain. Jika perlu, praktik baik tersebut dikembangkan secara nasional. Bima menekankan pentingnya mengangkat inovasi tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan pelayanan pemerintah secara digital. 

“Nanti kita bisa duplikasi, di-scale up, ditarik nasional. Praktik-praktik baik di Surabaya ini yang bisa diangkat tingkat nasional, ya tidak menutup kemungkinan bisa didorong untuk diterapkan secara nasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengunjungi Surabaya Kriya Gallery (SKG). Menurutnya, SKG yang berada di dalam kawasan MPP Kota Surabaya merupakan terobosan yang baik. Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengintegrasikan MPP dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Konsep SKG semakin menawan dengan sentuhan kekinian dan beragam produk yang layak dicoba.

“Jadi ini saya cobain kopinya, kopinya enak, tempat nongkrongnya juga enak, nyaman. Ya lagi-lagi ini praktik baik, best practice yang layak untuk diadopsi diduplikasi kota-kota lain di Indonesia. Jadi pemberdayaan UMKM dengan cara-cara kekinian yang terkonsep dan terintegrasi dengan layanan,” pungkasnya.

(Gus Rak) LS

Diinisasi SMSI Pusat, Kemensos Gelar Kick Off HKSN 2024 Di Taman Firdaus Desa Talaga Mancak

KABUPATEN SERANG, LS - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, pada Senin (16/12/2024) akan menggelar kick off Hari Kesetiakawan Sosial Nasional (HKSN) 2024 di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Kegiatan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat ini, menurut rencana akan dicanangkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul. Rencananya, acara yang digelar di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga tersebut akan dihadiri juga oleh Mendes PDT Yandri Susanto.

Dipilihnya Taman Firdaus,  Kampung Saung Bojong, Mancak sebagai lokasi awal dalam memperingati HKSN 2024, tak lepas dari langkah terobosan awal  yang  digagas oleh Firdaus selaku Ketua Umum SMSI Pusat yang juga  merupakan Tokoh Pers Banten, dengan melibatkan Pokja Konstituen Dewan Pers Provinsi Banten yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banten, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Banten, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Banten dan BPD PHRI Banten.

Firdaus yang juga  Direktur Journalist Boording School (JBS) dan Pendiri Yayasan Pers Anak Bangsa untuk pertamakali menyampaikan gagasan pada rapat bersama  yang digelar pada tanggal 12 Juni 2024 di Gedung JBS Cilegon. Pada rapat tersebut, disampaikan aksi sosial berupa progam bersih-bersih  sungai di desa talaga yang beralih fungsi menjadi tong sampah terpanjang di Banten.

Melihat kondisi tersebut, tercetuslah bagaimana sungai yang telah hilang fungsinya tersebut, menjadi kembali hidup.

Sehingga pada rapat tersebut menyepakati untuk memperjuangkan sungai yang lebih kurang satu kilometer tersebut  menjadi kembali hidup dengan tagline sungai kehidupan.

Aksi sosial inipun  digelar  tepatnya pada tanggal 20 Juni 2024, dan dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 2024 dengan aksi serupa dan melibatkan komponen pers, pemerintah serta. masyarakat.

Tak hanya sampai disitu, langkah terobosan yang digagas Firdaus Ketua Umum SMSI,  yang sejatinya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, bak gayung bersambut, mendapat respon positif dari Kemensos RI.

Dalam audiensi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (RI), Drs. H. Saifullah Yusuf di ruang kerja Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (11/12/2024) menghasilkan beberapa poin strategis berupa sinergi program antara organisasi perusahaan media siber dan Kemensos dan salah satunya langsung diimplementasikan dalam langkah nyata yaitu gelaran Kick Off HKSN 2024 yang akan dilaksanakan di Taman Firdaus Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Dalam keteranganya kepada awak media, Firdaus berharap progam sosial ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

"Tentu kami berharap program-program serupa dapat di implementasikan di seluruh penjuru indonesia dan SMSI siap bersinergi serta  mengawal program-program pro masyarakat tersebut," pungkas Firdaus, Minggu  (15/12/2024).

(*) LS

Mengoptimalkan Potensi PDRD, Ditjen Bina Keuda Dorong Pemda Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

JAKARTA, LS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).(12/12/2024).

“Upaya ini merupakan langkah strategis guna menunjang pencapaian 8 misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 program prioritas Presiden, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri Hendriwan dalam Rapat Penggalian Potensi PDRD di Orchardz Jayakarta, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Hendriwan menyampaikan, rapat ini bertujuan memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah, dalam memperkuat perekonomian melalui optimalisasi pajak daerah dan investasi.

"Rapat ini merupakan momentum bagi seluruh elemen pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan memilih tata cara pengelolaan pendapatan daerah yang optimal dalam pelaksanaan penggalian potensi pajak dan retribusi daerah," tegasnya.

Hendriwan mengatakan, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah khususnya pajak dan retribusi daerah. Regulasi itu seperti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD).

“Salah satunya yaitu perbaikan database pajak daerah dan retribusi daerah guna mendukung amanat ayat (1) Pasal 102 Undang-Undang HKPD terkait penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD, yang mana mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi,” terangnya.

Selain itu, Hendriwan juga mendorong Pemda untuk meningkatkan PAD melalui penyelarasan program-program daerah. Hal ini karena masih adanya perbedaan potensi pajak yang tidak merata di berbagai wilayah. Misalnya terkait dengan data potensi atau database objek pajak yang tidak diperbarui. Kemudian, Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai data potensi yang tidak valid, sehingga menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pemungutan pajak.

“Dalam hal ini, pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi-potensi sumber pendapatannya. Sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan,” jelasnya.

Karena itu, Pemda perlu mendata ulang atau memperbarui data wajib pajak dan objek pajak. Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan data yang dimiliki Pemda akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru. 
Sebagai informasi acara ini dihadiri langsung Kepala Sub Direktorat Wilayah III Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri dan diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

(Alamsyah) LS

Sukses Layani 635 Warga di Hakordia 2024, Dukcapil Raih Penghargaan Pelayanan Publik Dari KPK

JAKARTA, LS - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan pada event Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di pelataran Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9-10 Desember 2024.

Selama 2 hari pelayanan, Ditjen Dukcapil sukses melayani 635 warga dengan berbagai kebutuhan administrasi kependudukan. Antara lain aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pencetakan KTP-el rusak atau hilang, ganti foto KTP-el khusus pengunjung yang sudah berhijab, hingga perekaman KTP-el baru untuk warga berusia 17 tahun.

Layanan ini terbagi menjadi 133 output pada hari pertama, dan 502 output pada hari kedua, dengan jumlah terbesar berasal dari aktivasi IKD dan pencetakan KTP-el.
Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, hadir di lokasi pada hari kedua, Selasa (10/12/2024). Kehadirannya memberikan motivasi bagi tim di lapangan serta memastikan bahwa layanan berjalan lancar.

Hani terlihat aktif berkeliling, mengecek setiap meja layanan, dan berdialog dengan masyarakat untuk memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang maksimal.

“Kehadiran kami di acara ini bukan hanya untuk memberikan layanan, tetapi juga menunjukkan bahwa Dukcapil selalu siap membantu masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan,” jelas Hani.

Pada penghujung acara, Ditjen Dukcapil menerima penghargaan dari KPK sebagai peserta pameran pelayanan publik terbaik. Penghargaan ini diterima langsung oleh Sesditjen Hani Syopiar Rustam.

“Penghargaan ini memacu kami untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Kami berkomitmen untuk mendukung gerakan anti korupsi melalui tata kelola pelayanan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum secara terpisah mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan.

"Ini adalah momen penting bagi Dukcapil untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan kemudahan layanan secara langsung. Kami ingin memastikan setiap warga mendapatkan hak administrasi kependudukan dengan cepat dan mudah," ujar Handayani.

Event Hakordia 2024 menjadi ajang penting bagi Ditjen Dukcapil untuk mempromosikan layanan IKD. Masyarakat dapat memanfaatkan IKD untuk mengakses data kependudukan secara mudah dan praktis melalui aplikasi digital, tanpa harus membawa KTP-el kemana-mana.

Dengan partisipasi aktif, termasuk rutin saban tahun mengikuti kegiatan Hakordia melayani dokumen kependudukan, Ditjen Dukcapil dinilai berhasil menampilkan pelayanan publik yang responsif dan profesional. Dukcapil pun berkomitmen mendukung layanan yang inklusif, cepat, mudah dan gratis untuk menjangkau semua kalangan sebagai upaya mendukung pencegahan korupsi dan layanan publik yang transparan. 

(Ikhsan) LS

Kreativitas TPS Bertema Unik Untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih Mendapat Apresiasi Dari Wamendagri Bima Arya

BOGOR, LS – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi kreativitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengangkat tema unik untuk meningkatkan partisipasi pemilih. 

Hal ini seperti yang dilakukan TPS 5 di Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, yang mengusung tema Halloween. Tema tersebut diusung untuk menarik minat pemilih, khususnya generasi muda dan ibu-ibu, agar aktif menggunakan hak suaranya. 

“Karena ada temanya Halloween. Ketika saya tanya apa tujuannya, tujuannya adalah supaya meningkatkan partisipasi politik. Terutama anak-anak muda, ibu-ibu semua, jadi kita apresiasi. Makanya kita kunjungi di sini,” ujar Bima Arya kepada awak media usai meninjau TPS tersebut, Rabu (27/11/2024).

 
Ia juga menantang TPS tersebut untuk dapat mendorong partisipasi pemilih sebanyak 100 persen, seraya memuji inisiatif serupa dapat dilakukan TPS lainnya. Menurutnya, pendekatan kreatif ini bisa menjadi inspirasi bagi penyelenggara Pilkada di daerah lain. 

 
Selain memantau TPS di Bogor, Bima juga dijadwalkan meninjau TPS di Jakarta, termasuk lokasi yang menyediakan fasilitas bagi pemilih dari kelompok disabilitas. Ia menegaskan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali harus difasilitasi agar dapat menyalurkan hak pilih mereka dengan nyaman.

  
“[Hingga saat ini] belum ada informasi terkait dengan kerawanan atau kebencanaan. Mudah-mudahan landai terus, tapi kita monitor terus,” tambahnya. 

 
Bima Arya juga menjelaskan, Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siaga 24 jam untuk menerima laporan situasi Pilkada di daerah. Selain itu, layanan tersebut juga melakukan migitasi secara cepat berdasarkan laporan yang diterima.

Ia memastikan setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini terutama laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika ada laporan tersebut, Bima Arya memastikan akan meneruskannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian jika laporan tersebut dinyatakan terbukti benar oleh Bawaslu, Kemendagri bakal mendorong pejabat terkait untuk menindaklanjutinya.

“Ya, kalau sudah keluar dari rekomendasi Bawaslu [terkait pelanggaran netralitas ASN] nanti kita lihat siapa yang diberikan sanksi di tingkat mana. Kalau di tingkat kota/kabupaten, tentu oleh pejabat pembina kepegawaiannya, yaitu kepala daerah,” jelasnya. 

 
Dalam kesempatan itu, Bima Arya berharap kreativitas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dapat terus ditingkatkan. Ia berharap, upaya itu mampu memotivasi warga untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada, sehingga seluruh tahapan dapat berlangsung damai dan lancar.

(Suharna) LS

Kunjungan Kerja ke Papua Selatan, Kasad Meninjau Program Strategis Nasional Cetak Sawah 1Juta Hektar di Merauke

MERAUKE, LS – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, dalam rangkaian Kunjungan Kerjanya (Kunker) selama tiga hari di Papua Selatan (12-14 November 2024). Fokus utama Kunker kali ini adalah peresmian fasilitas air bersih dan energi ramah lingkungan, yang merupakan bagian dari upaya TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kasad meresmikan sistem pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan lampu tenaga surya di Kampung Maju, Distrik Arimop, Boven Digoel, hasil kerja sama dengan Tanoto Foundation. Selain meresmikan fasilitas energi, Kasad juga meresmikan program air bersih di Kampung Sukanggo, Kabupaten Boven Digoel. Program yang merupakan bagian dari TNI Manunggal Air ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

“Program air bersih dan energi ramah lingkungan ini merupakan komitmen TNI AD untuk memastikan masyarakat Indonesia, khususnya di Papua, mendapatkan akses kebutuhan dasar yang memadai,” ujar Kasad yang mengawali Kunker dengan meninjau Marshalling Area di Yonif 754/ENK.

Kasad menambahkan bahwa TNI AD telah membangun 3.128 titik air bersih di seluruh Indonesia, termasuk 215 titik diantaranya di Papua, melalui program TNI AD Manunggal Air. Program ini akan terus berlanjut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat di daerah terpencil.

Dalam rangkaian kunjungannya, Kasad juga melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah seluas 1 juta hektar di Merauke. 

Jenderal Maruli juga menekankan bahwa infrastruktur pertanian dan ketersediaan air bersih yang telah dan sedang dibangun akan menjadi kunci sukses program ketahanan pangan ini.

Kasad mengakhiri Kunkernya dengan memberikan bantuan sosial dan membeli hasil kebun Mama-Mama Papua sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Tak lupa, jenderal bintang empat ini juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap program-program TNI AD yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan seluruh Indonesia.

(Tukidjo) LS

Syarmadani : 8 Partai Politik Menerima Bantuan Keuangan Tahap Kedua Dari Kemendagri Ditjen Polpum Sebesar Rp 33.622.281.250,-

JAKARTA, LS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menyalurkan bantuan keuangan kepada 8 partai politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Total bantuan tahap kedua tahun 2024 ini sebesar Rp33.622.281.250 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Kemendagri telah menyalurkan bantuan tahap pertama pada 27 Maret 2024 kepada 9 Parpol yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2019. Adapun anggaran yang diberikan pada tahap pertama sebesar Rp94.782.313.500.

“Diharapkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai politik dapat memaksimalkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik ini secara baik dan akuntabel, dengan prioritas penggunaannya untuk pendidikan politik kader partai dan masyarakat, serta untuk operasional sekretariat partai politik,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Syarmadani di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Dia berharap, dengan adanya pendidikan politik tersebut dapat meningkatkan kualitas literasi kader Parpol maupun masyarakat. Dengan demikian, nantinya dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung tahapannya saat ini sebagaimana yang diharapkan.

Di lain sisi, dia menekankan, setelah bantuan keuangan Parpol di tingkat pusat disalurkan, Kemendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang belum menyalurkan bantuan tahap kedua agar segera menyelesaikannya. 

Bantuan keuangan Parpol dari Pemda tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan dukungan tersebut, diharapkan proses pendidikan politik maupun peningkatan kapasitas dan integritas para kader dan masyarakat lebih masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Syarmadani menekankan, secara paralel Parpol diharapkan menyiapkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini perlu diperhatikan dan diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

“Sehingga dapat dilakukan percepatan proses pencairan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2025,” jelasnya.

Adapun pengaturan bantuan keuangan Parpol diatur dalam Pasal 12 huruf K Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. 

Aturan ini menyebutkan, Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Taufan) LS

Bentuk Tim Khusus, SMSI All Out Mendukung Revisi UU Penyiaran

JAKARTA, LS -  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar  Focus Group Discussion (FGD) membahas soal OTT (Over-The-Top untuk masa depan merah Putih di Jakarta Selatan (9/11/2024).

Hasil FGD SMSI menegaskan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran untuk mengakomodasi perkembangan layanan OTT untuk perlindungan terhadap konten lokal.

Sekertaris SMSI Pusat, Makali Kumar mengatakan SMSI telah membentuk tim yang akan mengawal dan mendorong agar revisi UUD Penyiaran disahka.

"Menyepakati  adanya tim perumus dan memberikan rekomendasi sikap organisasi dalam menyikapi revisi UUD penyiaran, ungkapnya.  

Lanjut ia mengatakan Komisi I DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang dibahas. SMSI menekankan pentingnya revisi undang-undang tersebut agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang pesat dan mengakomodasi aspirasi dari kalangan pers.

"SMSI mengharapkan undang-undang penyiaran yang sudah masuk di DPR RI itu bisa Kembali dibahas dan revisi sesuai kebutuhan dan perkembangan dari teknologi digital yang semakin meningkat saat ini ini. Termasuk mengakomdir aspirasi dari kalangan pers," katanya.

Selain itu, Dewan Pakar SMSI, Prof Rizal E Halim mengatakan SMSI di bawah kepemimpinan Firdaus dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu bentuk dukungan konkret SMSI adalah mendorong percepatan pembahasan dan akselerasi revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

"Salah satu bentuk dukungan SMSI mendorong mempercepat dan melakukangan akselerasi Revisi UU Penyiaran yang sementara dibahas di DPRD RI," ungkapnya. 

Diketahui Kegiatan FGG dihadiri langsung Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Sekjen SMSI PUsat Makali Kumar, Wakil Ketua Dr. Retno Intani, Dr. Yono Hartono, Ilona Juwita dan Dr. Yanuardi Syukur dan diikuti Dewan Pakar SMSI Prof Rizal E Halim, Dr. Taufiqurchmanm, serta beberapa pengurus SMSI Pusat.

(*) LS

Pangkoops Udara I Resmi Menutup Open Tournament Panglima TNI CUP 'Drone And Pylon Race' 2024

JAKARTA, LS - Mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin memimpin penutupan Open Tournament Panglima TNI CUP"Drone dan Pylon Race" 2024. dalam rangka memeriahkan HUT TNI Ke-79 Tahun 2024. Bertempat di Lapangan Danu Setiawan, Lanud Halim Perdanakusuma, pada Minggu, (3-11-2024).

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Pangkoops Udara I, Panglima TNI dengan mengucapkan selamat dan berbahagia kepada para atlet dan prajurit TNI serta Polri yang telah meraih juara pada pertandingan open"tournament" Piala Panglima TNI tahun 2024. 
 
"Tujuan utama dari"event"ini telah tercapai,yakni terbangun dan terpeliharanya komunikasi antar pengurus besar, pengurus Prov/Kota/Kabupaten dan kemanunggalan TNI-Rakyat, sehingga tercipta ikatan yang harmonis,kompak sekaligus mampu memupuk jiwa korsa yang tinggi." jelas Panglima TNI.

Menutup amanatnya Panglima TNI mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Pangkoopsud I selaku koordinator penyelenggara Open Tournament dan kepada segenap panitia, serta semua pihak atas dukungan dan partisipasinya sehingga kegiatan Open"Tournament"Piala Panglima TNI tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman,tertib dan lancar.

Dan tampil sebagai pemenang juara satu beberapa kategori 
Drone Race F9U 5 Inchi, Axel Mario Christopher Lengkong (Jakarta),  Drone Race 3 Inchi, Axel Mario Christopher Lengkong Jakarta, Fun Fly Drone Hit Target. Ervan Bachtiar (Jawa Tengah), Fun Fly Drone Drop Payload, Ezra Naafi (DKI Jakarta),Fun Fly Drone Freestyle, Muhammad Hanif Pratama (DKI Jakarta), Pylon Race Seeded B, Yudo Hariyanto (DKI Jakarta), Pylon Race F3R, Ivan Wahyudi (DKI Jakarta), Pylon Race F3R Ina, Ivan Wahyudi (DKI Jakarta).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabasarnas, Korsahli Kasau, Aspotdirga Kasau, Pangdam Jaya diwakili Dandim 0505 Jaktim, Kapolda Metro Jaya diwakili Wakapolres Metro Jaktim, Marsda TNI Bambang Gunarto,Aspotdirga Kaskoopsudnas,KapusjaspermildasTNI diwakilkan, Kaskoopsud I, Irkoopsud I, Dirjian Kodiklatau, PJU Koopsud I,Para Pejabat Utama Utama Koopsudnas, Pejabat Utama Lanud Halim.

(Suharna) LS