Kampanya Cakades Jejalen Jaya Nomor Urut Satu Membludak, Mikaja O'an Target, Pelayanan Cepat, Pendidikan Maju Dan Kesehatan Dekat

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Calon Kepala Desa (Cakades) Jejalen Jaya nomor urut satu, Mikaja O'an beserta Tim Sukses menggelar kampanye Pilkades terjadwal, pada Selasa (15/9/2026) pagi pukul 8:00 hingga selesai di seantero Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

 
Terpantau antusias para pendukung Cakades nomor urut satu sangat kuat. Terbukti membludaknya para pendukung dan simpatisan yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut, dengan menggunakan atribut kaos putih ditambahkan kerudung biru bagi para pendukung wanita."Nomor satu, menang..menang..menang, Mikaja menang..menang..menang," ujar para pendukung berteriak seraya berjalan beriringan dalam kampanye tersebut."Pilih Pemimpin yang bisa dipegang omongannya..pilih nomor satu," sahut para pendukung lainnya berteriak.

Kegiatan kampanye berjalan lancar aman dan kondusif. Tampak pihak Panitia Pilkades beserta jajaran, Ketua BPD beserta anggota, Babinsa, Babinkamtibmas dan pihak Linmas Desa Jejalen Jaya turut mengawal jalannya Kampanye Pilkades nomor urut satu, Mikaja O'an.

Kampanye dimulai dari pintu gerbang perum Villa II yang dimulai Selasa pagi pukul 8:00 WIB langsung keliling Desa Jejalen Jaya dan kembali ke Villa II siang hari. Acara dilanjutkan setelah makan siang bersama dengan penyampaian pidato Calon Kepala Desa dan Tim Sukses di panggung yang telah dipersiapkan. Dihadapan ratusan pendukungnya Cakades dan Tim Sukses meminta agar para pendukungnya mencoblos nomor urut satu, Mikaja O'an pada 20 September 2026 mendatang di TPS, "Jangan lupa coblos nomor satu, Mikaja O'an di TPS," kata mereka. kemudian acara kempanye tersebut diakhiri dengan bersuka ria bersama diiringi musik yang telah disediakan Tim Sukses.

Dalam keterangannya Cakades Jejalen Jaya nomor urut satu mengatakan bahwa, "Alhamdulilah kampanye berjalan lancar berkat semuanya yang mendukung saya baik dari keluarga, Tim Sukses serta para relawan dan pendukung serta simpatisan," ujar Cakades MIkaja O'an.

Ditanyakan tentang Visi kedepan dalam membangun Desa?

"Visi saya membentuk Desa Cerdas, Sehat, Melayani dan Pembangunan Berkelanjutan," terangnya.

"Dengan program unggulan ; Pelayanan Cepat, Pendidikan Maju dan Pelayanan Kesehatan Dekat. Namun program prioritas kami terkendala bangun Puskesmas tapi lahan Fasos Fasum perumahan belum diserahkan developer ke Pemkab Bekasi, ungkapnya.

Ia juga menawarkan solusi tegas dan terukur terkait persoalan Fasos-Fasum Perumahan yang belum di serah terimakan ke pihak Pemerintah Daerah.

"Kami akan membentuk Satgas PSU: Data semua perumahan yang mangkir serah terima.Kami berupaya untuk menekan Developer dengan panggilan resmi, mediasi bersama Disperkim dan Dinkes Kabupaten Bekasi. Sesuai Permendagri No.9/2009.Kawal berkas sampai jadi aset Pemkab dan masuk anggaran pembangunan Puskesmas.Sambil menunggu, lobi pinjam pakai lahan untuk Pustu Sementara," paparnya.

"Saya menargetkan Tahun ke-2-3 Lahan Clear, Tahun ke-3-4 Puskesmas dapat beroperasi, dan saya optimis dapat memenangkan Pilkades Jejalen Jaya kali ini," pungkas Cakades nomor urut satu, Mikaja O'an.

(Iwan Joggie) LS

Tunggu Proyek Kapal Selam Scorpene Evolved Rampung Dibangun, TNI AL Sementara Menggunakan Kapal Selam Interim Dari China

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI - TNI Angkatan Laut sempat membahas opsi pengadaan kapal selam interim dari sejumlah negara termasuk China, namun TNI AL menegaskan arah pengadaan kapal selam saat ini difokuskan pada pembangunan Scorpene Evolved bekerjasama dengan Prancis.(11/9/2026).

 

Seraya menunggu realisasi pembangunan kapal selam Scorpene evoled di PT PAL Indonesia, TNI AL sebelumnya sempat dikabarkan mencari opsi kapal selam interim sebagai solusi sementara untuk menutup kebutuhan operasional armada bawah laut, sebelum kapal selam baru scorpene hasil pembangunan selesai diserahkan oleh PT PAL.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyampaikan bahwa, "TNI AL membuka opsi pengadaan kapal selam interim dari sejumlah negara, seperti Jerman, Turki, hingga wilayah Asia," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul mengakui pernah ada pembicaraan mengenai kapal selam interim dari Cina. Namun, jalur yang kini sudah berjalan adalah proyek kerja sama dengan Prancis untuk menghadirkan kapal selam Scorpene Evolved.

“Memang pernah ada pembicaraan terkait kapal selam interim dari Cina. Tetapi yang jelas untuk kapal selam TNI AL saat ini, yang sudah berjalan adalah kapal selam Scorpene dari Prancis,” kata Tunggul dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (11/9).

 

Diketahui bahwa, Scorpène Evolved adalah kapal selam modern berteknologi baterai lithium-ion yang sedang dibangun di dalam negeri oleh PT PAL bekerja sama dengan Naval Group asal Prancis untuk TNI Angkatan Laut.

 

Keunggulan Teknologi

 

Baterai Lithium-ion (LiB): Membuat kapal selam lebih senyap, mampu menyelam di dalam air hingga 78 hari, dan mempertahankan kecepatan tinggi lebih lama.

 

Jangkauan Luas: Memiliki jangkauan operasional lebih dari 8.000 mil laut.

 

Sistem Tempur Canggih: Dilengkapi sistem SUBTICS untuk mengelola sensor dan senjata secara optimal di laut dangkal maupun dalam.

 

Status Kapal Selam Interim dan Scorpène Evolved

 

Opsi Interim: TNI AL menyebutkan adanya penawaran dan pembahasan awal mengenai kapal selam interim dari beberapa negara (seperti China, Jepang, dan Jerman) untuk mengisi kekosongan kekuatan bawah laut. Namun, belum ada keputusan resmi atau kepastian pengadaan khusus dari China sebagai kapal selam interim.

 

Proyek Scorpène Evolved: Pembangunan fisik unit pertama kapal selam kelas Scorpène Republik Indonesia (SRI) di PT PAL Indonesia (Surabaya) bekerja sama dengan Naval Group asal Prancis telah resmi dimulai melalui seremonial first steel cutting.

 

Waktu Pengerjaan: Proses pembangunan kapal selam Scorpène memakan waktu sekitar 7–8 tahun hingga siap beroperasional penuh, sehingga opsi pengadaan kekuatan pendukung atau penyiapan TNI AL tetap menjadi bagian dari kalkulasi strategis pertahanan.

 

Nilai Kontrak: Sekitar $2,1 miliar untuk pengadaan dua unit kapal selam.

 

Lokasi Pembuatan: Dibangun langsung di fasilitas PT PAL di Surabaya.

 

Jadwal Pembangunan: Proyek memasuki tahap pra-produksi pada tahun 2026, dengan perkiraan penyelesaian kapal pertama antara tahun 2030 hingga 2032.

 

(Neneng) LS

 

Penetapan Nomor Urut Dan Calon Kepala Desa Digelar Desa Satria Jaya, Panitia : Kerjasama Tim Semua Berjalan Lancar Dan Kondusif

KABUPATEN BEKASI, LONTAR SINGOSARI - Desa Satria Jaya menggelar kegiatan penetapan Calon Kepala Desa (Cakades dan penetapan nomor urut para kandidat Calon Kepala Desa (Cakades) Periode 2026 - 2034 di halaman depan Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada (9/9/2026) pagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Panitia beserta Tim, Perwakilan Desa Satria Jaya beserta Jajarannya, Tim Monitoring Kecamatan Tambun Utara, para Kandidat Calon Kepala Desa beserta keluarga dan Tim sukses serta para pendukung dan simpatisan, Karang Taruna, Babinsa dan Bimaspol.

Dalam kegiatan tersebut pihak Panitia Pilkades membatasi tamu undangan yang hadir didalam halaman Desa Satria Jaya. Hanya kandidat, keluarga dan Tim sukses berjumlah sepuluh orang yang dipersilahkan untuk masuk pada halaman Desa Satria Jaya, sedangkan sisanya yang berjumlah puluhan orang dari titp-tiap kandidat yang turut mengawal kehadiran para kandidat ditempatkan diluar halaman Desa Satria jaya guna menjaga ketertiban serta kelancaran jalannya kegiatan tersebut.

Acara diawali dengan penyampaian dari Ketua Panitia Pilkades, Mujahidin terkait mekanisme penetapan dan pengambilan nomor urut berdasarkan undian yang dilakukan pihak Panitia Pilkades Satria Jaya yang juga di pandu oleh Iwanuddin SH selaku Keynot Speaker dalam acara tersebut.

"Kami berharap dan meminta agar semua yang hadir dapat menahan diri agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif," ujar Ketua Panitia Pilkades Mujahidin, (9/9/2026).

Acara dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib yang dipandu oleh Keynot Speaker, Iwanuddin.Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas.

Ucapan janji dan sumpah para Kandidat Calon Kepala Desa dipandu oleh Ketua BPD Satria Jaya, H MS Kamaluddin.S.AP. M.Si.yang selanjutnya dilakukan pengambilan dan penetapan nomor urut bagi para Calon Kepala Desa yang siap bertanding dalam Kontestasi Pilkades Satria Jaya 2026.

Hasil dari pengundian tersebut, Incumbent Asta Razan meraih nomor urut satu, Cakades Nyampe Jamaluddin mendapatkan Nomor Urut Dua dan H Bongkan meraih nomor urut Tiga sedangkan Cakades Tata mendapatkan nomor urut Empat.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan swa foto bersama para Kandidat beserta para Panitia Pilkades, BPD, Perwakilan Desa dan Tim monitoring Kecamatan Tambun Utara, Babinsa dan Babinkamtibmas.Dimana selanjutnya pengaturan para Kandidat beserta keluarga, Tim sukses dan para pendukung pulang secara bergiliran sesuai dengan nomor urut yang mereka dapatkan.

Dalam keterangannya pihak Panitia Pilkades satria Jaya diwakili oleh Keynote Speaker Iwanuddin SH.

"Alhamdulilah, kegiatan Penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) dan Penetapan nomor urut Calon Kepala Desa (Cakades) berjalan dengan lancar, aman dan kondusif," katanya. 

"Ini semua berkat kerjasama Tim kepanitiaan, BPD, pihak Desa Satria Jaya, babinsa dan babinkamtibmas yang bekerja sesuai dengan Tupoksinya masing-masing yang sudah dirapatkan sebelumnya oleh Tim Panitia Pilkades. Tentunya kami berharap juga kepada para kandidat agar tetap mengedepankan dan menjaga kondusifitas dalam masa kampanya dengan memberikan himbauan kepada para pendukung masing-masing agar tertib dan taati aturan yang telah disepakati," pungkas Keynote Speaker, Iwanuddin SH.

(Iwan Joggie) LS

Dianggap Hanya Bisa Plagiat Dan Copypaste Berita Tanpa Izin, APJI Sebut sergapreborn.id Media Kacang Asin Kelas "Kucing Kurap"

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI - Tak terima dengan prilaku media sergapreborn.id yang dinilai telah melakukan Plagiat (Plagiarisme) Copy paste  tanpa izin secara menyeluruh pemberitaan Pilkades untuk wilayah Kabupaten Bekasi dari publikasi media pelitarakyat.online dan  tarumanagaranews.online menuai berbagai kecaman keras dari berbagai pihak, baik pihak redaksi maupun organisasi pers, (8/9/2026).

Pasalnya saat penayangan berita berjudul "Desa Tambun Gelar Pendaftaran Bacakades ke Lima, Ja'ut Sarja Winata Tantang Periksa Dokumen Bagi Lawan Politik Tak Puas" oleh media pelitarakyat.online dan "Tampil Kedua Kalinya, Kumpul Zebra Daftar Bacakades Siap Tanding Pilkades 2026, Target Benahi PR Dan Buat Jejalen Jaya Semakin Maju Berkembang" oleh tarumanagaranews.online muncul kemudian diketahui melalui goggle ada pemberitaan yang berjudul sama dengan foto yang sama namun ditayangkan oleh media sergapreborn.id tanpa ada komunikasi kepada pihak media terkait, alih-alih justru ditambahkan penulis berita adalah Udin ( Udin Sirajudin) Kabiro Kab/Kota Bekasi.Sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagi pihak yang dirugikan.

Media sergapreborn.id yang berada  dibawah naungan PT.MEDIA SERGAP REBORN NUSANTARA (Nomor : AHU-014266.AH.01.30.Tahun 2024) dengan beralamat Redaksi Pusat di Jl. Kihajar Dewantoro, Nurul Huda III No. 27 Ciputat Tangerang-Banten,/ SPRI – Jln Letjen R.Suprapto Ruko Cempaka Mas Barat Blok C No 7 – Jakarta Pusat. (10640) tersebut dinilai sebagai media yang tidak memiliki kapasitas dan profesionalisme dalam menjaga marwah pers. Dimana hal tersebut telah termaktub dalam UU Pers Th 1999.

Terkait kronologi persoalan Plagiat (Copy paste) tanpa izin yang dilakukan media sergapreborn.id.

Media pelitarakyat.online dan tarumanagaranews.online melalui penanggungjawab pemberitaan Irwan Awaluddin SH menegaskan bahwa, pihaknya telah menghubungi redaksi sergapreborn.id untuk meminta penjelasan terkait hal itu, namun tidak ada itikat baik dari pihak redaksi sergapreborn.id.untuk memberikan penjelasan maupun permohonan maaf.

"Kami berusaha menghubungi redaksi sergapreborn.id untuk minta penjelasan kepada Helmi Purnama SH selaku Pimpinan Umum media sergapreborn.id (Sesuai tertera di Box Redaksi) namun Ia mengatakan bahwa  Pimred media sergapreborn.id akan Ia komunikasikan bersama Udin Kabiro Kab.Bekasi dan dia ada di RS (Rumah Sakit-Red) melalui Whatsapp Call dengan waktu tunggu 1x24 jam. Namun hingga berita ini diturunkan Helmi Purnama SH tidak pernah lagi menjawab Whatsapp Call dan Message dari kami, "ungkap peraih SKW Utama dari UKW Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Pemerintah Republik Indonesia. 

"Pemberitaan yang ditayangkan merupakan hasil kerjasama dan permintaan publikasi dari pihak para nara sumber, panitia pilkades dengan pihak kami, agar ditayangkan 4 (Empat) media diantaranya : harianindonesia.online, pelitarakyat.online , tarumanagaranews.online dan mediamegapolitan.online yang justru menimbulkan kebingungan dari pihak narasumber dan panitia pilkades. sehingga hal tersebut memunculkan kerugian baik moriil maupun materiil bagi media-media di kami termasuk terkait dengan algoritma digital media ,"tuturnya.

Pihaknya juga akan menindak lanjuti dengan saluran yang ada untuk memberikan edukasi dan efek jera kepada media sergapreborn.id agar mengerti tentang Kode Etik Jurnalis (KEJ) dan UU Pers Th 1999.

" Pihak kita juga akan segera melaporkan ke Dewan Pers terkait prilaku sergapreborn.id yang secara serampangan merusak tatanan aturan yang sudah ditetapkan pada UU Pers Th 1999 yang jelas-jelas memelihara para kru media yang memalukan dan tak beretika, " pungkas kordinator dan penanggungjawab di Sekber Media, Irwan Awaluddin SH.

sergapreborn.id Kategori Media Kelas Kacang- Kacangan

Kecaman keras muncul dari Ketua Umum Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia (APJI) yang menyatakan dengan tegas bahwa, Media yang pelihara wartawan berwatak Plagiat (Copy paste) tanpa izin berjamaah dengan Pimred nya merupakan media kelas kacang-kacangan.

 
Ketum APJI tegaskan, "Media yang berprilaku lebih mengutamakan Plagiat dan Copy paste tanpa izin dalam setiap penulisan berita  terhadap para wartawannya dan disetujui Pemred nya seperti pada media sergapreborn.id tentu menjadi preseden buruk bagi dunia kewartawanan (Jurnalisme). Prilaku tersebut dapat dikategorikan masuk dalam media kelas kacang-kacangan seperti kacang goreng, kacang sukro, kacang asin, kacang rebus dan kacang garing, " tegas D Silalahi saat dijumpai di ruangannya.(8/9).

Gaya "Kucing Kurap" dan "Kadal Buntung" sergapreborn.id

"Saya menduga media sergapreborn.id dengan tidak menggubris terhadap komplain para pihak yang merasa dirugikan menunjukan bahwa sergapreborn.id telah menggunakan gaya " Kucing Kurap" dan "Kadal Buntung" dalam menghadapi persoalan Plagiat dan Copy paste yang dilakukan wartawan sergapreborn.id dengan memunculkan ketidak profesionalan dan ketidak berintegritas serta ketidak berkapasitas nya sergapreborn.id dalam eksistensinya di dunia jurnalistik, " beber laki-laki yang telah malang melintang dan mengenyam asam, garam serta sambal terasi dunia kewartawanan itu.

APJI Desak Dewan Pers Segera Tindak Tegas sergapreborn.id

"Kami APJI meminta kepada Dewan Pers agar segera mengambil tindakan tegas terhadap media sergapreborn.id yang telah jelas-jelas mencoreng kredibilitas dan integritas serta eksistensi profesi wartawan dan media di Indonesia, " tandas Ketua Umum Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia (APJI), D Silalahi dengan nada tinggi penuh kegeraman disertai sorotan tajam kedua matanya.

Diketahui bersama bahwa Ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik tindakan plagiat atau plagiarisme merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Dalam Pasal Larangan: Dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia (berdasarkan aturan Dewan Pers), secara tegas disebutkan bahwa wartawan Indonesia dilarang melakukan plagiat atau menjiplak karya jurnalistik milik pihak lain.

Merusak Integritas: Pelaku plagiat dianggap tidak memiliki integritas dan profesionalisme sebagai insan pers.

Sanksi: Pelanggaran ini dapat memicu sanksi dari organisasi kewartawanan atau Dewan Pers bagi media maupun jurnalis yang bersangkutan

(Iwan Joggie)LS

 

 

Kukuhkan SMSI Sebagai Pokja Newsroom Jaga Desa, Manifestasi Merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI - Langkah strategis dipahat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), sebagai salah salah satu konsituten Dewan Pers, yakni mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa. Program ini menjadi bentuk komitmen merawat Desa, sebagai manisfestasi merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kamis (27/8/2026).

 

"Saya setuju Desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,’’ujar Drs Firdaus, Msi, Ketua Umum SMSI Pusat.

 

Kegiatan yang dilaksanakan di tengah hiruk pikuk dan simpang siur informasi terkait eskalasi demo yang dikhawatirkan membuat distorsi stabilitas menjadi sebuah konfirmasi.

 

"Saya percaya SMSI, saya mengapresiasi kegiatan ini karena itu saya datang,’’begitu ucap Hasyim S Djoyohadikusumo.

 

Menurut adik kandung Presiden RI ke-8 Prabowowo Subiyanto ini, pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa sekaligus menginformasikan Jakarta tetap aman.

 

"Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testemoni nyata di sini (Jakarta-red) aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif, dan sangat bagus,’’ucap Hasyim yang menjadi keynote speaker pada dialog nasional, usai pengukuhan yang berlangsung di  Hall Dewan Pers, Kebon Sirih.

 

Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa yang berlangsung penuh kemeriahan, namun tetap berjalan khikmat melibatkan lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

 

"Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI, namun dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,’’papar Firdaus dalam sambutan di depan Hasyim S Djoyohadikusumo.

 

Pengusaha yang bergerak di berbagai sektor, dan kini menjadi salah satu penasehat ekonomi Presiden mengatakan, SMSI ke depan punya tugas dengan tanggung jawab besar.

 

"Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,’’cetus tokoh yang malang melintang di dunia bisnis tanah air.

 

Secara khusus putra begawan ekonomi, Soemitro Djoyohadikusumo ini menyoroti informasi yang lepas dari konteks, dan itu sangat mendistorsi kebijakan yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Terkait dengan fenomena di atas Hasyim mengungkapkan, pihaknya sudah mengagendakan untuk berdialog dengan BEM UI, UGM, dan ITB.Hasil dari dialog akan menjadi masukan, koreksi, dan rekomendasi bagi pemerintah. 

 

‘’Sebagai penasehat Presiden masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,’’tambahnya.

Sumbang Pemikiran Untuk Pers Indonesia

 

Hal hal lain yang juga disampaikan Hasyim S Djoyohadikusumo yang spesifik adalah merespon usulan Ketua SMSI, Drs Firdaus Msi, yakni kondisi Gedung Dewan Pers yang sudah tidak representatif. 

 

Menurut Firdaus gedung yang menjadi episentrum, sekaligus kawah Candradimuka Pers Indonesia perlu ditingkatkan performasnya.

 

"Di tempat ini Dewan Pers bermarkas, segala kegiatan Dewan Pers digerakkan dari gedung ini, tetapi konstituen belum bisa diakomodir. Jadi mereka (Konsituen) terpisah-pisah sesuai dengan kondisi masing-masing,’’urai Firdaus.

 

Terhadap usulan itu, Hasyim merespon sangat positif, dan berjanji akan menindaklanjuti dengan Komdigi. ‘’Sayang saya baru dapat masukan ini sekarang, kemarin baru saja bertemu dan dialog panjang lebar dengan Mekomdigi, Meutya Hafid,’’ ujar Hasyim lagi.

 

Respon semacam itu langsung mendapat aplaus dari peserta yang hadir di Hall Dewan Pers. Kegiatan pengukuhan dihadiri tidak kurang dari seratus peserta berikut undangan. 

 

Kegiatan ditutup dengan dialog nasional menghadirkan Prof Dr Achmad Riyad U.B PhD Dewan Penasehat SMSI Jawa Timur, kemudian pakar ekonomi dan Perbankan.

 

Dialog sangat menarik dan menghadirkan tanggapan kritis, apalagi dipandu secara bernas oleh Prof Dr Albertus Wahyu Rudhanto, MC guru besar dari PTIK.

 

 

(Red) LS

 

Kemendagri Undang Pandawara Group Kampanyekan Kebersihan Lingkungan Dan Pengelolaan Sampah, Dukung Gerakan Indonesia ASRI

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang Pandawara Group untuk mengampanyekan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dalam mendukung Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI). Pandawara Group merupakan kelompok pemuda asal Bandung, Jawa Barat, yang dikenal melalui berbagai aksi membersihkan sampah di sungai, selokan, dan pantai. (12/8/2026). 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan, Gerakan Indonesia ASRI merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi kebersihan di sejumlah daerah yang masih perlu ditingkatkan. Persoalan tersebut antara lain terlihat dari sampah yang berserakan hingga pemasangan spanduk yang tidak tertata, terutama di kawasan wisata.

Atas kondisi tersebut, Presiden menginstruksikan para menteri terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk menggerakkan Gerakan Indonesia ASRI dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

“Jadi, gerakan ini yang kemudian kita gunakan untuk membersihkan lingkungan. Bukan saja jangan buang sampah sembarangan, tetapi yang daerah-daerah yang kotor, kita bikin gerakan massal dengan semua masyarakat, dengan agen-agen lingkungan, dengan LSM-LSM. Ayo kita bersihkan,” katanya saat menjadi narasumber dalam Talkshow Gerakan Indonesia ASRI, sebagai rangkaian dari Festival Bazar Kemendagri, di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Safrizal mengatakan, terdapat tiga aspek yang perlu menjadi perhatian dalam menangani persoalan sampah, yakni jumlah sampah, manajemen pengelolaan sampah, dan budaya membuang sampah. Dari sisi jumlah, Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah sampah per tahun terbanyak kelima di dunia.
Dalam konteks tersebut, Safrizal mengapresiasi Pandawara Group yang mengedukasi masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah, terutama dengan tidak membuangnya ke sungai, laut, maupun saluran air.

“Jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah ke laut, jangan buang sampah ke got, jangan buang sampah sembarangan,” ungkapnya.

Selain membangun kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. 

Di daerah penghasil sampah dalam jumlah besar, seperti DKI Jakarta dan Bekasi, pemerintah menginisiasi program waste-to-energy, yakni pengolahan sampah menjadi energi seperti listrik, panas, atau bahan bakar.

Sementara itu, pengurangan timbulan sampah dapat diperkuat melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yakni mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah, menggunakan kembali barang yang masih layak, serta mendaur ulang sampah menjadi produk baru.

“Jadi, sudah ada programnya, sudah banyak anak-anak muda yang inovator-inovator, yang bergerak di bidang ini, yang penting getok tularkan ke semua tempat, supaya sampah berkurang,” ungkapnya.

Pendiri Pandawara Group Muchamad Ikhsan Destian mengatakan, kelompok tersebut didirikan oleh lima pemuda yang tergerak setelah melihat banjir di Bandung Selatan. Banjir tidak hanya membawa air, tetapi juga sampah akibat masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai.
Kondisi tersebut mendorong mereka melakukan kerja bakti membersihkan sungai sekaligus membuat konten untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Kita misalkan melihat secara fungsi [sungai] itu sangat-sangat membantu kita sebagai manusia. Dan di momen itu kita memutuskan untuk membuat fungsi, kita melakukan kerja bakti. Cuma saat itu kita memutuskan untuk mencoba apa ya, membuat konten sekalian dari kegiatan kerja bakti ini,” terangnya.

Lebih lanjut, co-founder Pandawara Group Muhammad Rifqi Sadulloh mengatakan, Pandawara Group bercita-cita memiliki fasilitas pengolahan sampah sendiri agar sampah yang dikumpulkan dapat diolah secara mandiri. Saat ini, mereka baru dapat mengolah jenis sampah tertentu, seperti tutup botol.

“Kita itu ingin, gimana caranya, si sampah-sampah yang ada di sungai itu kita daur ulang menjadi value baru,” tandasnya.

(Ikhsan) LS

Melalui Integrasi System, Wamendagri Bima Arya Dukung Penguatan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Daerah

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah melalui integrasi sistem.(10/8/2026). 

Menurutnya, penguatan sistem diperlukan agar penanganan kasus tidak bergantung pada inisiatif personal, tetapi dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. 

Hal ini menjadi penting mengingat isu kekerasan terhadap anak, perempuan, dan kekerasan seksual telah menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Kalau kita lihat yang berbeda dari sistem yang Bu Wamen [PPPA] inisiasi ini, ini kan ada semacam kekuatan sistem yang memaksa, bukan hanya inisiatif-inisiatif saja, tapi ada kasus-kasus [kekerasan] yang secara sistem memang kemudian harus diprioritaskan atau diselesaikan,” jelas Bima dalam Rakor Implementasi Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah daerah telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya dengan mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam memastikan sistem penanganan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan sistem di daerah tidak cukup hanya melalui pembentukan kelembagaan, tetapi juga perlu didukung ketersediaan sumber daya dan pembiayaan yang memadai.

Dalam konteks tersebut, Bima menegaskan dukungan Kemendagri untuk memperkuat sistem penanganan yang terintegrasi di daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembinaan dan supervisi, termasuk memastikan aspek penganggaran serta penguatan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program di Daerah.

“Sudah menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi, pembinaan, dan memastikan penganggarannya dianggarkan atau tidak,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa apabila sistem tersebut akan direplikasi di daerah, diperlukan kajian yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah.

Menurutnya, aspek regulasi dan kemampuan pembiayaan daerah perlu menjadi bagian penting dalam menentukan kesiapan replikasi program.

“Tapi isu yang sangat mendasar hari ini lebih kepada ketersediaan anggaran dari APBD di daerah-daerah. Jadi sejauh mana kemudian apabila kita ingin mereplikasi di daerah dengan didasarkan pada landasan hukum yang jelas, maka ini harus menjadi kajian lebih dalam lagi tergantung dengan kebutuhan-kebutuhan apa saja di daerah tadi,” tandasnya.

(Ikhsan) LS