Memilukan, Pemkab Bekasi Dibawah Kepemimpinan PJ Bupati Dani Ramdan Tak Mampu Membayar Intensif Jasa Layanan Guru TPQ-TPA

KABUPATEN BEKASI, LS - Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bekasi Dapil III dari Partai PKS, H. Muhammad Nuh, Lc. kembali menggelar Reses ke II untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihannya.

 

Acara tersebut dihadiri oleh 150 warga Kabupaten  Bekasi yang didominasi oleh para guru TPQ - TPA yang tergabung dalam organisasi keagamaan Islam Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur'an FKPQ Kabupaten Bekasi yang diketuai oleh Ustadz Mustagfirin MF.S.Pd.I MM

Hadir sebagai Narasumber  perwakilan dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Hj.Nur Sa'adah.dan Waryanto dari Dinas Pariwisata Pemkab Bekasi. Kegiatan berlangsung di Rumah Makan. Caping Resto, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (11/11/2023) pagi.

Dalam penyampaiannya Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bekasi Dapil III dari Partai PKS mengatakan bahwa, "Pertemuan kali ini saya ingin mengangkat Isu "Para Guru TPQ-TPA Penguatan", bahwa mereka termasuk komunitas masyarakat yang perlu di support. Peran mereka cukup besar, karena merekalah yang menemani anak anak kita dari kecil, menemani tempat bicara, sehingga tampa di sadari mereka menjadi jiwa yang sehat,"ujar M. Nuh.

 

Sementara Kabag Kesra Kabupaten Bekasi, Hj Nur Sa'adah menyampaikan bahwa,"Ada 13.000 penerima jasa layanan masyarakat di kabupaten Bekasi yang terdiri dari Imam Marbot, Guru Majlis ta'lim, Amil Jenazah, guru guru madrasah dan guru guru di Pontren .Semua data penerima tersebut yang memverval adalah kementerian Agama bersama Ormit nya," ucapnya.

 

Sedangkan perwakilan dari Pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Waryanto menyampaikan," Dinas Pariwisata dapat memfasilitasi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk pengembangan Usaha Mandiri seperti membuka tempat penjualan makanan ciri khas Bekasi dan BASCOL alias Bakso Colok," katanya.

 

Pemkab Bekasi Tidak Sanggup Bayar Intensif Jasa Layanan Para Guru TPQ-TPA

Disaat Sesi Interaktif para peserta Reses yang hadir menyampaikan keluhan dan aspirasinya bahwa anggota Lembaga TPQ di Kabupaten Bekasi yang tergabung di dalam FKPQ dimana ada 896 Lembaga TPQ dan 3656 guru-guru serta 102.000 santri TPQ Se Kabupaten Bekasi belum secara maksimal terakomodir oleh Pemkab Bekasi dalam menerima intensif jasa pelayanan di karenakan tidak ada anggaran.

 

"Kuwota guru TPQ  yang baru menerima insentif jasa layanan masyarakat di FKPQ hanya 553 guru TPQ jadi masih ada sejumlah tiga ribu lebih  yang belum menerima insentif Jasa layanan masyarakat dari pemkab Bekasi," ungkap salah satu peserta Reses dari FKPQ.

 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi, membenarkan dalam paparannya terkait persoalan tersebut serta mengungkapkan tentang tidak adanya anggaran di Pemkab Bekasi pada Tahun Anggaran 2023 dalam mengadopsi kebutuhan para guru-guru untuk menerima intensif jasa layanan. Dirinya juga meyakini bahwa pada Tahun Anggaran 2024 pun masih tetap sama.

"Keterbatasan anggaran Pemkab Bekasi di Tahun Anggaran 2023 dalam pemberian insentif  jasa layanan masyarakat Kabupaten Bekasi. Di tahun 2024 kemungkinan jumlah yang dapat insentif jasa layanan masyarakat masih sama seperti di tahun 2023," pungkas Hj Nur Sa'adah.

(JLambretta) LS