Hasil Investigasi Keluarga : Virendy Ditengarai Meninggal di Malino, Pengurus Mapala Diduga Buat Skenario Kebohongan

MAKASSAR, LS - Tidak terasa sudah sekitar 3 pekan berlalu peristiwa kematian Virendy Marjefy Wehantouw (18), mahasiswa Fakultas Teknik (FT) Arsitektur Universitas Hasanuddin (Unhas) saat mengikuti kegiatan Pendidikan Dasar dan Orientasi Medan (Diksar & Ormed) XXVII UKM Mapala 09 Senat Mahasiswa FT Unhas. Namun kepergian almarhum yang begitu tragis masih meninggalkan misteri yang belum dapat terkuak secara transparan hingga saat ini.(5/2/2023).

Hal itu dikemukakan tim kuasa hukum keluarga almarhum Virendy yang terdiri dari Yodi Kristianto, SH, MH, Lusin Tammu, SH dan Cesar Depaska Kulape, SH, Minggu (05/02/2023) ketika menjawab pertanyaan awak media terkait perkembangan penanganan kasus yang masih dalam penyelidikan aparat Kepolisian Resor (Polres) Maros maupun pihak Tim Investigasi Internal Fakultas Teknik Unhas yang diketuai Dr. Ir. Samsuddin Amin, MT.

Menurut ketiga pengacara muda ini, ditengah simpang siurnya informasi dan belum jelasnya motif atau penyebab pasti kematian Virendy, belakangan muncul kabar dan temuan baru yang diharapkan bisa menjadi petunjuk bagi aparat kepolisian dalam melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan membuat kasus tewasnya mahasiswa Arsitektur Unhas itu menjadi terang benderang.

"Kabar terbaru yang diterima pihak keluarga almarhum Virendy dan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi di lapangan, hasil awalnya semakin menimbulkan kecurigaan dan dugaan adanya skenario dan pengaburan fakta terkait tempat kejadian perkara (TKP) yang ditengarai dilakukan pihak Mapala 09 FT Unhas untuk berusaha menutup-nutupi kasus ini agar bisa lepas dari jeratan hukum," kata Yodi.

Dia menerangkan, peristiwa kematian Virendy saat mengikuti kegiatan Diksar & Ormed XXVII UKM Mapala 09 Senat Mahasiswa FT Unhas pertama kali disampaikan oleh Ibrahim (Ketua Mapala 09 FT Unhas) kepada keluarga almarhum pada Sabtu (14/01/2023) pagi di RS Grestelina Makassar dengan menyebutkan TKP adalah daerah perbukitan di wilayah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. 

"Keterangan Ibrahim soal TKP dan menyebutkan Virendy meninggal dunia pada Jumat (13/01/2023) malam sekitar pukul 23.00 Wita inilah yang kemudian menjadi dasar bagi keluarga sewaktu melapor ke aparat penegak hukum di Polres Maros. Penyidik pun melakukan penyelidikan dengan mengacu kepada 'locus delicti' adalah daerah yang berada di wilayah Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros," sambungnya.

Namun belakangan, Selasa (31/01/2023) sore sekira pukul 16.59 Wita, seorang kerabat keluarga menelpon menyampaikan informasi bahwa melihat adanya rombongan mahasiswa peserta diksar dengan jumlah berkisar 10 orang mengenakan kostum seragam merah bersama puluhan panitia dan seniornya melintas di jalan poros Kota Malino depan obyek wisata Hutan Pinus (Jl Karaeng Pado) pada Jumat (13/01/2023) malam sekitar pukul 20.00-21.00 Wita.

Informasi via telepon inilah yang selanjutnya dianalisa dan ditindaklanjuti pihak keluarga dengan melakukan investigasi sampai ke Malino Kabupaten Gowa serta mengambil keterangan sejumlah warga yang mengaku melihat langsung adanya rombongan mahasiswa peserta diksar mengenakan kostum seragam warna merah yang melintas di depan mereka pada Jumat (13/01/2023) malam.

"Pengakuan sejumlah warga itu yang juga menerangkan bagaimana suasana saat peserta diksar melintas dengan mengalami perlakuan dari senior-seniornya yang terlihat bersikap arogan dan bahkan terkesan 'kejam', semakin membuat pihak keluarga pun curiga dan menimbulkan dugaan bahwa Virendy meninggal bukan di Tompobulu tetapi di Malino," ungkapnya.

Dengan begitu, tambah Yodi, jika kelak informasi tersebut benar maka patut diduga pula oknum-oknum pengurus Mapala 09 FT Unhas, Panitia dan Peserta Diksar, pihak Unhas serta unsur terkait lainnya, telah dengan sengaja secara bersama-sama melakukan pengaburan fakta, menyusun skenario kebohongan, menghalang-halangi penyelidikan/penyidikan, pembohongan publik lewat keterangan di sejumlah media, dan memberi keterangan palsu kepada keluarga almarhum maupun aparat kepolisian.

Dugaan melakukan pengaburan fakta, nilai Yodi, cukup beralasan karena jika dilaporkan TKPnya di hutan-hutan atau daerah perbukitan di wilayah Tompobulu, Maros, maka saksi-saksinya hanya sesama mereka saja. Sementara kalo benar TKPnya di daerah Malino, maka banyak warga yang menyaksikan dan bisa memberikan kesaksian tentang kejadian sebenarnya sehingga sangat mudah bagi aparat kepolisian dalam mengungkap kasus ini secara terang benderang.

"Karena muncul dugaan 'locus delicti' bukan di wilayah Tompobulu, Kabupaten Maros, tetapi kemungkinannya di daerah Malino, Kabupaten Gowa, maka kami kuasa hukum akan mendampingi keluarga almarhum Virendy untuk membuat laporan baru di Polda Sulsel dan mengharapkan aparat kepolisian dengan slogan PRESISI-nya dapat mengungkap tuntas kasus ini secara transparan, obyektif, independen dan penuh rasa keadilan," tegas Yodi.

Warga Saksikan Peserta Tersungkur

Dihubungi terpisah, James Wehantouw, ayah almarhum Virendy mengisahkan kembali kronologis ketika dihubungi via telepon oleh Nanang, seorang kerabatnya yang berprofesi jurnalis pada Selasa (31/01/2023) sore. Dalam percakapan telepon, Nanang menyampaikan melihat langsung adanya rombongan mahasiswa peserta diksar yang melintas berjalan kaki di jalan poros Kota Malino dalam suasana yang terkesan diwarnai adanya unsur 'kekerasan/penyiksaan'.

"Kanda, anakda dikabarkan meninggal pada Jumat (13/01/2023) malam sekira pukul 23.00 Wita di daerah Tompobulu, Maros ? Nah pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 20.00-21.00 Wita, saya dan banyak warga di Malino melihat rombongan mahasiswa pencinta alam peserta diksar melintas berjalan kaki hingga berlari saling berpegangan tangan di jalan poros yang menanjak di depan obyek wisata Hutan Pinus Malino," tukas Nanang dari balik telepon selularnya.

Dikemukakannya, peserta diksar yang dilihatnya melintas, mengenakan kostum seragam warna merah, sama atau mirip dengan pakaian yang dipakai rombongan almarhum Virendy. "Saya tidak tahu pasti rombongan Mapala dari institusi mana yang melintas malam itu. Yang jelas peserta diksar tidak banyak, berkisar 10 orang saja. Tapi panitia dan senior-seniornya banyak sekali. Peserta diksar mengenakan kostum seragam warna merah, sama dengan kostum rombongan anakta' yang saya lihat pada foto di sejumlah media," bebernya.

Nanang menceritakan lagi, puluhan panitia dan seniornya terlihat sangat arogan dalam bersikap dan bahkan ada yang perilakunya terkesan 'kejam' terhadap peserta. Ada seorang peserta pria yang sudah berapa kali rubuh tersungkur di aspal tapi tetap ditarik paksa untuk berdiri dan terus berlari di jalan aspal yang menanjak. 

"Saya sampai emosi dan ngomel-ngomel melihat perilaku senior-senior kepada peserta diksar yang terkesan melebihi pendidikan militer. Saya sampai berteriak, kalau saja terjadi apa-apa sama anaknya orang, maka saya paling duluan wawancara dan beritakan kalian. Bukan hanya saya yang menyaksikan, tapi banyak warga melihat langsung kejadian tersebut," tuturnya.

Ditanyakan oleh James apakah ada peserta, panitia atau senior yang sempat dikenalinya saat melintas, Nanang mengaku ada seorang senior wanita dengan gestur tubuh agak gemuk pendek yang terlihat paling menonjol menunjukkan sikap arogan dan terkesan 'kejam' kepada peserta diksar. Sepanjang jalan, senior wanita itu paling ribut suaranya dengan berteriak-teriak keras membentak dan memaksa peserta terus berjalan meski sudah kelelahan ataupun jatuh tersungkur di aspal jalan. 

Saat James mengirimkan via WA foto salah seorang senior wanita yang ikut dalam rombongan diksar Mapala 09 FT Unhas, meski tak memastikan 100 persen namun Nanang pun memperkirakan kemungkinan besar senior wanita di foto itulah yang dilihatnya melintas di hadapannya pada Jumat (13/01/2023) malam sekitar pukul 20.00-21.00 Wita. Ia juga tak melihat jelas wajah peserta pria yang beberapa kali tersungkur tapi masih dipaksa bangkit dan berlari. Hanya gestur tubuhnya yang tinggi dan kulit putih.

Periksa CCTV di Beberapa Titik

Menanggapi serius informasi yang diberikan kerabatnya Nanang dan juga seorang jurnalis lainnya, Muh. Amir Dg Gassing yang berdomisili di Jl Karaeng Pado, Malino, keluarga Virendy beserta tim kuasa hukumnya sepakat berangkat ke Malino untuk melakukan investigasi. Selama 2 hari pada Kamis (02/02/2023) dan Sabtu (04/02/2023), keluarga dan kuasa hukum mengambil keterangan sejumlah warga.

Menurut James, sejumlah warga yang ditemui memberikan keterangan yang sama, seperti kaos seragam warna merah yang dikenakan oleh sekitar 10 orang peserta diksar, kemudian dikawal puluhan panitia dan senior-senior, serta suasana yang terkesan diwarnai unsur 'kekerasan/penyiksaan' terhadap peserta. Sejumlah warga juga mengakui hanya mengenali salah seorang senior wanita yang ketika itu terlihat sangat arogan dan kejam serta berteriak-teriak sepanjang jalan.

Ciri-ciri wanita yang disebutkan sejumlah warga itu, sama dengan pengakuan Nanang maupun Muh. Amir Dg Gassing. Bahkan ada seorang wanita berusia remaja sehabis menceritakan apa yang dilihatnya terjadi sewaktu rombongan mahasiswa peserta diksar bersama panitia dan senior-seniornya melintas di hadapannya, ketika James memperlihatkan foto seorang senior wanita di Mapala 09 FT Unhas, dia secara spontan menunjuk dan memastikan jika wanita di foto itulah yang dilihatnya.

Mengacu kepada kesaksian sejumlah warga itu, keluarga pun berupaya meminta bantuan beberapa warga yang rumah atau tempat usahanya dilengkapi perangkat CCTV. Sayangnya, meski semua warga mempersilahkan melihat hasil rekaman CCTV, tapi kemampuan perangkat mereka dalam menyimpan hasil rekaman hanya paling lama 14 hari. Sehingga untuk data rekaman tanggal 13 Januari 2023 sudah hilang dari perangkat CCTV tersebut karena sudah sekitar 21 hari hari (3 pekan) berlalu.

Selain mengambil keterangan sejumlah warga dan berusaha melihat rekaman CCTV, keluarga almarhum juga mendatangi Kantor Polsek Tinggimoncong dan menanyakan perihal kegiatan diksar mahasiswa pencinta alam yang melintas di jalan poros depan Hutan Pinus Malino (Jl Karaeng Pado) dan banyak warga yang menyaksikan pada Jumat (13/01/2023) malam. Namun dari penelusuran pihak Polsek Tinggimoncong, sama sekali tidak ada laporan atau penyampaian terkait kegiatan diksar yang dilakukan Mapala 09 FT Unhas pada hari dan tanggal yang diinformasikan warga. 

(Rahim) LS

Temu Muka Orang Tua Taruna AAL Tingkat I Angkatan ke-71, Gubernur : Taruna AAL Dibentuk Menjadi Pemimpin Tangguh

SURABAYA, LS - Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) Laksamana Muda TNI Denih Hendrata  didampingi Ibu Asuh Taruna AAL Ny. Kiki Denih Hendrata  melaksanakan Temu Muka dengan orang tua Taruna AAL Tingkat I Angkatan ke-71 yang digelar di Gedung Maspardi Kesatrian AAL, Bumimoro, Surabaya, Minggu (5/2/2023).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur AAL Brigjen TNI (Mar) Edy Prakoso, Sekretaris Lembaga (Seklem) AAL Laksamana Pertama TNI Ni Ketut Prabhawati para Pejabat Utama AAL,  para pelatih dan pengasuh serta 250 orang tua Taruna AAL Tingkat l Angkatan ke-71.

 

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur AAL didampingi Ibu Asuh Taruna AAL, Seklem AAL dan Pejabat Utama AAL, menyalami seluruh orang tua Kopral Taruna angkatan ke-71 yang baru masuk di Kesatrian AAL Bumimoro serta disambut Genderang Suling (GS) Gordon oleh Taruna AAL  pasca menyelesaikan pendidikan Dasar Keprajuritan dan Integratif di Akademi TNI Magelang.

 

Gubernur AAL mengucapkan selamat datang kepada para orang tua Taruna AAL tingkat I Angkatan ke-71  di Kampus Akademi Angkatan Laut, Bumimoro Surabaya yang merupakan Kawah Candra Di Muka Matra Laut.

 

Gubernur AAL mengatakan bahwa,"Acara Temu Muka ini juga sekaligus untuk memperkenalkan lebih dekat tentang kampus AAL serta memberikan gambaran kepada orang tua Taruna tentang tata kehidupan dan peraturan-peraturan yang ada di AAL yang harus dipatuhi oleh para Taruna selama 3,5 tahun melaksanakan pendidikan di AAL Bumimoro Surabaya," katanya.

 

Sementara itu Gubernur AAL juga menyampaikan tentang sejarah, tugas pokok dan fungsi AAL, kurikulum, sistem pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan, serta fasilitas pendidikan dan prospek lulusan AAL kedepan.

 

"Taruna AAL dibentuk dan disiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin yang senantiasa tangguh di atas gelombang Samudra dan menang bertempur di atas medan laga," ujarnya.

 

Disamping itu para orang tua Taruna angkatan ke - 71 juga berkesempatan menyaksikan langsung jalannya upacara Penutupan Masa Orientasi Taruna tingkat I angkatan ke-71 yang digelar di lapangan Aru kesatrian AAL Bumimoro dengan Inspektur upacara Gubernur AAL Laksda TNI Denih Hendrata.

 

(Gus Rak) LS

15 Tahun Partai Gerindra, Sekjen Gerindra Tegaskan, 'Kami Ingin Belajar Dengan Partai Politik Yang Sebelumnya Sudah Berkuasa'

LAMPUNG, LS - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Lampung pada Senin (30/1/2023). Rakerda ini dihadiri lebih dari 2 ribu kader Gerindra mulai dari ranting, PAC, DPC, dan relawan serta simpatisan Partai Gerindra se Provinsi Lampung.

Siaran pers Partai Gerindra yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyebutkan, dalam kesempatan itu,  Muzani menyampaikan, Provinsi Lampung harus jadi basis suara Prabowo dan Gerindra di Pemilu 2024.

Namun, kata Muzani, semangat perjuangan untuk memenangkan Prabowo Presiden Gerindra Menang tidak hanya berhenti sampai di situ. Partai Gerindra harus setia berjuang untuk kebaikan dan kepentingan rakyat.

"Perjuangan kita tidak akan pernah surut karena apa yang kita perjuangkan adalah kebaikan. Karena kami meyakni memperjuangkan kebaikan tidak boleh merasa lelah apalagi merasa kalah. Karena kekuasaan yang kita perjuangkan dengan menjadikan Prabowo Presiden Gerindra Menang sejak awal kita niatkan untuk membela rakyat miskin, orang-orang lemah dan terpinggirkan," kata Muzani.

Menurut Muzani, untuk memperbaiki nasib rakyat miskin dan orang-orang terpinggirkan hanya bisa dibela oleh kekuasaan. Salah satu wujud nyata Partai Gerindra untuk membela rakyat yaitu dengan meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana kenaikan ongkos naik haji (ONH) Rp 69 juta.

"Sebagai bentuk kesungguhan dari Partai Gerindra ingin terus bersama rakyat dalam usia 15 tahun kami ingin memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Baru-baru ini misalnya Kementerian Agama menyampaikan kenaikan biaya ongkos naik haji (ONH) menjadi Rp 69 juta untuk calon jemaah haji reguler. Menurut kami jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan biaya haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat," ujar Muzani.

"Rakyat yang sekarang membayar ONH umumnya orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH. Jadi, kalau ONH naik menjadi 69 juta rasanya masih terlalu tinggi. Itu sebabnya Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta untuk berunding lagi dengan pemerintah guna membicarakan masalah ini. Sehingga masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk berhaji," tambah Wakil Ketua MPR itu.

Muzani mengatakan, partai politik adalah wadah menempa bagi calon-calon pemimpin mendatang. Untuk itu, Partai Gerindra akan terus belajar dari partai politik lainnya yang telah lebih dulu berkuasa. Belajar untuk bagaimana melayani rakyat sebaik-baiknya dan bagaimana mengelola kekuasaan yang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat.

"Karena itu dalam usia 15 tahun Partai Gerindra, kami akan terus belajar menjadi partai politik yang baik dalam melayani rakyat. Berusaha menjadi partai politik yang bisa mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami ingin belajar dari partai politik yang sebelumnya sudah berkuasa. Kami ingin belajar dari PDIP, PKB, Gokar, PAN, NasDem, Demokrat, PPP, dan PKS. Kami merasa bahwa pembelaan terhadap orang-orang lemah harus serius. Dan Pak Prabowo mentekadkan diri bahwa jabatan presiden yang nantinya akan diraih itu dimaksudkan sebagai alat perjuangan untuk orang-orang kecil," tutur Ketua Fraksi Gerindra DPR itu.

Muzani menambahkan, mudah-mudahan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Lampung bisa menerima Partai Gerindra dengan tangan terbuka. Jangan pernah menganggap Gerindra sebagai rival abadi.

"Karena sesungguhnya membangun Lampung, membangun Indonesia tidak mungkin bisa dilakukan dengan hanya satu kekuatan partai politik. Melainkan harus bersama-sama sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita terdahulu," tutup Muzani.

Acara Rakerda ini turut dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wagub Lampung Chusnunia Chalim, Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua Gerindra Aceh M Fadullah, Ketua Gerindra Jambi Sutan Adil Hendra, Ketua Gerindra Sumsel Kartika Sandra Dewi, Ketua Gerindra Batam Iman Sutiawan, dan Ketua Gerindra Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan.

 

(Batra) LS

7 Unit Motor Darling Disdukcapil Kab.Bekasi Diduga 'Hilang Tanpa Permisi', Carwinda : Kita Pengen Pelayanan Semua Harus Online

KABUPATEN BEKASI, LS - Disdukcapil Kabupaten Bekasi berinovasi dengan mengeluarkan Program Jemput Bola dalam rangka memberikan  pelayanan pada masyarakat secara optimal dalam bentuk "Darling Disdukcapil" (Kendaraan Keliling Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Program yang di gulirkan kurang lebih pada TA 2020 tersebut bertujuan untuk dapat melayani masyarakat sampai tingkat pedesaan dengan mempersiapkan3 (tiga) unit kendaraan mobil dan 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor untuk alat operasional kegiatan, (27/01/2023).

Namun sangat disayangkan, untuk pelayanan warga saat ini hanya terlihat 3 (tiga) Unit kendaraan mobil yang tersedia sementara  7 (tujuh) Unit kendaraan motor sudah tidak terlihat lagi keberadaannya, seperti pepatah mengatakan "Seolah Hilang Lenyap Bak Ditelan Bumi", sedangkan beberapa nara sumber ada yang mengatakan "Hilang Tanpa Pesan"dan ada juga menyebut"Hilang Tanpa Permisi"

 

Hal tersebut diungkapkan Irwan Kunta, Staff Analisa Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bekasi saat di jumpai Awak Media di kantornya pada (25/1/2023) dengan mengatakan bahwa Kendaraan Keliling atau Darling Disdukcapil yang seyogyanya dapat melayani masyarakat sampai ketingkat paling bawah (Desa-Red), dengan jumlah 3 (Tiga) Unit Kendaraan Mobil dan 7 (tujuh) Unit Kendaraan Motor, saat ini hanya ada sisa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Mobil sementara 7 (tujuh) Unit Kendaraan Motor yang biasa digunakan untuk operasional sudah tidak difungsikan dan sudah tidak ada lagi.

 

"Ada 7 (Tujuh) Unit Motor di jamannya Alisyahbana atau Hudaya saya agak lupa pastinya tapi kemudian saat Pak Carwinda menjabat sebagai Plt, Tujuh kendaraan motor itu "Hilang Tanpa Pesan", entah kemana saya juga kurang faham dan kenapa progrm bagus ini dihentikan, saya juga kurang faham," ungkapnya.

 

Irwan juga sangat menyayangkan terkait kendaraan yang seharusnya di manfaatkan untuk operasional namun di gunakan untuk kepentingan pribadi.

"Hanya ada di ketahui berdasarkan informasi bahwa kendaraan motor itu di gunakan oleh orang yang bukan pada tupoksinya, jadi di gunakan individu-individu begitu," kata Irwan Kunta.

Ia juga merasa kecewa dengan di hentikannya Program Darling Motor Dukcapil, dimana hal tersebut adalah hasil dari perjuangannya bersama rekan yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan menyentuh pada akar rumput dan tepat sasaran.

"Saya sebenarnya kecewa juga, sebab program tersebut adalah hasil perjuangan kita-kita yang berharap dapat memberikan pelayanan sampai akar rumput, ya engga bedanya misalkan seperti para pejuang di Timor-timor yang tiba-tiba di hentikan karena adanya kebijakan lain, tentu para pejuangnya di lapangan merasa kecewa," terang Staff Analisa Dukcapil.

Disinggung berapa kendaraan Mobil Maupun Motor yang idealnya untuk operasional memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Bekasi secara maksimal.

"Kendaraan mobil keliling yang Stand by per Kecamatan, jadi sekitar 23 Unit mobil dengan kru 3 (Tiga) orang/Unit kendaraan di tambah dengan 7 (Tujuh) motor yang "Hilang Tanpa Prana"untuk operasional ke Desa-desa, nah itu baru berhasil pelayanan, jadi tidak perlu lagi masyarakat berkunjung ke Dinas arena mau ngapain ke Dinas, jauh-jauh datang kesini (Disdukcapil-Red), kasihankan masyarakat," paparnya.

"Kalau dulu saya ngomong sama orang Dewan, maunya Dewan ini per Dapil itu punya mobil, nah dulu itu mereka mengupayakan mobil, nah dulu itu kitanya yang tidak sanggup," tandas Irwan Kunta, Staff Analisa Disdukcapil.

 

Yang Dilakukan Motor Itu Apa?

Sementara Kepala Plt Kadisdukcapil Carwinda saat dikonfirmasi Awak Media terkait mengenai keberadaan 7 (Tujuh) motor Darling Disdukcapol Kabupaten Bekasi yang disinyalir "Lenyao Tanpa Prana" dikantornya mengatakan bahwa, "Membantu siapa, kan sudah membantu masyarakat. dan yang dilakukan oleh motor itu apa,?" kata Carwinda seraya bertanya. Kamis (26/1/2023).

 

Lanjutnya,"Kendaraan itu sekarang ada di kita, jadi gini sekarang kendaraan itu sudah tidak di gunakan lagi, dulu itukan yang saya denger itu..jadi itu bisa melayani juga, sekarang Kecamatan itu namanya Unit Pelayanan Minduk, kita semua pengen dan besok kita akan tutup rencananya sebab kita sekarang kaitan adanya aspek digital, jadi sebab kita pengen sudah memulaikan ada beberapa Kecamatan yang kita jadikan Pilot Project untuk pelayanan, pelayanankan tidak bisa Off Line harus Online, kalau sampean dateng misalkan  situ, itu di Onlinekan dulu, tidak bisa berhubungan dengan operator langsung melayani," tuturnya.

"Kita semua pengen tahun depan semua Online, engga ada yang engga Online, kalau seumpamanya masyarakat datang ke Kecamatan dia datang langsung..itu ada petugas operator yang mengonlinekan itu, jadi Idealnya nanti orang sambil tidur sudah bisa dapet KTP, dia menggunakan Online, jadi engga ada hubungannya dengan 7 (Tujuh) Unit motor itu," pungkasnya.

 

Carwidapun berdalih dengan menegaskan bahwa kendaraan tersebut sekarang di gunakan oleh orang Disdukcapil , kendati telah disinggung tentanginformasi yang di himpun oleh Awak Media mengenai adanya dugaan para Individu-individu yang justru menggunakan kendaraan tersebut, dimana para pengguna kendaraan tersebut adalah bukan yang memiliki kapasitas untuk itu.

(JLambretta/Sueb) LS

Pengumuman Pengurus SOKSI Periode 2022-2027, Ali Wongso : SOKSI Siap Menangkan Partai Golkar Dalam Pemilu 2024

JAKARTA, LS - Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) periode 2022-2027 resmi diumumkan oleh Ketua Umum Ir. Ali Wongso Sinaga di Medtown Hotel, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2023).

Ir. Ali Wongso Sinaga dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan susunan pengurus yang diumumkan merupakan mandat dari kongres Dewan Pimpinan Nasional SOKSI yang digelar di kota Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu.

"Untuk itu, maka kami mengumumkan secara resmi susunan kepengurusan yang terdiri dari Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar," jelas Ali Wongso.

Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ali Wongso akan dibantu oleh Sekretaris Jenderal Dr. Ilyas Indra dan Bendahara Umum Dr. H. KGPH, MK Hasanudin, SE.MA serta ratusan pengurus lainnya.

Untuk posisi Dewan Kehormatan diketuai oleh Oetojo Oesman, SH. Lalu, Ketua Dewan Pembina Amelia Achmad Yani salah satu tokoh nasional yang pernah dipercaya Presiden Jokowi sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara Bosnia tahun 2016 - 2020 dan putri Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani selaku pendiri utama soksi yang gugur saat peristiwa G 30 SPKI, dan Ketua Dewan Pakar Nasional Prof. Dr. Ir. S.M. Hadikusumo, MBA.Phd.

Sementara itu, terkait dengan langkah-langkah SOKSI ke depan dalam menghadapi Pemilu 2024, Ali Wongso menegaskan jika SOKSI bertekad untuk memenangkan Partai Golkar.

"Sebagai organisasi Pendiri Partai Golkar, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab bagi SOKSI untuk memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu 2024, Dengan moto Soksi Bangkit dan Bergerak Golkar Menang dan Indonesia Maju," tegasnya.

"Sebagai buktinya, Dewan Pimpinan Nasional SOKSI akan membentuk kepengurusan hingga ke tingkat ranting atau RW. Hal tersebut dikarenakan SOKSI punya keinginan untuk lebih dekat lagi dengan rakyat. Maju terus, pantang mundur," tandas Ali Wongso. 

 

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Depinas Soksi Dr. Ilyas Indra menyampaikan bahwa,"Soksi yang didirikan untuk penguatan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia maka Rekan rekan pengurus harus menjaga pergerakan soksi di segala jaman dengan semangat Nasionalisme of Interest atau mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan yang lain dengan segala programnya untuk periode 2022 - 2027 dan penguatan sisi kualitas sumber daya manusia diutamakan dalam menyambut Indonesia Emas 2045 dan Indonesia di masa masa mendatang, sehingga soksi terus ada di segala jaman," pungkasnya.

 

(Zakiyah) LS

Tepis Isu Miring, Soal Penyelesaian Kasus Narkoba Rp 12 Juta, Polsek Mariso Dorong Warga Pilih Wadah Informasi Terpercaya

MAKASSAR, LS - Terkait Penyelesaian dua orang terlibat Kasus Narkoba yang dilepaskan begitu saja oleh pihak Kepolisian usai dilakukan penangkapan, dimana kemudian muncul Isu miring yang berkembang dengan adanya dugaan menggunakan uang sogokan sebesar Rp 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah) yang diduga diterima oleh Oknum Polisi berinisial HK  dimana dirinya saat itu tengah bertugas di Polsek Mariso, Polrestabes Makassar. (23/1/2023).

Terkait isu miring tersebut yang menerpa Polsek Mariso dengan adanya tudingan dari seseorang yang biasa disapa Bude dengan menyebut bahwa, Oknum Polisi berinisial HK telah menerima uang dari inisial U dan inisial R, hal tersebut ditepis oleh Kanit Reskrim Polsek Mariso, IPTU Amiruddin.

“Itu tidak lah benar”, tepis Iptu Amiruddin, pada Awak Media , (21/1/2023).

Dalam keterangannya IPTU Amiruddin menegaskan bahwa, “Baik inisial U maupun R ditangkap di jalan Dahlia kota Makassar, pada Sabtu 14 Januari 2023. Kini keduanya telah bebas karena tidak memenuhi unsur Pidana,” tegasnya.

 “Dan kasus tersebut sudah selesai,” imbuhnya.

Sementara, Aiptu Faisal Ramli saat dijumpai di Polretabes Makassar menegaskan juga bahwa,”Itu tidak benar!,” tegasnya pada Awak Media, Minggu, (22/1/2023).

Ia menjelaskan juga bahwa,”Jadi begini U dan R sebelumnya ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Namun belakangan setelah kasus tersebut didalami lebih lanjut tidak memenuhi unsur. U dan R dinyatakan bebas,” jelas Faisal, hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Kanitreskrim Polsek Mariso, IPTU Amiruddin pada Awak Media.

Sebagaimana di ketahui bahwa, sebelumnya telah diberitakan oleh sejumlah Media Online yang berjudul, “Terkuak Ada Duit Gemukkan Kantong Oknum Polisi Terkait Penyelesaian Kasus Di Polsek Mariso Makassar, Diharap Polda Sulsel Menyikapi,”yang beredar dan menjadi buah bibir di masyarakat, dimana kemudian menjadi atensi serius bagi pihak Polsek Mariso dan Polrestabes Makassar, atas munculnya berita tersebut yang dinilai oleh pihak Kepolisian Makassar adalah berita Hoax, dikarenakan bersumber dari nara sumber yang tidak dapat di percaya alias penuh kebohongan yang belakangan di ketahui bersumber dari seseorang yang biasa disapa Bude.

Terkait akan hal itu, pihak Polsek Mariso maupun Polretabes Makassar menghimbau pada masyarakat agar memilah-milih dengan baik dan bijak serta hati-hati di dalam menerima informasi, terutama didalam menerima informasi dari wadah yang tidak memiliki kapasitas serta tidak dapat di percaya,  Polsek Mariso dan Polretabes Makassar menyarankan agar masyarakat dapat menerima informasi maupun berita dari wadah berita atau informasi yang memiliki integritas tinggi, legalitas jelas dan dapat dipercaya.

 (Arifin) LS

 

Ketum PMI Kukuhkan Dan Lantik Pengurus PMI Provinsi Kalbar Masa Bhakti 2022 - 2027

PONTIANAK, LS - Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto, diwakili Kasdam XII/Tpr menghadiri acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2022 - 2027. Kegiatan pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Gubernur Kalimantan Barat,(19/01/2023).

Selain Kasdam Xll/Tpr acara pelantikan juga dihadiri Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan, Ketua DPRD Provinsi Kalbar, M. Kebing L Kapolda Kalbar, Irjen Pol Suryanbodo Asmara Danlanud Supadio, Danlantamal XII/Pontianak, para Bupati dan Walikota se-Kalbar dan Ketua Umum PMI Dr. (H.C) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla.

Kepengurusan PMI Kalbar yang dilantik langsung oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla diantaranya, Lismaryani Sutarmidji sebagai Ketua PMI Kalbar, Adi Yani sebagai Wakil Ketua dan Gubernur Kalbar H. Sutarmidji sebagai Pelindung PMI Kalbar serta badan pengurus PMI Kalbar lainnya.

"Adapun yang menjadi dasar pelantikan pejabat pengurus PMI Kalbar ini sesuai dengan surat Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor : 245/KEP/PP PMI/XII/2022 tentang pengurus PMI Kalimantan Barat masa bakti 2022 - 2027 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PMI, Muhammad Jusuf Kalla," tandas Kasdam XII/Tpr yang hadir mewakili Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto.
 

(Pendi) LS