LONTAR SINGOSARI

LONTAR SINGOSARI
Tampilkan postingan dengan label NASIONAL. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NASIONAL. Tampilkan semua postingan

Rabu, 27 November 2024

Kreativitas TPS Bertema Unik Untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih Mendapat Apresiasi Dari Wamendagri Bima Arya


BOGOR, LS – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi kreativitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengangkat tema unik untuk meningkatkan partisipasi pemilih. 

Hal ini seperti yang dilakukan TPS 5 di Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, yang mengusung tema Halloween. Tema tersebut diusung untuk menarik minat pemilih, khususnya generasi muda dan ibu-ibu, agar aktif menggunakan hak suaranya. 

“Karena ada temanya Halloween. Ketika saya tanya apa tujuannya, tujuannya adalah supaya meningkatkan partisipasi politik. Terutama anak-anak muda, ibu-ibu semua, jadi kita apresiasi. Makanya kita kunjungi di sini,” ujar Bima Arya kepada awak media usai meninjau TPS tersebut, Rabu (27/11/2024).
 
Ia juga menantang TPS tersebut untuk dapat mendorong partisipasi pemilih sebanyak 100 persen, seraya memuji inisiatif serupa dapat dilakukan TPS lainnya. Menurutnya, pendekatan kreatif ini bisa menjadi inspirasi bagi penyelenggara Pilkada di daerah lain. 
 
Selain memantau TPS di Bogor, Bima juga dijadwalkan meninjau TPS di Jakarta, termasuk lokasi yang menyediakan fasilitas bagi pemilih dari kelompok disabilitas. Ia menegaskan bahwa semua warga negara tanpa terkecuali harus difasilitasi agar dapat menyalurkan hak pilih mereka dengan nyaman.
  
“[Hingga saat ini] belum ada informasi terkait dengan kerawanan atau kebencanaan. Mudah-mudahan landai terus, tapi kita monitor terus,” tambahnya. 
 
Bima Arya juga menjelaskan, Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siaga 24 jam untuk menerima laporan situasi Pilkada di daerah. Selain itu, layanan tersebut juga melakukan migitasi secara cepat berdasarkan laporan yang diterima.

Ia memastikan setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini terutama laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika ada laporan tersebut, Bima Arya memastikan akan meneruskannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian jika laporan tersebut dinyatakan terbukti benar oleh Bawaslu, Kemendagri bakal mendorong pejabat terkait untuk menindaklanjutinya.

“Ya, kalau sudah keluar dari rekomendasi Bawaslu [terkait pelanggaran netralitas ASN] nanti kita lihat siapa yang diberikan sanksi di tingkat mana. Kalau di tingkat kota/kabupaten, tentu oleh pejabat pembina kepegawaiannya, yaitu kepala daerah,” jelasnya. 
 
Dalam kesempatan itu, Bima Arya berharap kreativitas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dapat terus ditingkatkan. Ia berharap, upaya itu mampu memotivasi warga untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada, sehingga seluruh tahapan dapat berlangsung damai dan lancar.

(Suharna) LS

Kamis, 14 November 2024

Kunjungan Kerja ke Papua Selatan, Kasad Meninjau Program Strategis Nasional Cetak Sawah 1Juta Hektar di Merauke


MERAUKE, LS – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, dalam rangkaian Kunjungan Kerjanya (Kunker) selama tiga hari di Papua Selatan (12-14 November 2024). Fokus utama Kunker kali ini adalah peresmian fasilitas air bersih dan energi ramah lingkungan, yang merupakan bagian dari upaya TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kasad meresmikan sistem pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan lampu tenaga surya di Kampung Maju, Distrik Arimop, Boven Digoel, hasil kerja sama dengan Tanoto Foundation. Selain meresmikan fasilitas energi, Kasad juga meresmikan program air bersih di Kampung Sukanggo, Kabupaten Boven Digoel. Program yang merupakan bagian dari TNI Manunggal Air ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

“Program air bersih dan energi ramah lingkungan ini merupakan komitmen TNI AD untuk memastikan masyarakat Indonesia, khususnya di Papua, mendapatkan akses kebutuhan dasar yang memadai,” ujar Kasad yang mengawali Kunker dengan meninjau Marshalling Area di Yonif 754/ENK.

Kasad menambahkan bahwa TNI AD telah membangun 3.128 titik air bersih di seluruh Indonesia, termasuk 215 titik diantaranya di Papua, melalui program TNI AD Manunggal Air. Program ini akan terus berlanjut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat di daerah terpencil.

Dalam rangkaian kunjungannya, Kasad juga melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah seluas 1 juta hektar di Merauke. 

Jenderal Maruli juga menekankan bahwa infrastruktur pertanian dan ketersediaan air bersih yang telah dan sedang dibangun akan menjadi kunci sukses program ketahanan pangan ini.

Kasad mengakhiri Kunkernya dengan memberikan bantuan sosial dan membeli hasil kebun Mama-Mama Papua sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Tak lupa, jenderal bintang empat ini juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap program-program TNI AD yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan seluruh Indonesia.

(Tukidjo) LS

Senin, 11 November 2024

Syarmadani : 8 Partai Politik Menerima Bantuan Keuangan Tahap Kedua Dari Kemendagri Ditjen Polpum Sebesar Rp 33.622.281.250,-


JAKARTA, LS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menyalurkan bantuan keuangan kepada 8 partai politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Total bantuan tahap kedua tahun 2024 ini sebesar Rp33.622.281.250 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Kemendagri telah menyalurkan bantuan tahap pertama pada 27 Maret 2024 kepada 9 Parpol yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2019. Adapun anggaran yang diberikan pada tahap pertama sebesar Rp94.782.313.500.

“Diharapkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai politik dapat memaksimalkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik ini secara baik dan akuntabel, dengan prioritas penggunaannya untuk pendidikan politik kader partai dan masyarakat, serta untuk operasional sekretariat partai politik,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Syarmadani di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Dia berharap, dengan adanya pendidikan politik tersebut dapat meningkatkan kualitas literasi kader Parpol maupun masyarakat. Dengan demikian, nantinya dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung tahapannya saat ini sebagaimana yang diharapkan.

Di lain sisi, dia menekankan, setelah bantuan keuangan Parpol di tingkat pusat disalurkan, Kemendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang belum menyalurkan bantuan tahap kedua agar segera menyelesaikannya. 

Bantuan keuangan Parpol dari Pemda tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan dukungan tersebut, diharapkan proses pendidikan politik maupun peningkatan kapasitas dan integritas para kader dan masyarakat lebih masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Syarmadani menekankan, secara paralel Parpol diharapkan menyiapkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini perlu diperhatikan dan diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

“Sehingga dapat dilakukan percepatan proses pencairan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2025,” jelasnya.

Adapun pengaturan bantuan keuangan Parpol diatur dalam Pasal 12 huruf K Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. 

Aturan ini menyebutkan, Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Taufan) LS


Sabtu, 09 November 2024

Bentuk Tim Khusus, SMSI All Out Mendukung Revisi UU Penyiaran


JAKARTA, LS -  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar  Focus Group Discussion (FGD) membahas soal OTT (Over-The-Top untuk masa depan merah Putih di Jakarta Selatan (9/11/2024).

Hasil FGD SMSI menegaskan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran untuk mengakomodasi perkembangan layanan OTT untuk perlindungan terhadap konten lokal.

Sekertaris SMSI Pusat, Makali Kumar mengatakan SMSI telah membentuk tim yang akan mengawal dan mendorong agar revisi UUD Penyiaran disahka.

"Menyepakati  adanya tim perumus dan memberikan rekomendasi sikap organisasi dalam menyikapi revisi UUD penyiaran, ungkapnya.  

Lanjut ia mengatakan Komisi I DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang dibahas. SMSI menekankan pentingnya revisi undang-undang tersebut agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang pesat dan mengakomodasi aspirasi dari kalangan pers.

"SMSI mengharapkan undang-undang penyiaran yang sudah masuk di DPR RI itu bisa Kembali dibahas dan revisi sesuai kebutuhan dan perkembangan dari teknologi digital yang semakin meningkat saat ini ini. Termasuk mengakomdir aspirasi dari kalangan pers," katanya.

Selain itu, Dewan Pakar SMSI, Prof Rizal E Halim mengatakan SMSI di bawah kepemimpinan Firdaus dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu bentuk dukungan konkret SMSI adalah mendorong percepatan pembahasan dan akselerasi revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

"Salah satu bentuk dukungan SMSI mendorong mempercepat dan melakukangan akselerasi Revisi UU Penyiaran yang sementara dibahas di DPRD RI," ungkapnya. 

Diketahui Kegiatan FGG dihadiri langsung Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Sekjen SMSI PUsat Makali Kumar, Wakil Ketua Dr. Retno Intani, Dr. Yono Hartono, Ilona Juwita dan Dr. Yanuardi Syukur dan diikuti Dewan Pakar SMSI Prof Rizal E Halim, Dr. Taufiqurchmanm, serta beberapa pengurus SMSI Pusat.

(*) LS

Minggu, 03 November 2024

Pangkoops Udara I Resmi Menutup Open Tournament Panglima TNI CUP 'Drone And Pylon Race' 2024


JAKARTA, LS - Mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin memimpin penutupan Open Tournament Panglima TNI CUP"Drone dan Pylon Race" 2024. dalam rangka memeriahkan HUT TNI Ke-79 Tahun 2024. Bertempat di Lapangan Danu Setiawan, Lanud Halim Perdanakusuma, pada Minggu, (3-11-2024).

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Pangkoops Udara I, Panglima TNI dengan mengucapkan selamat dan berbahagia kepada para atlet dan prajurit TNI serta Polri yang telah meraih juara pada pertandingan open"tournament" Piala Panglima TNI tahun 2024. 
 
"Tujuan utama dari"event"ini telah tercapai,yakni terbangun dan terpeliharanya komunikasi antar pengurus besar, pengurus Prov/Kota/Kabupaten dan kemanunggalan TNI-Rakyat, sehingga tercipta ikatan yang harmonis,kompak sekaligus mampu memupuk jiwa korsa yang tinggi." jelas Panglima TNI.

Menutup amanatnya Panglima TNI mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Pangkoopsud I selaku koordinator penyelenggara Open Tournament dan kepada segenap panitia, serta semua pihak atas dukungan dan partisipasinya sehingga kegiatan Open"Tournament"Piala Panglima TNI tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman,tertib dan lancar.

Dan tampil sebagai pemenang juara satu beberapa kategori 
Drone Race F9U 5 Inchi, Axel Mario Christopher Lengkong (Jakarta),  Drone Race 3 Inchi, Axel Mario Christopher Lengkong Jakarta, Fun Fly Drone Hit Target. Ervan Bachtiar (Jawa Tengah), Fun Fly Drone Drop Payload, Ezra Naafi (DKI Jakarta),Fun Fly Drone Freestyle, Muhammad Hanif Pratama (DKI Jakarta), Pylon Race Seeded B, Yudo Hariyanto (DKI Jakarta), Pylon Race F3R, Ivan Wahyudi (DKI Jakarta), Pylon Race F3R Ina, Ivan Wahyudi (DKI Jakarta).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabasarnas, Korsahli Kasau, Aspotdirga Kasau, Pangdam Jaya diwakili Dandim 0505 Jaktim, Kapolda Metro Jaya diwakili Wakapolres Metro Jaktim, Marsda TNI Bambang Gunarto,Aspotdirga Kaskoopsudnas,KapusjaspermildasTNI diwakilkan, Kaskoopsud I, Irkoopsud I, Dirjian Kodiklatau, PJU Koopsud I,Para Pejabat Utama Utama Koopsudnas, Pejabat Utama Lanud Halim.

(Suharna) LS

POSTINGAN TER UP-DATE

POSTINGAN TER UP-DATE

Warga Laporkan Terkait Dugaan Aktivitas Tambang Pasir Ilegal Milik Kepala Desa di Huta III, Satreskrim Polres Simalungun Segera Terjun Dan Olah TKP

SIMALUNGUN, LS  - Gerak cepat (Gercep) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Simalungun melakukan penyelidikan terkait informasi masy...

Postingan Unggulan

POSTINGAN POPULER

POSTINGAN POPULER

Postingan Populer

LS NASIONAL

LS NASIONAL

NASIONAL

LS DAERAH

LS DAERAH

DAERAH