DPP ASWIN Sertifikasi Puluhan Media Profesional Tergabung Menuai Apresiasi Para Pimprus Dan Pimred Media Naungan

JAKARTA, LONTAR SINGOSARI – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) resmi menyerahkan sertifikat kepada puluhan Media yang telah dinyatakan lolos dalam proses verifikasi dan pendataan secara Profesional, Kredibel dan berstandarisasi tinggi melalui tahapan ketat dan berlapis oleh DPP ASWIN, salah satu diantaranya adalah lontarsingosari.com , pada Rabu (10/6/2026).

Ketua Umum ASWIN dalam keterangan Persnya mengucapkan selamat kepada para Media yang telah mendapatkan sertifikat dari DPP ASWIN. Dimana secara tidak langsung telah memiliki ikatan kuat dan berada dibawah naungan Organisasi ASWIN baik secara pemberitaan maupun perlindungan hukum.

"Selamat kepada para Media yang telah meraih sertifikasi dari Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN), Penyerahan Sertifikat tersebut merupakan bagian dari langkah strategis DPP ASWIN dalam  memperkuat basis data Media yang Kredibel, Profesional Dan Terstandarisasi. Adapun proses verifikasi dilakukan melalui tahapan ketat dan berlapis. Dimulai dari pemeriksaan Legalitas Perusahaan Pers, struktur organisasi keredaksian, Hingga konsistensi aktivitas pemberitaan pada tiap-tiap Media, " ujar KeTum DPP ASWIN, Irno Budi Kiswoyo SE.MH.

"Dan hasil penilaian tersebut puluhan Media dinyatakan memenuhi standar serta berhak menerima Sertifikat Resmi Dari DPP ASWIN. Mengenai tahapan selanjutnya nanti adalah Proses Pendataan ke Dewan Pers, " sambungnya.

Ketua Umum ASWIN dalam keterangan Persnya juga menegaskan bahwa, proses verifikasi Media -media tersebut tidak hanya bersifat administratif semata. Namun juga merupakan Instrumen penilaian terhadap komitmen Media dalam menjalankan tugas dan fungsi Jurnalistiknya secara Profesional.

"Verifikasi ini dilakukan secara objektif, transparan dan terukur. Terkait akan hal itu, Kami juga memastikan bahwa, Media yang tergabung adalah Media-Media yang benar-benar memiliki komitmen terhadap Kode Etik Jurnalistik, Independensi, serta kualitas pemberitaan, " tegasnya

Ia juga menekankan bahwa, DPP ASWIN akan terus melakukan pendataan dan evaluasi berkelanjutan terhadap Media- Media di berbagai daerah.Sebagai bagian dari penguatan ekosistem Pers yang lebih tertata dan kredibel pada tingkat Daerah, Nasional Maupun Internasional.

"ASWIN akan terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Media-media yang tergabung termasuk para wartawan yang ada di Media-media tersebut dengan mempersiapkan program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) guna mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) baik melalui Dewan Pers, BNSP (Pemerintah) serta Quantum yang berskala Internasional. Dimana Quantum sendiri telah melakukan kerjasama secara intens dengan DPP ASWIN. Hal tersebut di lakukan ASWIN agar tercipta Media-media yang Extraordinary berikut Jurnalis Remarkable di dalamnya guna menunjang target ASWIN dalam Go Internasional," pungkas KeTum DPP ASWIN, Irno Budi Kiswoyo SE.MH.

Apresiasi Pimprus dan Pimred Terhadap Langkah DPP ASWIN

Pimpinan perusahaan (Pimprus) lontarsingosari.com menyatakan, apresiasi yang tinggi terhadap Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) yang telah mengambil langkah maju (Terobosan) dengan memberikan Sertivikat secara resmi melalui proses Verifikasi secara profesional. 

"Langkah cerdas dalam melakukan terobosan yang jarang dilakukan oleh Organiosasi lain, kami sangat mengapresiasi, "ungkap Direktur PT SCORPIONS INTERNASIONAL MEDIA GROUP, J Bintang SI. 

Sedangkan Pimpinan Redaksi lontarsingosari.com menyatakan bahwa, apa yang dilakukan oleh DPP ASWIN merupakan bentuk kepedulian dalam peningkatan mutu dan kapasitas Media serta Wartawan tergabung. 

" Ini adalah bentuk perhatian serius dari DPP ASWIN terhadap Media dan para wartawan Media yang bernaung dibawah Organisasi ASWIN, dalam menghadapi Era Globalisasi, kami mengapresiasi langkah DPP ASWIN...semoga Organisasi ASWIN terus maju, " tandas Pimred lontarsingosari.com , Kurnia. 

(Red) LS

Hadirkan Ruang Kelas Nyaman di Wilayah Terdampak, Pasca Bencana Sumatera Satgas PRR Salurkan Rp1,9 T

SUMATERA, LONTAR SINGOSARI - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat revitalisasi fasilitas pendidikan terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Jumat (8/5/2026).

Berdasarkan data Satgas PRR pada 8 Mei, total fasilitas pendidikan terdampak di tiga provinsi mencapai 4.922 satuan pendidikan. Meski menghadapi dampak kerusakan cukup besar, seluruh sekolah terdampak dipastikan tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan capaian 100 persen, baik di sekolah asal, kelas darurat, tenda pendidikan, maupun lokasi belajar sementara.

Hingga kini, sebanyak 3.002 sekolah telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi satuan pendidikan dengan total anggaran mencapai Rp2,86 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.792 sekolah telah menerima penyaluran tahap pertama dengan total dana tersalurkan mencapai Rp1,9 triliun.

Di Aceh, revitalisasi telah berjalan di 2.012 sekolah dengan total anggaran Rp1,98 triliun. Sementara di Sumatera Utara mencapai 658 sekolah dengan anggaran Rp600,9 miliar, dan di Sumatera Barat sebanyak 332 sekolah dengan dukungan anggaran Rp281,7 miliar.
Juru Bicara Satgas PRR Amran mengatakan percepatan revitalisasi sekolah terus didorong karena pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas dalam pemulihan pascabencana.

“Fasilitas pendidikan terdampak memang cukup besar. Karena itu proses pembangunan dan rehabilitasi terus didorong agar penyelesaiannya bisa berlangsung cepat,” ujar Amran.

Menurutnya, percepatan revitalisasi juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk bersama TNI Angkatan Darat. Sebanyak 2.606 sekolah direvitalisasi secara swakelola, sementara 267 sekolah kategori rusak berat dan relokasi ditangani melalui kerja sama dengan TNI AD.

Amran menjelaskan, proses pembangunan sekolah terdampak dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan kondisi di lapangan, mulai dari pembersihan lahan hingga pembangunan kembali untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat.

“Kalau rusak berat tentu membutuhkan pembangunan baru sehingga tidak bisa langsung ditempati. Karena itu ada beberapa sekolah yang sementara direlokasi untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan,” pungkasnya.

Satgas PRR memastikan percepatan revitalisasi fasilitas pendidikan akan terus dilakukan agar para siswa di wilayah terdampak dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman.

(Cut Purnama) LS

HPN 2026 Ukir Sejarah Nasional, Atas Prakarsa SMSI Monumen Media Siber Indonesia Resmi Berdiri di Provinsi Banten

KOTA CILEGON, LONTAR SINGOSARI — Peresmian Monumen Media Siber Indonesia menjadi salah satu agenda besar berskala nasional dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten. Monumen ini menjadi simbol sejarah dan perkembangan pers digital nasional, sekaligus penanda peran strategis pers siber dalam demokrasi Indonesia.(08/02/2026).

Peresmian monumen tersebut mendapat apresiasi luas dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi dan kontribusi pers siber dalam ekosistem pers nasional. 

Agenda ini dihadiri pimpinan organisasi pers tingkat pusat dan daerah, menegaskan posisi Monumen Media Siber Indonesia sebagai bagian dari legacy nasional HPN 2026.

Acara peresmian disaksikan langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar, SH, jajaran Pengurus SMSI Pusat, serta Ketua SMSI Provinsi se-Nusantara. 

Sejumlah tokoh pers nasional dan pejabat daerah turut hadir, di antaranya mantan Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, anggota Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, MH, Plt Sekda Cilegon Ahmad Aziz Deti, serta Asisten Daerah (Asda) Provinsi Banten.

Mantan Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi menilai Monumen Media Siber Indonesia sebagai tonggak penting dalam perjalanan pers digital nasional. Ia menegaskan, keberadaan monumen tersebut memperkuat posisi Cilegon sebagai bagian dari sejarah lahirnya SMSI.

“Monumen ini menegaskan kontribusi nyata daerah dalam perjalanan pers siber Indonesia. Ini bukan hanya milik Cilegon, tetapi menjadi kebanggaan pers nasional,” kata Iman Ariyadi.(8/2).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan pers siber yang profesional dan berintegritas.

Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus menegaskan bahwa Monumen Media Siber Indonesia bukan sekadar bangunan fisik, melainkan penanda sejarah dan legacy perjuangan pers siber nasional.

“Monumen ini adalah simbol perjuangan dan legacy pers siber Indonesia. Ia menjadi pengingat peran pers siber dalam menjaga demokrasi dan mencerdaskan publik,” tegas Firdaus.

Firdaus juga menyebut Kota Cilegon memiliki posisi strategis dalam sejarah media siber nasional, mengingat SMSI dideklarasikan di Cilegon pada 2017 dan kini berkembang menjadi organisasi pers siber terbesar di Indonesia dengan jaringan di seluruh provinsi.

Monumen Media Siber Indonesia diharapkan menjadi ikon nasional pers digital serta pusat refleksi bagi insan pers untuk terus menjaga profesionalisme, independensi, dan etika jurnalistik di era digital.

Peresmian monumen ditandai dengan penandatanganan prasasti pada pukul 11.30 WIB. Pada malam harinya, pukul 20.00 WIB, digelar gala dinner nasional bersama jajaran pengurus SMSI sebagai bentuk syukuran atas suksesnya peresmian Monumen Media Siber Indonesia pertama di Indonesia.

(Armagedon) LS

PSN Waduk Karian Dirasa Sengsarakan Rakyat, Ganti Rugi Tak Kunjung Ada, Warga Desa Bungurbesar Menuntut Tanggungjawab Pemerintah

LEBAK, LS - Proyek strategis nasional Waduk Karian, yang digadang-gadang membawa kemajuan, justru menyisakan duka bagi warga Desa Bungurmekar, Kecamatan Sajira. Lahan mereka terendam, harapan akan ganti rugi yang adil pun kian menipis. Terbaru, sidang mediasi sengketa lahan antara warga dan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC 3) Banten serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebak, yang digelar di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Senin (3/11/2025), berakhir tanpa titik temu. Kegagalan ini menambah panjang daftar kekecewaan warga yang merasa diabaikan oleh pemerintah.
 
Sengketa ini bermula ketika BBWSC 3 mengklaim lahan milik warga Bungurmekar dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 1570 tanpa hak milik yang jelas. Ironisnya, lahan tersebut kini telah tenggelam akibat proyek strategis Karian. Akhirnya, warga pun menggugat BBWSC 3 dan BPN Lebak, pihak yang menerbitkan NIB tersebut, demi mencari kejelasan.
 
Abdurohman, salah seorang warga Bungurmekar yang juga bertindak sebagai Penggugat, mengatakan bahwa gugatan ini bukan inisiatif pribadinya, melainkan atas "arahan" dari pihak BPN Lebak dan BBWSC sendiri. Kisah ini bermula dari serangkaian audiensi yang mencapai klimaksnya pada 13 Januari 2025. Saat itu, warga yang merasa aspirasinya tak pernah didengar setelah empat kali bersurat, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor BBWSC 3 Kota Serang.
 
"Setelah aksi tersebut, perwakilan BPN Lebak, Pak Fahri dan Bu Revi dari PPK Kementrian PUPR BBWSC 3, disaksikan pihak kepolisian dan pemerintah terkait, justru 'mengarahkan' kami untuk menggugat ke Pengadilan Rangkasbitung saja," kata Abdurohman kepada awak media usai sidang.
 
Ia juga kemudian mengingat audiensi yang difasilitasi Pemkab Lebak pada 17 Januari 2023 silam yang bernasib serupa. Padahal, tujuannya sama, yakni meminta solusi kepada BPN Lebak dan BBWSC 3 agar NIB 1570 ini segera diselesaikan. Dari situ, berbagai tahapan telah dilalui, namun penyelesaian tak kunjung tiba selama kurang lebih tiga tahun. Bahkan, isu konsinyasi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pun menguap begitu saja karena alas hak warga belum terregistrasi.
 
"Sebelum kami melangkah jauh ke pengadilan Rangkasbitung, kami sudah meminta petunjuk dan arahan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Lebak yang memfasilitasi pertemuan dengan BPN Lebak dan BBWSC 3 diwakili orang yang sama (Pak Fahri dan Ibu Revi,-red). Tapi, tahap demi tahap sudah dilalui, malah tak terasa sudah kurang lebih tiga tahun kami mencari kejelasan tak tentu arah. Parahnya, kami seolah dibenturkan dengan isu konsinyasi yang tak jelas oleh mereka hingga pada akhirnya ada yang memberikan nasihat agar kami didampingi Posbakum ada di Pengadilan. Karena kami bingung sewaktu gugatan mandiri kami tidak faham, memang waktu itu kami diingatkan oleh Bu Revi untuk tidak memakai pengacara tapi Alhamdulillah bermodalkan SKTM kami bisa didampingi oleh pengacara," lanjutnya.
 
Abdurohman juga menyayangkan sikap Pemerintah karena seakan tidak memberikan dukungan kepada masyarakatnya, bahkan malah seolah dibenturkan dengan aturan yang tak jelas.
 
"Seharusnya masyarakat dibantu secara moril oleh pemerintahnya, bukan malah dibenturkan dengan hukum. Ketika kami akan menempuh jalur hukum, kami meminta bantuan pendampingan hukum kepada pemerintah, tetapi seolah diabaikan dengan alasan tidak ada anggaran. Alhamdulillah setelah ada yang memberikan nasihat, kami didampingi Posbakum di Pengadilan Rangkasbitung. Karena kami bingung sewaktu gugatan mandiri kami tidak faham, memang waktu itu kami diingatkan oleh Bu Revi untuk tidak memakai pengacara tapi Alhamdulillah bermodalkan SKTM kami bisa didampingi oleh pengacara," katanya.
 
Sementara itu, Pegiat sosial, Enggar Buchori, S.Pd, turut menyuarakan keprihatinannya atas sikap BBWSC 3 yang dinilai tidak pro masyarakat, terutama kepada mereka yang awam dengan hukum. 

"Hari ini kita dipertontonkan drama 'raja' penguasa menghantam rakyatnya sendiri yang tidak berdaya. Mediasi dianggap tak berarti. Padahal seharusnya pemerintah hadir saat masyarakat membutuhkan pertolongan, bukan malah sebaliknya," kata Bang Enggar sapaan akrabnya dengan nada prihatin.
 
Ia juga menyoroti penggunaan kuasa hukum dari luar pemerintah oleh BBWSC 3, sementara bantuan hukum untuk masyarakat justru nihil.

"Giliran masyarakat minta bantu pendampingan hukum katanya tidak ada anggaran, tapi faktanya mereka mampu menghadirkan kuasa hukum yang bukan dari pengacara negara atau Kejaksaan. Mungkin banyak kali uang PPK itu sehingga bisa menghadirkan pengacara luar," sindir Bang Enggar.
 
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan perlawanan dan turun ke jalan, bahkan hingga ke Istana Presiden, agar seluruh Indonesia mengetahui bahwa di Kabupaten Lebak ada proyek strategis nasional yang justru menyengsarakan rakyat.

 
"Saya heran mengapa pemerintah seolah menguji kesabaran rakyatnya dengan membenturkan dengan hukum. Ingat, kami ini masyarakat, bukan perusahaan yang akan menggerogoti lahan rakyat," tambah Bang Enggar yang getol menyuarakan aspirasi masyarakat melalui media.
 
Lebih lanjut, ia berharap Presiden Prabowo turun tangan langsung membantu rakyatnya yang kesulitan dan mengevaluasi regulasi serta anggaran proyek Karian. Ia juga menyinggung laporan dari desa lain terkait masalah fasilitas umum, seperti pekuburan dan masjid, serta kasus dua orang paruh baya warga Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, yang lahannya diduga dimanipulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab, namun belum selesai hingga kini.
 
"Di Pengadilan Rangkasbitung ini masih banyak Persoalan Konsinyasi Klaim Perusahaan atas tanah Pemerintah dan bahkan persoalan masyarakat yang tanahnya diklaim perusahaan pun masih banyak terjadi. Mengapa urusan seperti ini harus berlarut-larut ada apa, apa mungkin malu kalau kalah dengan masyarakat. Padahal dalam konteks ini tidak ada menang dan kalah, masyarakat hanya meminta haknya saja untuk klaim lahan dan segera dibayarkan karena mereka sudah berjuang menghabiskan waktu dan finansial nya disisi lain harus menghidupi keluarga dan berjuang melawan ketidakadilan. Kepada Bapak Presiden Prabowo tolong masyarakat Lebak karena seolah tidak memiliki rasa keadilan, saya yakin dengan hadirnya negara persoalan ini akan terang benderang," tandasnya dengan nada penuh harap.

Tak hanya sengketa lahan, Enggar juga menyoroti sejumlah kasus lain di wilayah Kabupaten Lebak yang berhubungan dengan tanah sitaan Beni Cokro, terutama di sekitar Kecamatan Maja, Cibadak, dan wilayah lainnya.
 
"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta peredaran narkoba, juga masih menjadi masalah serius di Kabupaten Lebak," pungkasnya.
 
Di sisi lain, Kuasa hukum masyarakat, Hanif SH, menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah, seperti alas hak dan saksi-saksi terkait NIB 1570. Ia juga mempertanyakan dasar hukum penerbitan NIB 1570 tanpa hak milik oleh BPN.
 
"Kami yakin klien kami adalah pemilik sah atas tanah tersebut. Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan bukti-bukti yang kami ajukan dan membatalkan NIB 1570 yang diterbitkan oleh BPN," ujar pengacara dari Posbakum Rangkasbitung usai persidangan, dengan nada optimis.
 
Hingga berita ini diturunkan, awak Media masih mencoba mengonfirmasi pihak-pihak terkait termasuk BPN Lebak dan BBWSC 3 Wilayah Banten.

(Dimyati) LS

Menguak Peran Dan Eksistensi Medsos Dalam Sorotan Dan Ancaman UU ITE Yang Baru, SMSI Pusat Gelar Diskusi Nasional

JAKARTA, LS — Diskusi Nasional yang digelar Selasa (28/10), akan mengupas tuntas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kehadiran media baru, seperti Podcast, dan Youtube.

“Di sini para pemain media baru akan mendapat pemahaman lengkap bagaimana menghadapi ancaman hukuman yang tercantum dalam UU ITE yang baru, yakni No.1 Tahun 2024,” kata Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Senin, 27 Oktober 2025.

UU ITE terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalamnya terdapat rambu-rambun yang mengatur media berbasis elektronik.

“Kita, teman-teman jangan sampai terperosok dalam pasal UU ITE. Mari kita pahami bersama-sama secara benar,” kata Firdaus yang kemudian menjelaskan diskusi akan diikuti pengurus SMSI pusat dan provinsi.

Diskusi yang akan dimoderatori oleh Mohammad Nasir (Dewan Pakar SMSI dan mantan wartawan senior Harian Kompas), berlangsung hybrid, selain mengambil tempat di kantor SMSI Pusat Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat.

Diskusi ini menampilkan narasumber Prof. Dr. Reda Manthovani,S.H., LL.M, Dahlan Dahi, Prof. Dr. Henri Subiakto, SH, M.Si, dan Rudi S. Kamri.  

Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M  adalah Dewan Pembina SMSI. Saat ini ia mengemban amanah sebagai Jaksa Agung Muda Bidang lntelijen (Jamintel) Kejaksaan RI.

Sebelumnya Reda adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta . Ia memulai karirnya dari belajar hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (1988-1992).

Reda Manthovani kemudian melanjutkan jenjang lebih tinggi, strata dua di Perancis, yakni  di Faculté de Droit de l'UniversitédAix, Marseille III France, (2001-2002). Gelarnyq menjadi SH, LLM kemudian memperdalam ilmu hukumnya di Fakultas Hukum UI (S3).

Narasumber berikutnya, Prof. Dr. Drs. Henry Subiakto, S.H., M.Si, Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Pakar Ilmu Komunikasi Politik, pernah menjadi Wartawan, Ketua Dewas Antara, Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa.

Narasumber lainnya, Dahlan Dahi, Anggota Dewan Pers. Ia adalah Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network. Pernah menjadi Pemred Tribun Timur. Ia kini sebagai Ketua Komisi Digital Dewan Pers.

Narasumber berikutnya Rudi S. Kamri adalah konten kreator terkenal, CEO dan pendiri kanal YouTube Kanal Anak Bangsa TV pada Oktober 2020. Dalam kanal YouTube-nya, dia sering mengangkat berbagai isu hangat di Tanah Air terutama yang bersinggungan dengan politik dan pejabat pemerintah. 

(*) LS

Bahas Strategi Pengelolaan Dan Satgas TBC, Dr.Relly Reagen: Gawat, TBC di Indonesia Sudah 1,2 Juta Lebih !!

JAKARTA, LS - Ketua Yayasan Tujuh Delapan (78) Agung dr. Relly Reagen  memberikan masukan kepada Pemerintah, agar persoalan TBC, yang menjadi fenomena gunung es terbesar ke 2 di dunia. Bahkan kata Reagen sapaan akrabnya, penderita TBC kedepan bisa jadi nomor satu jumlah penderitanya.

"Untuk itu besarnya penderita TBC di Indonesia ini, agar dibentuk satuan tugas (satgas) khusus. Seperti saat pendemk Covid-19," kata dr. Reagen dalam siaran persnya, Rabu (20/8/2025) di Jakarta.

Menurut dia, sudah waktunya penderita TBC di Indonesia yang angkanya lebih dari 1,2 juta ini bisa ditekan turun. Sebab katanya, berdasarkan data yang ada TBC berpotensi menular kepada seluruh keluarga dan lingkungan kita sendiri.

"Penyakit TBC ini kan menular, maka kita butuh Bapak Asuh di lingkungan tersebut. Dimana nantinya bisa dimonitor oleh tenaga medis yang di Puskesmas setempat," ucap dr. Reagen.

Untuk itu dia mengusulkan kepada pemerintah untuk melibatkan kader-kader binaan, kawan dokter dan teman sejawat yang bisa kita digerakkan. Tentunya juga melibatkan Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bisa menggerakkan puskesmas-puskesmas setempat.

"Satgas khusus ini nantinya akan melibatkan semua steak holder pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Bahkan melibatkan simpul masyarakat dan puskesmas-puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia," tukas dr. Reagen.

Diskusi Publik Pengelolaan dan Strategi Penanganan TBC di Indonesia
Sebelumnya digelar Diskusi Publik Bagaimana Pengelolaan Penanganan TBC yang Ada di Indonesia, Jumat (8/8/2025) Golden Boutique Hotel Kemayoran Jl. Angkasa 1 Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Utara yang berlangsung sukses.

Diskusi ini membahas solusi pemberantasan TBC di Indonesia, yang dihadiri narasumber penting dan sambutan dari Ketua Umum Yayasan Tujuh Delapan (78) Agung, dr. Relly Reagan.

dr. Reagen sapaan akrabnya mengungkapkan, TBC merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia. Bahkan, Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan angka kejadian TBC lebih dari satu juta kasus dan angka kematian mencapai 130 ribu lebih.

"Baru-baru ini, Presiden Prabowo dan Bill Gates telah melakukan kerjasama pengembangan vaksin TBC. Sehingga penting bagi Kementerian Kesehatan dan Biofarma sebagai BUMN vaksin untuk mempercepat tindak lanjut ini," ucap dr. Reagen dalam sambutannya saat acara Diskusi Publik Bagaimana Pengelolaan Penanganan TBC yang Ada di Indonesia yang diselenggarakan Yayasan 78 Agung.

Dalam diskusi publik ini, kata dr. Reagen, kita akan membahas tentang gejala penularan TBC, ciri-ciri TBC. Termasuk upaya untuk mengisolasi dan mengatasi peningkatan kasus TBC.

"Saya berharap diskusi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan memicu kesadaran kita semua untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengendalian TBC," ujar Komisaris Independen Biofarma Holding ini.

Maka dari itu kata dr. Reagen, penting bagi kita untuk membuat relawan TBC di daerah zona merah yang sudah diklasifikasikan sebagai wilayah tertinggi penderita TB. Contohnya, beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki angka kejadian TBC tinggi adalah, Jakarta Timur, Surabaya, Bandung, Makassar, Papua, dan terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

"Dengan adanya relawan TBC di daerah-daerah tersebut, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian TBC. Bahkan juga membantu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas," jelasnya.

Terakhir dr. Reagen, berharap diskusi ini dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah TBC di Indonesia.

"Pemberantasan TBC adalah program prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran yang harus kita dukung. Kalau penyebaran penyakit TBC bisa dikurangi dan dikelola, serta ditangani dengan baik, maka penderita bisa menurun dan bahkan bisa 0 persen,"

Hadir berbagai narasumber dalam Diskusi Publik Bagaimana Pengelolaan Penanganan TBC yang Ada di Indonesia, Jumat (8/8/2025) Golden Boutique Hotel Kemayoran Jl. Angkasa 1 Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Utara.

Diantaranya, Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, P.hD (keynote speaker), Gustaaf AC Patty Ketua Dewan Pembina Yayasan 78 Agung/Komisaris PT. Pupuk Kalimantan Timur (sambutan) dan dr. Relly Reagen Ketua Umum Yayasan 78 Agung (sambutan).

Selain itu hadir pembicara Prof. dr. Ali Gufron Mukti, P.hD Direktur Utama BPJS Kesehatan (narasumber), dr. Kornelia Faisal, Direktur Pemasaran Biofarma (narasumber), Ina Agustina Isturini, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (narasumber) dan Prof. Dr. dr. Raden Roro Diyah Handayani, Sp.P, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI). Kemudian sebagai moderator, dr. Ernawati Lestari, S.FK.
Diskusi Publik Bagaimana Pengelolaan Penanganan TBC yang Ada di Indonesia didukung dan disupport oleh Biofarma dan Kimia Farma. 

(Budiman) LS

Ketum Solmet: Noel Dipecat Dari BUMN PT. Mega Eltra Dibayar Bela Teroris Munarman, Bukan Didemo!

JAKARTA, LS - Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina menyesalkan  pernyataan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Dimana tersangka pemerasan sertifikat K3 Kemenaker ini sebelumnya, telah memfitnah dirinya secara terbuka pada acara Dua Arah di Kompas TV, Jumat petang (15/82025).

Pada acara tersebut Noel mengatakan, Silfester Matutina menggalang dan memobilisasi relawan, untuk melakukan 4 kali demonstrasi di depan Kementerian BUMN. Agar dirinya Noel dipecat dari Komisaris BUMN, PT. Mega Eltra pada 2021 lalu.

Menurut Silfester sapaan akrabnya, pernyataan Noel sesat dan fitnah keji terhadap dirinya. Karena kata Eks Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ini, tidak ada fakta dan bukti apapun atas tuduhan tersebut.

"Jadi memang benar pada waktu itu ratusan orang dari berbagai kelompok relawan marah dan kecewa karena membela Munarman. Sehingga akhirnya menggelar demonstrasi di Kementerian BUMN ,agar Noel dicopot dari jabatan Komisaris PT. Mega Eltra. Hal ini dipicu oleh ulah Noel membela tersangka teroris Munarman, Sekjen FPI," ujar Silfester saat diwawancarai Gus Din (wartawan senior), Senin (24/8/2025) di Jakarta.

Kata Silfester, Noel hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang Munarman 23 Februari 2022. Disinyalir Noel mendapat bayaran untuk kesaksiannya itu, )arena Noel tidak kenal Munarman.

Selain itu, faktor kesaksian Noel membela teroris Munarman, setelah diangkat jadi Komisaris Noel juga terus memaki-maki dan memfitnah Menteri BUMN yang menempatkannya di PT. Mega Eltra, perusahaan tidak sehat dan hutangnya 500 miliar, dengan gaji kecil tanpa tantiem miliaran rupiah.

"Jadi Noel kecewa dan marah bukannya bersyukur diangkat Komisaris. Malah yang saya herankan, kenapa bisa-bisanya Noel memfitnah saya menggerakkan relawan melakukan demo ke dia. Padahal yang menginisiasi dan menggerakkan demo adalah puluhan organisasi relawan yang tergabung dalam Merah Putih Bersatu. Sedangkan Relawan saya Solidaritas Merah Putih tidak terlibat sama sekali," ucapnya.

Bahkan Silfester menegaskan, ia tidak bersedia hadir saat diminta berorasi dalam acara demonstrasi tersebut. Karena di hari yang sama Silfester menjadi narasumber di salah satu acara seminar.

"Jadi saya dan organisasi Solmet tidak ikutan mendemo Noel. Dulunya dia juga memfitnah Denny Siregar yang menjadi otak demonstrasi mencopot dia dari BUMN PT. Mega Eltra. Kok malah sekarang malah menuduh saya secara terbuka di Kompas TV. Padahal kalau mau jujur Noel ini dahulu sewaktu miskin, bulukan dan pengangguran, selalu datang ke kantor saya, untuk meminta uang buat berobat sakit gula dan buat makan keluarganya," herannya.

Menurut Silfester, Noel ini memang manusia yang tidak tahu balas budi, wataknya memang jahat selalu memfitnah, meminta-minta uang dan memeras. Bahkan banyak yang diduga tertipu, karena Noel sering meminta uang dengan iming iming jabatan dan proyek padal semuanya fiktif.

"Jadi saya tidak kaget ketika Noel ditangkap KPK karena Pemerasan dan Korupsi. Karena Noel sendiri ketika sudah diangkat menjadi Wamenaker, mulai Oktober 2024 sudah koar-koar menghubungi dan mengumpulkan makelar dan pengusaha, untuk mencari uang di Kementerian Tenaga Kerja," jelasnya.

Makanya, tidak aneh mulai bulan Desember 2024 sudah ada aliran dana haram, sejumlah 3 miliar yang masuk ke rekening Noel atas kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Silfester juga tidak heran, kalau Noel bilang mau cari tambahan di luar gaji Wamenaker, yaitu pintar-pintar nyopet atau main jual beli jabatan ketika podcast dengan dr Richard Lee.

"Jadi kalau ada yang mengatakan, bahwa kasus Korupsi Noel adalah penjebakan itu tidak benar. Noel secara sadar memang memeras rakyat kecil yang susah. Karena sesuai pernyataan resmi KPK  bahwa sudah ada aliran dana ke rekening Noel dan juga ada penyitaan kendaraan hasil pembelian uang korupsi," jelas Silfester.

Untuk itu dirinya mengapresiasi kinerja KPK, yang telah menyelamatkan uang rakyat kecil para pekerja/buruh. Dimana tadinya pengurusan sertifikat K3, hanya Rp.270.000 digelembungkan menjadi Rp.6.000.000.

"Perilaku Noel Cs ini sangat tidak bisa ditolerir, karena sangat kejam menghisap darah rakyat kecil yang harusnya ditolong. Untuk itu KPK teruslah berbuat melawan para Koruptor, yang menghisap darah rakyat kecil," pungkas Silfester Matutina, pria asal Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

(Red) LS

Jalin Kerjasama Dengan FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar, Kemenperin Kembangkan Model Bisnis Berkelanjutan Bagi IKM Fesyen Dan Kriya

JAKARTA, LS - Kementerian Perindustrian terus proaktif memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berkelanjutan, agar pelaku usaha mampu mempertahankan dan mengembangkan unit bisnisnya dalam jangka panjang, sekaligus bisa naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya ini juga diarahkan untuk membangun IKM yang mengedepankan kelestarian lingkungan, nilai budaya, dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, Kemenperin melalui Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sinergi ini akan diwujudkan melalui penelitian bersama bertema “Perancangan Model Bisnis Berlandaskan Prinsip Keberlanjutan dan Budaya Lokal”.

“Kolaborasi antara BPIFK dan FEB Universitas Mahasaraswati diharapkan berkontribusi besar bagi pengembangan industri kreatif fesyen dan kriya, melalui penelitian yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga menyeimbangkan dimensi sosial, lingkungan, dan budaya,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Kerja sama ini menjadi bagian dari Nota Kesepahaman antara BPIFK dan Universitas Mahasaraswati Denpasar yang mencakup pendidikan, penelitian bersama, publikasi ilmiah, hingga pengembangan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perjanjian ini juga mengakomodasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti pelatihan, workshop, pendampingan, penyuluhan, dan pameran untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif.

“Perjanjian ini bertujuan mengoptimalkan peran Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus meningkatkan daya saing IKM. Untuk memberikan dampak yang lebih kuat, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegas Reni.

Sekretaris Ditjen IKMA Yedi Sabaryadi menyampaikan, sinergi ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan pelaku industri. 

“Kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi pengembangan IKM agar semakin berdaya saing, adaptif terhadap tantangan zaman, namun tetap berakar pada nilai budaya lokal dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Dalam penelitian ini, terlibat empat peneliti dari FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar, yakni Ni Wayan Rustiarini; Ni Putu Nita Anggraini, S.E., M.M.; I Putu Wahyu Dwinata JS, S.E., MBA; serta Kepala BPIFK, Dickie Sulistya Aprilyanto. Dickie berharap model bisnis yang dihasilkan dapat menjadi acuan praktis bagi IKM dalam membangun usaha yang berkelanjutan, kompetitif, dan berbasis kearifan lokal.

Penelitian ini mendapat dukungan pendanaan dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui skema Penelitian Terapan Luaran Model (PT-LM).Sebagai langkah lanjutan, BPIFK menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Expert Testing pada 17 Juli 2025, dengan menghadirkan pakar model bisnis berkelanjutan, akademisi, pelaku IKM, dan perwakilan kementerian/lembaga untuk memberikan masukan konseptual dan aplikatif.

Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Andriati Cahyaningsih (Pusat Industri Hijau, Kemenperin), Dr. Muhammad Setiawan Kusmulyono (pakar model bisnis dan inovasi, Universitas Prasetiya Mulya), Setyo Budiantoro (pakar keberlanjutan dan Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat Nasional TPB/SDGs Bappenas), serta I Nyoman Darma Putra (pakar budaya Bali, Universitas Udayana).

Diskusi ini juga melibatkan pelaku IKM fesyen dan kriya berkelanjutan di Bali seperti Annisa Fauziah (TRI-Cycle), Kadek Sudantara (Pagi Motley), dan Anak Agung Indra Dwipayani (Agung Bali Collection). 

“Kami berharap kegiatan ini melahirkan model bisnis yang tidak hanya menjadi panduan praktis, tetapi juga inspirasi bagi IKM untuk tumbuh berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya,” pungkas Dickie.

(Alamsyah) LS

Berpeluang Tembus Pasar Ekspor, Ditjen IKMA Dukung Pengembangan Industri Aneka Berinovatif, Edukatif Dan Berstandar Internasional

JAKARTA, LS - Produk-produk industri alat musik, alat olahraga dan mainan anak, yang termasuk dalam sektor industri aneka, selama ini telah berkontribusi pada peningkatan nilai tambah dan memiliki peluang besar untuk menembus pasar ekspor. Ketiga subsektor tersebut telah mampu menjawab tren kebutuhan pasar dunia terhadap produk inovatif, edukatif dan berstandar internasional.

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian secara konsisten memberikan berbagai bentuk dukungan terhadap pengembangan industri aneka di dalam negeri. Misalnya, melalui program pendampingan, fasilitasi keikutsertaan pada pameran dalam dan luar negeri, pembinaan kapasitas pelaku usaha, serta fasilitas sertifikasi mutu dan standardisasi produk.

“Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk membantu pelaku industri aneka dalam memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri di kancah global,” kata Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ditjen IKMA menjalin kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk menggelar kegiatan “Pitching Produk Industri Alat Musik, Alat Olahraga dan Industri Mainan Anak” yang dilaksanakan secara daring pada dua sesi, yaitu Selasa, 19 Mei 2025 dan Jumat, 23 Mei 2025. 

"Kegiatan ini menghadirkan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) sebagai perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk memperkenalkan tiga subsektor tersebut kepada calon mitra dan pembeli internasional," ungkapnya.

Dirjen IKMA menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bekal bagi pelaku industri aneka untuk dapat mengetahui pangsa pasar yang potensial di berbagai negara, memahami preferensi dan karakteristik konsumen luar negeri, serta mendorong para pelaku industri untuk membangun jejaring dengan perwakilan perdagangan Indonesia yang dapat membuka akses terhadap calon buyer internasional.

“Para peserta pitching tidak hanya memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulannya, tetapi juga mendapatkan wawasan strategis dari para perwakilan perdagangan mengenai kebutuhan pasar dan peluang kerja sama yang bisa dijajaki lebih lanjut,” ucap Reni.

Diketahui bahwa, acara pitching yang berlangsung secara virtual dihadiri oleh Atase Perdagangan dan Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dari berbagai negara meliputi Dubai (UAE), London (Inggris), Barcelona (Spanyol), Den Haag (Belanda), Los Angeles dan Chicago (Amerika Serikat), Santiago (Chili), Taipei (Taiwan), Seoul dan Busan (Korea Selatan), serta Canberra dan Sydney (Australia). Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pelaku industri binaan Ditjen IKMA dari tiga subsektor mempresentasikan keunggulan dan potensi produk mereka.

Reni mengatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi media untuk mendapatkan umpan balik dari para perwakilan perdagangan mengenai preferensi pasar dan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri. 

“Kami berharap kegiatan ini dapat membuka pintu kerja sama bisnis yang konkret antara pelaku IKM dan mitra potensial di luar negeri. Hal ini juga ditambah dengan kondisi dan potensi pasar masing-masing produk yang memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda-beda, tergantung pada lokasi dan negara tujuan ekspornya,” tambahnya.

Direktur Industri Aneka Ditjen IKMA mengungkapkan bahwa, terdapat tujuh perusahaan terpilih yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terdiri dari tiga perusahaan industri alat musik, yaitu PT Wildwood, PT Kawai Indonesia, dan PT AKT Indonesia. Kemudian dua perusahaan industri alat olahraga, yaitu PT Inkor Bola Pacific dan CV Shiamiq Terang Abadi. Serta dua perusahaan industri mainan anak, yaitu CV Indah Jaya Toys dan PT Chateda (Chateda Toys). Masing-masing perusahaan memiliki produk unggulan yang beragam, mulai dari gitar, piano, tenis meja, bola olahraga hingga mainan edukatif.

“Kami mengundang perusahaan yang telah menunjukkan kesiapan untuk ekspor, baik dari sisi kualitas produk, kapasitas produksi, maupun semangat untuk menjangkau pasar global,” ujar  Reny Meilany.

Ia juga menyampaikan bahwa, keterlibatan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menunjukkan antusiasme pelaku industri aneka dalam negeri untuk mengakses pasar luar negeri, tetapi juga menjadi bukti nyata kesiapan sektor industri aneka dalam menyambut peluang ekspor.

“Kami percaya bahwa produk industri aneka Indonesia memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan produk global. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan jaringan perwakilan di luar negeri, kami ingin membantu pelaku industri aneka agar tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga menjadi pemain di pasar internasional,” pungkas Direktur Industri Aneka Ditjen IKMA, Reny Meilany.

(Alamsyah) LS

Bertekad Memacu Pembangunan Industri Petrokimia di Indonesia, Kemenperin Aktif Siapkan Sumber Daya Manusia Kompeten

JAKARTA, LS - Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus memacu pembangunan industri petrokimia dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar domestik yang semakin meningkat. Sebab, produk dari industri petrokimia digunakan oleh banyak sektor manufaktur lainnya sebagai bahan baku dalam proses produksi mereka, antara lain di industri plastik, tekstil, karet sintetis, kosmetik, bahan pembersih, dan farmasi.
 
“Sektor petrokimia itu merupakan mother of industry. Artinya, industri petrokimia sebagai pilar utama dalam pengembangan berbagai industri turunan di Indonesia. Dengan membangun industri petrokimia, akan ikut memperkuat dan memperdalam struktur manufaktur di Indonesia sehingga bisa lebih berdaya saing,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
 
Salah satu langkah strategis yang dipacu oleh Kemenperin, yakni mendukung pembangunan refinery (kilang minyak) untuk penguatan hulu di sektor petrokimia karena mengoptimalkan produksi nafta yang menjadi kebutuhan bahan baku bagi sejumlah sektor industri. Pembangunan kilang minyak ini dapat mendukung kebijakan substitusi impor, sekaligus berdampak positif pada penguatan nilai tambah dan investasi, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja.
 
“Pembangunan refinery ini selain untuk mewujudkan visi pemerintah dalam upaya mempercepat program hilirisasi, juga menjadi game changer dalam mendorong pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia,” ungkap Menperin Agus.
 
Guna menopang pembangunan industri petrokimia, Kemenperin turut berperan aktif dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan siap kerja. Hal ini direalisasikan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yang memiliki unit pendidikan vokasi khusus bidang petrokimia, yakni Politeknik Industri Petrokimia Banten. Pada Mei ini, Politeknik Industri Petrokimia Banten kembali menjalin kerja sama dengan Chandra Asri Group dalam rangka peningkatan kompetensi SDM industri.
 
“Kami terus memupuk kerja sama-kerja sama baru antara unit pendidikan vokasi Kemenperin dengan berbagai mitra, khususnya sektor swasta dan mitra luar negeri untuk meningkatkan kompetensi serta daya saing SDM industri nasional,” jelas Kepala BPSDMI, Masrokhan.
 
Adapun ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan meliputi penyusunan kurikulum pembelajaran, penyediaan alat praktikum, kesempatan magang di perusahaan, hingga kehadiran praktisi untuk mengajar. “Kolaborasi ini dilaksanakan guna menciptakan SDM terampil di sektor petrokimia agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga industri petrokimia yang sesuai perkembangan saat ini,” tutur Masrokhan.
 
Direktur Legal, External Affairs and Circular Economy Chandra Asri Group Edi Rivai mengungkapkan, pihaknya berkomitmen dalam memfasilitasi akses pendidikan yang aplikatif dan berorientasi industri, khususnya di wilayah operasional Chandra Asri Group seperti Cilegon.

“Melalui kerja sama strategis dengan Politeknik Industri Petrokimia Banten, kami berharap dapat berkontribusi langsung terhadap penyediaan tenaga kerja yang terampil dan nantinya dapat mendorong pertumbuhan industri, terutama sektor petrokimia,” ujarnya.
 
Sementara itu, Direktur Politeknik Industri Petrokimia Banten, Supardi menyampaikan, Kemenperin menjamin kompetensi dan keahlian peserta didik di unit pendidikan vokasi melalui pembelajaran berbasis praktik yang sesuai dengan kebutuhan industri. 

“Dukungan dari mitra industri seperti Chandra Asri Group ini berperan penting dalam membentuk kurikulum berbasis industri, meningkatkan praktisi mengajar, memfasilitasi magang mahasiswa, serta menyediakan peralatan laboratorium yang mumpuni sebagai implementasi nyata konsep link and match antara pendidikan vokasi dan sektor petrokimia,” tambahnya.
 
Politeknik Industri Petrokimia Banten sebagai unit pendidikan vokasi Kemenperin diketahui telah menyiapkan 451 mahasiswa sejak tahun 2022 untuk manjadi tenaga terampil yang siap kerja untuk perusahaan berbasis Petrokimia, termasuk Chandra Asri Group. 
 
Tahun ini, Politeknik Industri Petrokimia Banten akan meluluskan angkatan pertamanya sebanyak 124 orang, dengan 33 persen lulusan tersebut langsung diserap bekerja di Chandra Asri Group dan sisanya 100 persen terserap di perusahan lainnya. Hingga tahun 2025, tercatat 244 pelajar yang berada di area operasional Chandra Asri Group telah mengikuti kelas persiapan seleksi masuk Politeknik Industri Petrokimia Banten.
 
Pada seleksi mahasiswa baru Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) Prestasi dan Mandiri Tahun 2025, Politeknik Industri Petrokimia Banten mendapatkan animo jumlah peminat sekaligus pendaftar mencapai 7.139 peserta. Hingga saat ini, terdapat permintaan sebanyak 144 calon mahasiswa dari industri mitra yang menginginkan ikatan kerja sejak awal masa perkuliahan.
 
Kemenperin sedang membuka penerimaan mahasiswa dan siswa baru melalui JARVIS Bersama pada 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 2 akademi komunitas industri, dan 11 politeknik industri, termasuk Politeknik Industri Petrokimia Banten. Pendaftaran JARVIS Bersama telah dibuka 22 April lalu dan akan berakhir pada 31 Mei 2025.

(Ikhsan) LS

Kemendagri MoU Dengan Lintas K/L, Ribka Desak Kepala Daerah Segera Percepat Penyelesaian RTRW - RDTR di Wilayah

JAKARTA, LS – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, penyelesaian tersebut penting untuk memperkuat program satu data.

Hal ini disampaikan Ribka dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/3/2025).

Ribka menyebutkan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang digelar pada Rabu (5/2/2025) lalu di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada pertemuan itu, dibahas mengenai penguatan integrasi data pertanahan melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP). Program tersebut mencakup Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, pembuatan RTRW, RDTR, survei dan pemetaan tanah, dukungan IT, serta berbagai aspek teknis lainnya.

“Jadi tugas Kementerian Dalam Negeri adalah mendorong para gubernur, kabupaten/kota, dan juga bupati dan wali kota untuk melakukan percepatan-percepatan terkait dengan penyiapan RTRW. Sebagaimana tadi ada beberapa provinsi yang baru menyelesaikan, yang lainnya sebagian besar belum menyelesaikan,” ujarnya.

Dirinya menekankan, saat ini pemerintah terus berupaya mendorong percepatan penyelesaian tersebut. Dirinya berharap sinergisitas pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengoptimalkan program tersebut.

“Mudah-mudahan program ini bisa terselesaikan dengan segera,” terangnya.

Sebagai informasi, penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi M. Iftitah S. Suryanagara, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz. Penandatanganan itu untuk memperkuat sinergi penyelesaian RTRW dan RDTR.

Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, kepastian RTRW dan RDTR sangat penting, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Sejumlah persoalan tata ruang yang belum terselesaikan dinilai akan menghambat investasi dan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan data yang dikantonginya, Mendagri menyebut dari 38 provinsi di Indonesia, saat ini terdapat 19 provinsi yang telah menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) RTRW. Kemudian 7 provinsi sedang dalam proses peninjauan kembali/revisi, 4 provinsi menunggu persetujuan substansial, dan 1 provinsi dalam tahap evaluasi di Kemendagri. Selain itu, ada 3 provinsi dalam proses penetapan dan pengundangan, dan 4 provinsi belum memiliki Perda RTRW yakni di Daerah Otonom Baru (DOB).

“Saya mohon dengan segala hormat [RTRW dan RDTR ini diselesaikan], karena ini sudah dua tahun, DOB ini berlaku, sekarang sudah selesai, ada pelantikan pejabat-pejabat barunya,” tandas Mendagri.

(Taufan) LS

Oknum Penyidik Subdit Ranmor Ditreskrimum PMJ Dianggap Salahi Kewenangan, KOMAKOPEPA Surati Mohon Pendapat Hukum ke MA

JAKARTA, LS - DPP KOMAKOPEPA (Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Dan penggelapan Pajak) layangkan surat permohonan pendapat hukum dan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait adanya dugaan kriminalisasi terhadap Pengadu NETTY R. GULTOM dan TOGAR EDWARD  GULTOM oleh pihak Penyidik di lingkungan Unit IV Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada (24/02/2025).

Dalam muatan rilis tertulis yang di keluarkan LSM.KOMAKOPEPA di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr. APPE HUTAURUK, SH., MH. menguraikan pemaparannya terkait kronologi peristiwa dan permohonan pendapat hukum serta perlindungan hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  KOMUNITAS MASYARAKAT ANTI KORUPSI DAN PENGGELAPAN PAJAK (KOMAKOPEPA)  selaku  Pemohon telah menerima informasi  dari Pengadu yaitu  NETTY R. GULTOM, beralamat di Jl. Lele 8 No. 113  RT 010/RW 005  Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Perumnas 2 Bekasi, dan TOGAR EDWARD  GULTOM, beralamat di Jl. Lele 8 No. 113  RT 010/RW 005  Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Perumnas 2 Bekasi, mengenai adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam  Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian  Negara Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia  dan  peraturan perundang – undangan lain yang berlaku, yang dilakukan oleh Penyidik di lingkungan di Unit IV Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya  dalam  melakukan tindakan pemeriksaan pro justitia (penyidikan) terhadap NETTY R. GULTOM dan TOGAR EDWARD  GULTOM atas adanya dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 372 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga  sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 376 KUHP, Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 362 KUHP dan Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 367 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/714/ II/202/SPKT/Polda Metro Jaya Tanggal 5 Februari 2024  atas nama Pelapor ANTONYUS GORGA MARTUA S.

2. Bahwa Pengadu (NETTY R. GULTOM  dan TOGAR EDWARD  GULTOM) telah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik di lingkungan  Unit  IV  Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/714/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA  Tanggal 5 Februari 2024, atas nama pelapor Sdr. ANTONYUS  GORGA MARTUA S., sesuai Surat Nomor: B/17227/V/RES.1.24/2024/ Ditreskrimum Tanggal 27 Mei 2024  Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada  NETTY R. GULTOM, dan Surat Nomor: B/15156/V/RES.1.24/2024/Ditreskrimum Tanggal 12 Juni  2024  Perihal: Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada TOGAR EDWARD  GULTOM.

3. Bahwa Pengadu telah mengajukan protes dan keberatan karena bukti utama yang dijadikan dasar laporan pidana tersebut adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim Tanggal 21 November 2023 (bukti terlampir), yang menurut kami adalah bersifat prematur cacat hukum dan  cacat prosedur. Akan tetapi protes dan keberatan Pengadu tersebut diabaikan dan tidak ditanggapi oleh Penyidik di lingkungan di Unit IV Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

4. Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim Tanggal 21 November 2023 tersebut adalah bersifat prematur cacat hukum dan  cacat prosedur sehingga tidak dapat dianggap dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk memproses atau menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B/714/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA  Tanggal 5 Februari 2024, atas nama pelapor Sdr. ANTONYUS  GORGA MARTUA S.

oleh karena hal tersebut DPP LSM.KOMAKOPEPA mengemukakan pendapat dan mempertegas tentang persoalan ini yang kami nilai penuh kejanggalan ;

a. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Tim.  Tanggal 21 November 2023 saat ini sedang digugat agar dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Pengadu (NETTY R. GULTOM  dan TOGAR EDWARD  GULTOM);

b. Bahwa  Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Tim. Tanggal 21 November 2023 adalah bahwa penetapan a quo tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tertib pembuatan putusan atau penetapan Pengadilan oleh karena penetapan a quo tersebut sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang digunakan sebelum amar putusan/penetapan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 50  ayat (1) Undang – Undang  Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Dasar hukum dari suatu putusan atau penetapan  harus atau wajib (imperative) disebutkan secara jelas dan rinci, yang meliputi:

Putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup; Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement); Hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis; Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

c. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Tim. Tanggal 21 November 2023  tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan ketentuan – ketentuan:

Pasal 359 alinea pertama KUHPerdata berbunyi: “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berbunyi: “Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan”;

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berbunyi:

(1) Penilaian terhadap Orang Tua yang telah mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan berdasarkan rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat. 

(2) Rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.

d. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN. Jkt.Tim.  Tanggal 21 November 2023 sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Pengadilan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP)/weeskamer atau melalui Pegawai Pencatatan Sipil kepada Balai Harta Peninggalan (BHP)/ weeskamer, sebagaimana diwajibkan oleh  Pasal 360 KUHPerdata  alinea ketiga KUHPerdata berbunyi: “Pegawai Catatan Sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan keterangan apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan perkawinan yang akan dibukukan mengenai orang-orang tua yang mempunyai anak yang belum dewasa”;

e. Bahwa ANTONYUS GORGA MARTUA S dan IMEE MERLIANA PAKPAHAN secara melawan hukum sengaja tidak mau atau tidak bersedia disumpah oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) begitu pula secara melawan hukum  sengaja  tidak mau atau tidak bersedia dengan persetujuan Pengadu (NETTY R. GULTOM  dan TOGAR EDWARD  GULTOM) sebagai keluarga semenda, untuk mendaftarkan harta peninggalan mendiang/almarhumah  Juliana Rospita Gultom dan mendiang/almarhum Janes Arnold Pakpahan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) agar dapat diawasi dan diaudit oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) selaku Wali Pengawas, sebagaimana ditentukan oleh Pasal  362 KUHPerdata yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Wali berwajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku, dibawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati”; 

“Jika ditempat tinggal si wali atau dalam jarak lima belas pal dari itu tiada Balai Harta Peninggalan, pun tiada suatu perwakilan dari itu berkedudukan, maka sumpah boleh diangkat di depan Pengadilan Negeri ataupun dimuka Kepala Pemerintah Daerah tempat tinggal si wali”; 

“Tentang pengangkatan sumpah itu dibuat suatu surat pemberitaan”; 

f. Bahwa begitupula harta peninggalan yang dipersoalkan yang menjadi objek laporan tidak ada disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim Tanggal 21 November 2023 dan/atau tidak ada daftar harta peninggalan yang dibuat dan disahkan oleh Balai Harta Peninggalan/BHP (Weeskamer) sesuai ketentuan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal  874–1021 KUHPerdata.

"Bahwa  sehubungan  dengan uraian fakta yuridis yang dikemukakan tersebut diatas, demi keadilan dan kepastian hukum sesuai asas leglitas dan perlindungan hak – hak asasi  Pengadu (NETTY R. GULTOM dan TOGAR EDWARD  GULTOM) maka dengan ini kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan pendapat hukum berkaitan," ujar Ketum LSM.KOMAKOPEPA.

Lanjutnya," Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 830/Pdt.P/2023/PN Jkt. Tim Tanggal 21 November 2023 tidak dapat dianggap dan dijadikan bukti yang sah menurut hukum dalam perkara pidana atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/714/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA  Tanggal 5 Februari 2024, atas nama pelapor Sdr. ANTONYUS  GORGA MARTUA S," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa," Demi hukum sangat beralasan Penyidik di lingkungan  Unit  IV  Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, harus menghentikan penyidikan dan/atau pemeriksaan perkara pidana atas dasar  Laporan Polisi Nomor: LP/B/714/II/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA  Tanggal 5 Februari 2024, atas nama pelapor Saudara. ANTONYUS  GORGA MARTUA S," tekannya.

"Demikian permohonan pendapat hukum  dan perlindungan hukum ini disampaikan, terimakasih atas kebijakan hukum yang diberikan," pungkas Ketua Umum DPP KOMAKOPEPA, Dr. APPE HUTAURUK, SH., MH.

(JLambretta) LS

Sumber : DPP LSM.KOMAKOPEPA