Kapolda NTT Bersama Kasrem 161/Wira Sakti Gelar Konferensi Pers Terkait Keributan Saat Pertandingan Futsal di Gor Oepoi, Kota Kupang

KUPANG, LS - Menyikapi kejadian keributan antara anggota Denpom 01-IX/Kupang dengan anggota Polda NTT saat Pertandingan Futsal di Gor Oepoi, Kota Kupang, pada Rabu (19/4) kemarin. Saat ini, telah dilaksanakan pertemuan unsur Pimpinan TNI, Polri di Aula lantai III Mapolda NTT, pada Kamis siang, 20 April 2023.

Pertemuan yang dilanjutkan dengan Konferensi Pers guna menghindari berita simpang siur dan memberikan ketenangan tersebut dihadiri oleh Kapolda NTT, Kasrem 161/Wira Sakti, Kasiter Kasrem 161/Wira Sakti, Danbrigif 21/Komodo, Danyonif 743/PSY, Wadandenpom 01-IX/Kupang dan beserta Pejabat Utama Polda NTT.

Dalam keterangannya, Kapolda NTT Irjen Pol. Drs. Johni Asadoma, M.Hum, saat konferensi pers mengatakan bahwa pihaknya sudah melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan sejak kejadian tadi malam, seluruh unsur pimpinan di Kupang langsung melaksanakan rapat darurat. Kemudian tindakan di lapangan dan mencegah bentrokan meluas, sehingga tadi malam situasi sudah kondusif.

"Pertandingan Final Futsal tersebut bukan antar TNI vs Polri tetapi antara tim Futsal Polda NTT vs Tim Futsal P dan K TTS, tetapi kemudian didalam pertandingan tersebut terjadi kesalahpahaman dimana ada anggota yang melompat atau terjatuh ke bawah kemudian akan dilindungi diajak keluar oleh anggota PM. Ini adalah kesalapahaman yang terjadi yang menyebabkan bentrok antara anggota Polri dan PM TNI AD," kata Kapolda.

Lebih lanjut Kapolda, mengatakan kejadian itu sudah dianggap selesai dan anggota Denpom 01-IX/Kupang yang saat itu bertanggung jawab keamanan pertandingan langsung meminta kepada panitia pertandingan diberhentikan, sehingga pertandingan yang baru dilaksanakan babak pertama ini langsung dihentikan karena ini menimbulkan bahaya keributan menjadi lebih besar.

"Beberapa rekomendasi yang akan dilaksanakan antara TNI Polri mulai saat ini dan seterusnya baik terkait kegiatan ini maupun kedepan, yaitu membentuk tim investigasi bersama TNI-Polri untuk memproses kasus ini secara transparan. Kemudian, semua yang hadir berkomitmen untuk melakukan tindakan kedalam proses yang terlibat dan hasil investigasi tersebut diserahkan kepada masing-masing kesatuan yang akan melakukan penindakan proses hukum terhadap anggotanya yang terlibat," tegasnya

Terkait pos-pos PAM yang rusak tadi malam, akan dibangun secara bersama-sama oleh TNI-Polri, pos-pos PAM pelayanan Idul Fitri akan dijaga secara bersama oleh TNI-Polri. Selanjutnya, akan dilaksanakan Patroli gabungan antara TNI-Polri, tujuannya untuk memberikan rasa nyaman dan aman pada masyarakat di dalam aktifitas mereka terutama dalam menyambut rangkaian Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

"Kita juga menghimbau kepada seluruh anggota untuk menahan diri tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif tidak terpancing hasutan-hasutan dan tidak melaksanakan tindakan anarkis. Seandainya TNI dan Polri dihadirkan bersama-sama dalam pengamanan acara tersebut maka keributan bisa dicegah ataupun diminimalisir, kami menghimbau masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan mendatangkan orang banyak agar mengajukan ijin kepada Polri," tandas Kapolda.

Ditempat yang sama Kepala Staf Korem 161/Wira Sakti Kolonel Cpl Simon Petrus Kamlasi menambahkan, sesuai penyampaian bapak Kapolda, bahwa anggota TNI yang terlibat dan bersalah akan diberikan tindakan agar mendapatkan efek jera, tentunya prosesnya membutuhkan waktu karena bukti-bukti tidak cukup hanya sekedar video-video yang beredar karena itu masih kurang jelas.

"Namun pada intinya komitmen kita yang paling krusial saat ini adalah bahwa kita kendalikan keadaan sehingga tidak terjadi keributan lanjutan karena ini juga masuk dalam suasana Keagamaan. Kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri dan semua satuan melaksanakan apel luar biasa dan siaga di tempatnya masing-masing dan yang cutipun diberikan penekanan untuk mudah dijangkau dan dikendalikan," pungkas Kasrem.

 

(Idam) LS

Tuntut Adili Oknum Eksekutif Dan Legislatif Terlibat Suap Revitalisasi Pasar, Mahasiswa Dan Pedagang Gelar Aksi Unjuk Rasa di DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI, LS - Aliansi mahasiswa bersama para pedagang Pasar Kranji Baru, melakukan aksi pasang spanduk tepat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. (19/04/2023).

Aliansi yang tergabung dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Mulia Pratama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Mulia Pratama, Serta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), serta elemen pedagang Pasar Kranji Baru yang diwakili oleh APT2PHI, tetap mendorong kegiatan Revitalisasi Pasar yang dianggap sudah tak legal dan berbadan hukum.

"Aksi kali ini tetap fokus pada persoalan kemarin, tentang Revitalisasi Pasar yang dilakukan oleh PT.ABB. Sampai saat ini belum juga berdiri satu tiang pun," jelas Nanda Ginanjar.

Lanjutnya, Nanda Ginanjar selaku Koordinator mengungkapkan kemirisannya dengan PT. Anisa Bintang Blitar (ABB) yang telah melanggar Perjanjian Kerja Sama terkait Revitalisasi Pasar yang seharusnya rampung dalam waktu 2 tahun.

"Dalam Perjanjian Kerja Sama, tercantum bahwa waktu penyelesaian Revitalisasi Pasar Kranji baru yakni selama 24 bulan terhitung sejak 2019. Sudah seharusnya pemerintah tegas memutus kerjasama dengan perusahaan itu," ujarnya.

Namun naas, menurut pengakuannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih belum memberikan ketegasan pada perusahaan tersebut. Ia Menduga, ketidak tegasan Pemkot karena PT.ABB melaporkan beberapa Oknum Pemerintah dan beberapa Oknum Dewan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"karna pihak PT ABB melaporkan beberapa Oknum Pemerintah dan 18 Oknum Dewan pada KPK , artinya disini Dewan yang seharusnya ada andil dalam pengawasan dalam permasalahan ini di karenakan di PKS juga tercantum keputusan dari DPRD malah ternyata bermain dari hasil laporan PT ABB," duganya.

Ia juga menjelaskan bahwa hal itu masih dugaan dan datanya masih diperkuat. Namun, ia katakan bahwa hal ini juga diperkuat pada saat rapat evaluasi, salah satu Dewan mendorong untuk memberi kesempatan kepada PT.ABB untuk melanjutkan Revitalisasi Pasar Kranji Baru.

"Pada saat rapat evaluasi yang pedagang di panggil, juga ada salah satu perwakilan DPRD yang statment untuk memberikan kesempatan  lagi ke PT ABB selama 6 bulan , dari sini juga menduga indikasinya kuat," jelasnya.

Dengan hal tersebut, Aliansi Mahsiswa bersama para pedagang melakukan aksi pasang spanduk dengan tuntutan:

1. Batalkan perjanjian kerjasama Pasar Kranji Baru, antara Pemkot dengan PT.ABB alias Mafia.

2. Periksa dan adili Oknum Eksekutif dan Oknum Legislatif yang terlibat dalam penyuapan Revitalisasi Pasar Kranji Baru.

3. Gelar ulang lelang terbuka Revitalisasi Pasar Kranji Baru.

Nanda juga menegaskan, akan segera melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan para pedagang di DPRD Kota Bekasi.

"Kita dijanjiin sebulan pada saat aksi di Pemkot. Ketika waktunya sudah sebulan, dan belum juga diputus kerjasamanya dan juga belum dibangun. Maka dalam waktu cepat kita akan aksi besar-besaran  di Pemkot, Kejari dan Gedung DPRD Kota Bekasi bersama mahasiswa dan para pedagang lainnya,"tegasnya.

 

(*) LS

Jelang Momen Lebaran 1444H, Kapolres Jakpus Himbau Warga Pastikan Keamanan Rumah Saat Ditinggal Mudik

JAKARTA, LS - Kepala Polres Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengimbau masyarakat agar dapat meninggalkan rumah dalam keadaan aman jelang momen mudik Lebaran 1444H.

“Pastikan sambungan listrik sudah diputus, gas sudah dimatikan, dan titipkan pada tetangga atau ketua RT setempat sehingga kita bisa juga menjaga agar rumah yang ditinggalkan tidak menjadi target pencurian,” kata Komarudin  Senin (17/4/2023) malam.

Selain mengantisipasi pencurian, Komarudin juga mengingatkan akan pentingnya waspada dan melakukan aksi preventif demi mencegah kebakaran yang dapat mengancam lingkungan sekitar.

“Kami sudah dan bahkan sampai saat ini terus melakukan imbauan sosialisasi kepada masyarakat. Sebanyak 386 RW di Jakarta Pusat telah kami komunikasikan agar masyarakat yang berangkat mudik mendaftarkan diri ke RT masing-masing,” tutur Komarudin.

“Sehingga kita mengetahui titik mana yang memang banyak rumah kosongnya, atau titik mana yang riskan atau rentan sehingga kita perlu melakukan ekstra patroli,” sambung dia.

Komarudin menjelaskan, ada sebanyak 312 tim tersebar dan tergabung dalam Operasi Ketupat yang akan berlangsung seminggu sebelum dan sesudah hari raya Lebaran.

“Kita petakan dan identifikasi, berdasarkan laporan para Ketua RT yang nanti akan mendata di wilayah masing-masing,” tutup dia.

 

(Red) LS

Latihan Perang Hutan di Pakpak Bharat, Pangdam I/BB : Tidak Ada Prajurit Hebat Yang Ada Prajurit Terlatih!

PAKPAK BHARAT, LS - Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI A Daniel Chardin, SE, MSi, meninjau latihan perang hutan Yonif 122/Tombak Sakti di Daerah Latihan di Area PT Wahana Panjaratan, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Sabtu (15/04/2023).

Dalam peninjauan ini, Pangdam I/BB didampingi Danrem 023/KS, Kolonel Inf Dody Triwinarto, SIP, MHan, serta sejumlah Asisten Kasdam I/BB.

Pangdam mengatakan bahwa, "Latihan perang hutan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit serta penguasaan teknik dan taktik pertempuran hutan guna mengantisipasi segala bentuk ancaman dan tantangan terhadap Negara," ungkapnya..

"Karena itu," tekan Pangdam," Dalam pelaksanaan dan mekanisme latihan, setiap peserta terlebih dahulu diberikan gambaran bentuk dinamika yang terjadi di lapangan."

Lanjutnya,"Bagaimana seorang Komandan Satuan baik tingkat Batalyon sampai dengan tingkat Pleton dapat mengambil suatu keputusan yang cepat dan tepat meski dihadapkan pada dinamika yang terjadi di Daerah Operasi," ujar Pangdam.

Jenderal Bintang Dua berkualifikasi Komando ini mengingatkan kepada seluruh Prajurit untuk berlatih dengan semangat disertai fokus dan percaya diri.

"Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tidak ada Prajurit hebat yang ada Prajurit terlatih. Karenanya, teruslah berlatih seolah-olah latihan itu adalah situasi sesungguhnya di Daerah Operasi," papar Mayjen Daniel Chardin mengakhiri.

(Idam) LS

Partai Buruh Pastikan, Program Tunggu Bola Layanan Pengaduan Masalah Pekerja Pemko Medan Tidak Efektif

MEDAN, LS - Negara melalui Permenaker-RI No. 6 Tahun 2006 Tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, menjamin bahwa, Pemko Medan  “Pengusaha wajib memberikan memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan”. Menindaklanjuti regulasi tersebut, beberapa hari yang lalu Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan membuat kebijakan membuka 7 nomor layanan pengaduan untuk para pekerja yang mengalami masalah dalam mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), (13 April 2023).

Menyikapi kebijakan Pemko Medan tersebut, Ketua Executive Committee (Exco) Partai Buruh Kota Medan, Tony Rickson Silalahi SH, mengatakan.

 

“Pemko Medan harusnya membuat kebijakan jemput bola untuk memastikan Pekerja/Buruh di Kota Medan mendapatkan uang THR Keagamaan/Lebaran sesuai ketentuan bukan menunggu bola melaui membuka 7 nomor layanan pengaduan untuk pekerja yang mengalami masalah dalam mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Saya yakin kebijakan ini tidak akan efektif, karena persoalan uang THR Keagamaan ini merupakan persoalan klasik bagi kawan-kawan Pekerja/Buruh yang status hubungan kerjanya outsourching, kontrak, harian lepas dan borongan,"ungkapnya.

“Saya yakin Pekerja/Buruh dengan status outsourching, kontrak, harian lepas dan borongan tidak akan berani membuat pengaduan ke Pemko Medan/Dinas Ketenagakerjaan tentang soal uang THR Keagamaannya. Mereka takut karena akan mendapatkan intimidasi, mutasi atau bahkan di PHK oleh pihak perusahaan tempatnya bekerja," sambungnya.

Dipaparkan Tony bahwa,"Bahkan mirisnya lagi, ada pengusaha-pengusaha “hitam” yang menggunakan modus tidak memperpanjang kontrak kerja atau merumahkan Pekerja/ Buruhnya 30 hari menjelang hari Raya Keagamaan untuk menghindari pembayaran hak atas uang THR Keagamaan Pekerja/Buruhnya, setelah Hari Raya Keagamaan berlalu, mereka pun dipanggil lagi bekerja. Mereka ini hanya bisa pasrah karena takut kehilangan pekerjaan atau tidak dipanggil lagi bekerja sedangkan mereka sangat butuh pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-hari. Jumlah mereka ini sangat besar, hampir 80% Pekerja/Buruh di Kota Medan statusnya outsourching, kontrak, harian lepas dan borongan," papar Aktivis Buruh FSPMI-KSPI Kota Medan itu.

“Pada tanggal 22 April 2023 nanti umat Muslim akan merayakan Lebaran, Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan harusnya membuat kebijakan “Jemput Bola” dengan membentuk Tim Satgas THR Keagamaan yang terdiri dari Pegawai Pemko Medan Dinas Ketenagakerjaan, Pegawai Pemprov Sumut, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, para pimpinan Serikat Pekerja/Buruh, dan para Intelektual maupun Instansi-instansi terkait turun ke Perusahaan-Perusahaan melakukan investigasi dan mencari informasi untuk memastikan seluruh Pekerja/Buruh di Kota Medan mendapatkan hak atas uang THR Keagamaan dan cuti sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap para pengusaha yang melanggar aturan tentang THR Keagamaan," tandas Ketua Exco.

 

Lanjutnya,"Kebijakan ini akan lebih efektif, dampaknya dan dipastikan seluruh Pekerja/Buruh di Kota Medan dapat membeli kebutuhan-kebutuhan Lebaran. serta merayakan Lebaran dengan khitmad dan suka cita bersama sanak keluarga famili dirumah maupun dikampung halamannya masing-masing” ; pungkas Tony Rickson Silalahi SH.

 

(*) LS

Polres Purwakarta Gelar Patroli 'Blue Light' Dalam Menjamin Suasana Kondusif di Bulan Ramadhan

 

PURWAKARTA, LS -  Mewujudkan bulan Ramadhan bisa terselenggara dengan aman dan lancar, Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Bungursari, Polres Purwakarta terus lakukan berbagai upaya.

Salah satunya yakni dengan konsisten dan intensif menggelar patroli blue light ke seluruh wilayah Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut dilakukan guna memelihara situasi keamanan dan ketertiban.

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain melalui Kapolsek Bungursari, Kompol H Budi Harto mengatakan, untuk memberikan rasa aman di wilayah hukum Polsek Bungursari, pihaknya terus meningkatkan kegiatan Patroli baik siang maupun malam hari.

"Hal tersebut penting dilakukan guna menjamin keberlangsungan suasana kondusif di wilayah Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta di bulan Ramadhan 1444 Hijrah" tutur Budi, pada Kamis, 13 April 2023.

Kapolsek menyebut, blue light patrol atau patroli blue light dilaksanakan pada jam-jam tertentu seperti pada saat selesai shalat Taraweh sampai dengan jam 22.00 wib, pada jam tersebut Patroli dilakukan untuk mencegah pawai saat setelah dilaksanakan shalat Taraweh, balapan liar dan gang motor.

"Kemudian Patroli dilanjutkan pada jam 03.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB, pada jam tersebut patroli dilakukan untuk mencegah ada warga atau kelompok pemuda tertentu yang melaksanakan saur on the road. Alhamdulillah hasilnya luar biasa, dari beberapa hari ibadah puasa dijalankan tidak ditemuka pawai ba'da shalat taraweh maupun sahur on the road," Jelas Budi.

Selain itu, kata dia, patroli malam tersebut juga sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan di tengah pandemi Covid-19.

"Kegiatan Patroli malam ini dilakukan sebagai jawaban strategis Harkamtibmas sekaligus jaminan keamanan agar masyarakat bisa tidur nyenyak dengan mengutamakan tindakan preemtif dan preventif," imbuhnya

Selain itu, dikatakan Kapolsek, patroli malam ini juga menyasar pelanggar prokes untuk diberikan edukasi dan pengertian bahwa Covid-19 belum selesai.

"Kita juga tetap memberikan imbauan Kepada masyarakat agar tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Patroli tersebut mengambil rute acak sebagai tanda hadirnya personel Polri di tengah-tengah masyarakat," ucap Budi.

Dengan keberadaan Patroli tersebut, lanjut Dia, diharapkan bisa menjadi jaminan keamanan dan menghilangkan rasa was-was bagi masyarakat yang sedang beraktivitas di malam hari maupun yang beristirahat.

"Dan petugas Patroli juga menyempatkan berdialog dengan warga yang ditemui dan mengingatkan untuk waspada dan tetap melaksanakan Prokes dengan memakai masker," ucapnya.

 

(Ujang) LS

Berujung Laporan Polisi, Terkait Satu Oknum ASN Dan Dua Oknum Honorer Diduga Keroyok Seorang Wartawan di Humas DPRD Muaro Jambi

MUARO JAMBI, LS - Seorang wartawan di Jambi diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah oknum staf humas dan protokol Sekretariat DPRD kabupaten Muaro Jambi. Dugaan pengeroyokan ini terjadi di ruangan humas dan protokol sekretariat DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Selasa, 11 April 2023.

Peristiwa dugaan pengeroyokan ini baru terhenti setelah sejumlah rekan wartawan lainnya melerai. Korban bernama Syamsuri, wartawan media online SniperKasus. Akibat peristiwa dugaan pengeroyokan ini, Syamsuri mengalami luka benjol pada bagian kepala sebelah kiri. Akibat kejadian itu, korban didampingi sejumlah rekan seprofesinya kemudian membuat laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Muaro Jambi pada Rabu, 12 April 2023.

"Saya atas nama korban membuat laporan ke Satreskrim Polres Muaro Jambi atas tindak pidana pengeroyokan kepada saya. Saya juga telah melakukan visum di RS Ahmad Ripin,"ungkap Syamsuri.

Dijumpai seusai membuat laporan di Polres Muaro Jambi, Syamsuri menuturkan, kasus dugaan penganiayaan ini bermula saat ia dan rekannya tengah mengkonfirmasi perihal kerjasama publikasi ke bagian humas dan protokol Sekretariat DPRD kabupaten Muaro Jambi.

"Satu oknum ASN dan dua oknum honorer di Humas DPRD Muaro Jambi terlibat,"terang Syamsuri.

Saat kejadian, Syamsuri tengah mempertanyakan alasan pengembalian berkas tagihan publikasi milik salah seorang rekannya, yang merupakan salah seorang wartawan media cetak dan online di Jambi ke staf humas dan protokol DPRD Muaro Jambi.

"Mereka tidak memberikan jawaban dan langsung mengembalikan berkas tagihan.Saat ditanyakan apa masalah nya dan apa alasannya, mereka tidak bisa memberikan jawaban, malah menyikapinya dengan arogan dan emosi,"jelas Syamsuri.

Syamsuri berharap Polres Muaro Jambi dapat segera menindaklanjuti laporannya.

"Dengan laporan ini saya berharap kepada Kapolres Muaro Jambi dan Kasatreskrim Polres Muaro Jambi untuk dapat menindaklanjuti laporan saya ini secara tegas. Karna ini menyangkut profesi jurnalis. Kami selaku jurnalis tidak ingin diperlakukan secara anarkis,"pungkas Syamsuri.

 

(Tim/GN) LS