Ketum Relawan Solmet Kecam Keras Penyataan Adian Napitupulu, Soal Relawan Jerumuskan Jokowi di Pilpres

JAKARTA, LS - Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, sekaligus Penanggungjawab Setia Tegak Lurus Jokowi, Silfester Matutina, meminta pihak-pihak yang khawatir bakal calon presiden-nya kalah di Pilpres 2024 tidak ngawur dan sesat mengeluarkan statemen. Pernyataan Silfer ini adalah tanggapan atas keberatan dan kecaman banyak pihak kepada Presiden Jokowi yang tanpa memiliki dasar hukum.

Pernyataan bahwa, Presiden Jokowi tidak usah ikut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden (Pilpres) dilontarkan pengamat politik dan politisi. Mulai dari Politisi Nasdem, PKS, Demokrat hingga yang terakhir salah satunya oleh Politisi PDIP sekaligus Wakil Koordinator Desk Relawan Ganjar Adian Napitupulu.

"Pernyataan bahwa Presiden Jokowi tidak boleh berpihak dukung salah satu Capres di 2024 adalah pernyataan sesat dan ngawur. Hal ini menunjukkan kekalutan dan kekhawatiran takut kalah-nya Bacapres yang didukung. Tentu penyataan ini tidak punya dasar hukum yang benar," ujar Silfester saat dihubungi, Sabtu (20/5/2023).

Menurut Silfer, sistem Perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya tidak melarang dukungan yang diberikan oleh Presiden, Wakil Presiden, hingga Kepala Daerah, yang sedang menjabat kepada kandidat Capres dan Cawapres tertentu.

"Yang tidak boleh memihak dan mendukung itu adalah Anggota TNI, Polri, ASN, Perangkat Desa, Perangkat Peradilan, BUMN, BPK dan Bank Indonesia," tandasnya.

Bahkan, kata Silfer, Undang-Undang memperbolehkan Presiden dan Wapres untuk ikut berkampanye. Dimana hal ini sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk itu lanjut Silfer, aturan ini mengatur bahwa Presiden dan Wapres boleh ikut Kampanye Peserta Pemilu, sepanjang mengajukan Cuti dan tidak mempergunakan fasilitas negara. Apalagi menggunakan Politik identitas untuk mengadu domba.

"Jadi baik secara etika, moral dan Perundang-undangan tidak ada yang dilanggar Pak Jokowi. Bahkan harusnya sebagai pemimpin yang berhasil adalah yang bisa mengkader penggantinya dan ini sangat penting untuk masa depan Indonesia kedepannya," jelas Silfer.

Oleh karena itu, Silfer menambahkan bahwa, Jokowi bersama partai termasuk relawan dan seluruh rakyat berkewajiban menghasilkan Capres putra terbaik bangsa. Dimana dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan mampu meneruskan semua program dan hal-hal yang baik yang sudah dibuat Jokowi.

"Termasuk tantangan kedepan dalam pergaulan internasional. Jadi ini tidak main-main. Kalo kita salah memilih dan mendukung Capres akan merugikan anak cucu kita," tambahnya.

Kata Silfer, wajar saja sebagian besar organisasi relawan dan pendukung Jokowi sampai saat ini belum mendeklarasikan Capres siapapun. Sebab kata dia, selain harus cermat dan betul - betul yakin dan tentunya juga harus menunggu diskusi, arahan dan komando Pak Jokowi.

"Hampir semua kita yakin Pak Jokowi tidak akan sembarang memilih dan pastinya akan benar - benar menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat dan akan mendiskusikan dengan Partai Partai termasuk dengan para Relawan," tukasnya.

Silfester juga meminta, agar Adian tidak mengklaim bahwa sudah 95 persen organ Relawan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo. Sebab kata dia, masih banyak organ Relawan Jokowi yang belum mendukung Capres manapun dan masih setia tegak lurus menunggu komando dan arahan Jokowi.

"Organisasi Relawan Jokowi yang terdaftar di TKN tahun 2019 saja hampir 2.000 organ. Belum lagi ribuan yang tidak terdaftar. Adian Napitupulu mengklaim 320 Organ mendukung Ganjar itu sangat sedikit dan tidak sebanding dengan banyaknya organ relawan Jokowi baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di TKN 2019," jelasnya.

Silfer menegaskan, bahwa yang tidak terdaftar di TKN apalagi yang di daerah daerah dan luar negeri itu juga banyak sekali. Dan dari 320 organ relawan yang terdaftar di Desk Relawan Ganjar itu adalah komunitas baru, organ kuncup - kuncup yang anggotanya juga sedikit dan baru dibuat, serta tidak mempunyai anggota di seluruh Indonesia dan Luar Negeri.

"Jadi Relawan yang di klaim Adian masih sangat sedikit sekali, tidak sebanding dengan jumlah anggota Relawan Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia dan Luar Negeri," ucap Silfer menyindir Adian.

Silfer mengatakan, Relawan Solmet bersama ribuan organ relawan Jokowi lainnya juga tidak mendaftar di TKN tahun 2019. Bahkan, sampai saat ini masih banyak organ relawan yang masih Setia Tegak Lurus menunggu Komando Bapak Jokowi belum mendukung siapapun Capresnya.

"Kenapa kami tahu, karena kami selalu keliling seluruh Indonesia menyapa, berdiskusi dan bekerjasama dengan relawan. Kami sangat mengetahui persis keberadaan relawan Jokowi di manapun berada. Jadi tidak asal bunyi klaim sana dan klaim sini," tegas Silfer.

Kata Silfer mengkritik bahwa, pernyataan Adian yang mengatakan Relawan Jokowi menjerumuskan Bapak Jokowi, karena menunggu arahan Jokowi mengenai Bacapres. Katanya pernyataan ini, sangat naif sekali, karena Adian dan PDIP selalu membawa dan mengklaim nama Relawan Jokowi dimana-mana.

"Harusnya kalau percaya diri ya bawa saja nama Relawan Ganjar atau Relawan PDIP bukan relawan Jokowi. Sebab, Relawan Jokowi itu bukan Relawan Ganjar atau Relawan PDIP," bantah Silfer.

Terakhir kata Silfer, seharunya PDIP dan Ibu Megawati meminta maaf ke rakyat, karena penyebutan Presiden Jokowi sebagai Petugas Partai telah melukai hati banyak masyarakat. Sehingga banyak relawan dan masyarakat yang tidak mendukung Ganjar Pranowo.

Apalagi faktor Ganjar dan PDIP yang menolak pelaksanaan Piala Dunia U-20.Termasuk komunikasi politik dengan Parpol lainnya dan relawan yang terkesan kaku dan sombong.

"Jangan karena mentang- mentang sudah punya tiket untuk Pencapresan. Bahkan dalam berbagai hal Tim Sukses Ganjar sering menyerang Capres lain. Hal ini mendapat kesan yang negatif di masyarakat," ungkapnya.

Kata Silfer, kita bisa melihat ketika Pak Ganjar kunjungan ke daerah-daerah menyapa masyarakat, hanya ribuan yang datang, Tidak seperti Bapak Jokowi kalau datang, baik di 2014 dan 2019 bisa ratusan ribu warga yang hadir, hingga melumpuhkan kota-kota yang didatangin.

"Pak Jokowi itu adalah seorang Presiden yang Mandataris Rakyat sesuai Undang Undang dan bukan Petugas Partai. Karena Diksi Petugas Partai itu tidak ada dalam Undang-Undang ketatanegaraan Indonesia," imbuhnya.

Menurutnya, kalau disebut Petugas Partai berarti ada yang menyuruh dan berarti yang menyuruh adalah atasan atau pemilik partai. Mau jadi apa Bangsa kita kalo Presiden harus tunduk kepada Pemilik Partai.

"Hancur Bangsa ini nantinya. Semua kebijakan harus dilaporkan dan harus sesuai keinginan pemilik partai. Ini yang kita takutkan nantinya Capres yang dibawah ketiak Oligarki Partai," pungkas Silfer.

 

(Red) LS

Karyawan Pekerja Jalan Serahkan Temuan Granat Jenis Nanas Pada Satgas Pamtas Yonif 645/Gardatama Yudha

SANGGAU, LS – Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha menerima kembali penyerahan 1 (satu) buah Granat Tangan jenis nanas dari warga perbatasan, kali ini Pos Koki Sei Daun SSK III. Bertempat di Jalan Raya Lintas Malengang, Dusun Sei Daun, Desa Melenggang, Kabupaten Sanggau.

Demikian disampaikan Komandan Satgas (Dansatgas) Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/Gardatama Yudha, Letnan Kolonel Inf Hudallah, dalam keterangan tertulisnya di Markas Komando Taktis (Makotis) Gabma Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Kamis, 18 Mei 2023.

Dansatgas mengatakan, "Kronologis berawal dari 2 (dua) orang warga atau karyawan pekerja jalan lintas malenggang – sintang Sdr Purnomo (35) dan Sdr Perdi (24) yang melaporkan kejadian penemuan granat tangan jenis nanas tersebut saat sedang melaksanakan pembuatan parit sepanjang Jalan Raya Lintas Malengang Dusun Sei Daun, Desa Melenggang, Kabupaten Sanggau," ujarnya dalam rilis tertulis.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa, "Karyawan pekerja jalan lintas malenggang – sintang tersebut menemukan benda bentuk bulat seperti granat tersebut yang diduga bahan peledak atau granat tangan saat sedang menggali tanah area jalan tersebut," terangnya
 

Kemudian," sambung Dansatgas,"Karyawan pekerja jalan memberhentikan Serda teguh Batih Koki SSK III saat sedang kembali perjalanan dari kegiatan teritorial di Kampung Kojub, selanjutnya Serda Teguh segera melaporkan kepada Danki SSK III Lettu Inf Mabrina Hendy Aziska."

"Setelah menerima laporan dari batih SSK III serda teguh, Danki SSK III Lettu Inf Mabrina Hendy Aziska langsung memerintahkan dan menurunkan 4 (empat) orang anggota yang dipimpin batih SSK III tersebut menuju tempat penemuan benda yang diduga bahan peledak granat tangan jenis nanas tersbut, kemudian memastikan kembali bahwasanya Barang Tersebut memang benar yaitu bahan peledak Granat tangan jenis nanas," tuturnya.

"Setelah dipastikan bahwa penemuan benda tersebut yaitu granat tangan jenis nanas, karyawan pekerja jalan tersebut menyerahkan benda atau granat nanas tersebut kepada Prajurit Satgas Pamtas Yonif 645/Gty kemudian barang bukti benda tersebut di amankan di Pos Koki SSK III Sei daun yang nantinya akan diserahkan kepada Denpal Sintang," jelasnya.

Dansatgas menyatakan dan mengapresiasi, "Tindakan warga yang memberi informasi penemuan granat kepada TNI tersebut dalam hal ini Satgas Pamtas Yonif 645/Gty. Hal ini sebagai bukti bahwa masyarakat perbatasan sudah sangat menyadari terkait bahaya benda tersebut serta pengamanan jika menemukan benda mencurigakan seperti munisi atau bahan peledak," tandas Letnan Kolonel Inf Hudallah menutup rilis tertulisnya.

(Yoni) LS

Disinyalir Kater Tak Miliki Kepedulian, Wajah Terminal Cikarang Tampak Kusam Dan Kotor Serta Sepi Pengunjung

KABUPATEN BEKASI, LS - Wajah Terminali Cikarang Tipe B yang berada di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terlihat kumuh dan kotor serta banyaknya genangan air terhampar di pintu masuk terminal seakan tidak terurus dan tidak berpenghuni, hal ini dikeluhkan sejumlah  pengunjung yang mendatangi terminal tersebut,Sueb (60), Agus (45) dan Ayu (25) saat bertemu dengan Awak Media pada Selasa (16/5/2023) kemarin.

 

Sueb mengatakan, dari sampah yang berserakan sampai kios-kios yang tidak terurus apa lagi Kantor Terminal yang terlihat kotor, cat yang pada terkelupas dan pintu-pintu yang tidak bergagang seakan tidak bertuan.

 

"Lihat saja sama Abang itu plafon-plafonnya juga sudah banyak yang berlubang termasuk tembok-temboknya ditambah banyak abu dan sampah dalam gedung seakan tidak ada petugas kebersihannya", keluh Sueb.

 

" Itu juga bisa ada motor parkir di dalam ruangan pembelian tiket sama kantor, kan aneh, ini Kepala Kantornya gak bisa ngatur anak buah apa, paling tidak ada larangan keras menaruh motor di dalam ruangan Kantor, kalau Pimpinannya diem aja berarti rada degleng juga orangnya,," potong Agus.

 

Ditambahkan Ayu pengunjung lainnya mengatakan," Lha itu ada orang pada tidur di dalem kantor, itu mau pada kerja apa mau pada tidur sih, Kepala Terminalnya diem bae, ora dilarang-larang, lha ini mah Kepala Terminal ora ada batokkah," tukisnya menyeringai.

Sementara petugas parkir, Ali saat di konfirmasi mengatakan bahwa," Kalau musim ujan dalem itu banjir (Seraya menunjuk ganangan air di pintu masuk terminal), ya banjir ngerobok..motor juga pada mati, inikan Kater baru, baru juga setahun gantinya Pak Dayat, emang instruksi gubernur mau di perbaiki cuman sampe  sekarang kaga, duitnya belon ada kali," ungkapnya seraya tertawa lepas.

 

Ditempat yang sama, salah satu supir angkotan kota, Asep mengeluhkan dengan kurangnya pengunjung yang di akibatkan Terminal yang diduga kurang terawat.

 

"Apa lagi di musim penghujan bang, pastinya terminal akan terendam dan pengunjung pun tidak bisa masuk ke dalam Terminal. Lihat aja ma Abang, saluran air yang tersumbat sehingga sampai saat ini terlihat genangan air dipintu keluar", imbuhnya.

 

Kepala UPTD Terminal Cikarang, Tio saat ingin dikonfirmasi Awak Media sangat sulit di jumpai kendati ada di kantornya. Hal ini di jelaskan stafnya, Rizal bahwa Kepala Terminal Cikarang sedang ada zoom meeting sehingga tidak dapat di ganggu.

 

"Bapak sedang ada acara zoom meeting belum bisa di ganggu bang, tunggu saja sampai Zuhur", pintanya kepada Awak Media kemudian menghilang bak di telan bumi.

Awak media setia menunggu sejak pukul 10.00 pagi sampai dengan 13.00 WIB Siang, namun Kepala Terminal Cikarang masih tetap tidak terlihat batang hidungnya.

 

Kemudian Awak Media kembali menanyakan hal tersebut ke Kantor Staf yang di tanggapu oleh Guruh, salah satu Staf Kantor lainnya dengan mengatakan bahwa, "Kepala Terminal bilang belum bisa di ganggu pak, besok kembali lagi saja pak," ucapnya dengan sopan.

 

Kater Tak Komunikatif  Dan Tak Responsif Dikeluhkan Staf Kantor

 

Awak Media berusaha agar bisa bertemu dengan kepala Terminal Cikarang, Tio pada Rabu (17/5/2023) sesuai dengan janji yang di katakan oleh Staf Kantor, Guruh untuk konfirmasi namun lagi-lagi nihil, staf atas nama Guruh yang telah menjanjikan Awak Media agar datang lagi esok hari, justru malah berbalik bertanya, "Ada apa ya, bapak mau bertemu dengan saya. Bapak dari mana dan ada apa?,"tanya Guruh dengan ucapan sopan dan wajah tanpa dosa.

 

Salah satu staf Riki mengungkapkan keluhan dihadapan Staf lainnya terkait kinerja Kater baru kepada Awak Media bahwa," Kepala Terminal (Kater-Red) Cikarang sulit untuk ditemui bukan oleh Awak Media atau yang lainnya namun Staf Kantor sendiripun sulit untuk menjumpainya, dirinya pun menduga karena adanya permasalahan pribadi yang dibawa kekantor. 

 

"Jangankan untuk wartawan atau yang lainnya untuk ketemu, kita juga sebagai Staf Kantor juga sulit untuk komunikasi, kadang ada keperluan yang harus di bahas, yang akhirnya kita-kita juga yang nyelesaikan, mungkin ada permasalahan pribadi, atau apalah kita juga ga tahu, kadang permasalahan pribadi itu dibawa ke kantor. Kadang kaya gitu, makanya emang agak sulit dia", ucapnya pada Awak Media.

 

"Bahkan Rizal pun sulit untuk menemui dia, walaupun ada hp tetap aja balasnya agak lama. Kurang respon, makanya agak repot juga," sambungnya.

 

Ditegaskan Dirham Staf lainnya bahwa terkadang urusan yang seharusnya di kerjakan oleh Kater terpaksa mereka yang melakukan.

 

"Kadang kan ada urusan yang bukan ranah kita bang tapi itu ranah Pimpinan, tapikan karena susah di komunikasikan..ya terpaksa kita juga yang ngerjain itupun kalau masih bisa di handle, ya kalau tidak..ya udah diemin bae," imbuhnya.

 

(Joggie/Surya) LS

Kunker ke Mapolres Landak, Pangdam XII/Tpr : Terus Jaga Kekompakkan, Soliditas Dan Sinergitas TNI-Polri

LANDAK, LS - Melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Landak, Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XII/Tpr Ny. Beti Iwan Setiawan mengunjungi Polres Landak, Selasa (16/5/2023).

Kedatangan Mayjen TNI Iwan Setiawan dan istri tercinta disambut langsung Kapolres Landak AKBP I Nyoman Budi Artawan dan Ketua Bhayangkari Cabang Landak Ny. Nina Nyoman Budi. Selain itu juga disambut anggota Polres yang bersemangat melaksanakan yel-yel ucapan selamat datang.

Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan saat melaksanakan tatap muka mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Landak serta jajarannya atas penyambutan kehadirannya beserta rombongan di Mapolres Landak.

"Betul-betul saya merasa tersanjung dan terhormat serta bangga. Ini akan saya sampaikan kepada Kapolda dan Kapolri. Karena saya sering berkomunikasi dengan beliau", ucapnya.

Selanjutnya Pangdam memuji sinergitas yang terjalin sangat baik selama ini antara Polres Landak dengan Kodim 1201/Mph dan Yonarmed 16/TK. Ia menitipkan kepada Kapolres, akhir bulan ini Yonarmed 16/TK akan melaksanakan tugas operasi agar dibantu untuk ikut serta mengawasi dan memberikan perhatian untuk unsur tinggal.

"Pak Kapolres meskipun personel sedikit untuk tetap bersinergi melaksanakan kegiatan bersama atau dikunjungi oleh Kapolres. Sehingga mereka betul-betul merasa senang dan bahagia", pinta Mayjen TNI Iwan Setiawan.

Dirinya mengajak untuk terus menjaga kekompakkan, soliditas dan sinergitas TNI-Polri. Menurutnya TNI-Polri tidak boleh ada kerenggangan. Apa yang sudah terjadi selama ini agar terus dipelihara dan ditingkatkan. Tidak boleh ada gesekan.

"Perintah dari Panglima TNI dan Kasad lakukan kegiatan bersama seperti olahraga, wisata dan silaturahmi secara bergantian. Agar terus terjadi  komunikasi antara TNI-Polri termasuk keluarganya", ajak Mayjen TNI Iwan Setiawan. 

 

(Idam) LS

Halalbihalal Pimpinan MPR RI Bersama Pegawai, Ketua MPR RI Ingatkan Netralitas ASN Menjelang Pemilu

JAKARTA, LS - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI dibawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Ma'ruf Cahyono. Diantaranya terlihat dari kinerja anggaran MPR RI yang dinilai berdasarkan kemanfaatan, output, outcome, dan impact, yang mencapai 98 persen lebih, terbesar dibandingkan lembaga tinggi lainnya. Pada tahun 2022 lalu, Sekretariat Jenderal MPR juga mampu memenuhi seluruh sasaran strategis serta indikator kinerja yang telah ditentukan dengan nilai kinerja sebesar 105.65 persen.

"Kita doakan setelah selesai menunaikan pengabdiannya di MPR RI, Pak Ma'ruf Cahyono bisa kembali sukses dalam melanjutkan tugas dan pengabdiannya, dimanapun ditempatkan. Setelah berakhirnya perpanjangan masa bakti beliau sebagai Sekretaris Jenderal MPR RI, akan segera ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) yang akan melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab sebagai Sekretaris Jenderal MPR, sebelum ditetapkannya pejabat Sekretaris Jenderal MPR yang definitif," ujar Bamsoet dalam Halalbihalal Pimpinan MPR RI bersama Pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI, di Jakarta, Kamis (11/5/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Keputusan Presiden terkait penetapan pemberhentian dengan hormat Saudara Ma’ruf Cahyono, dan sekaligus penetapan Plt. Sekretaris Jenderal MPR, sedang dalam proses di Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, Plt. Sekretaris Jenderal MPR, akan melaksanakan seleksi untuk memilih calon Sekretaris Jenderal MPR, yang nantinya juga akan diusulkan untuk ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Pimpinan MPR menekankan segenap jajaran pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal MPR dapat membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Plt. Sekretaris Jenderal MPR, khususnya dalam menyelenggarakan seleksi jabatan Sekretaris Jenderal MPR. Seleksi pengisian jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, adil, dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dengan mekanisme seleksi yang baik dan benar, dan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, semakin terbuka peluang untuk mendapatkan kandidat yang benar-benar kompeten dan berkualitas. Muara yang kita harapkan bersama adalah hadirnya organisasi Sekretariat Jenderal MPR yang semakin maju dan profesional, dalam segala aspek pelayanannya kepada lembaga MPR RI," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mengingatkan, tidak lama lagi bangsa Indonesia akan menyambut pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Segenap jajaran Sekretariat Jenderal MPR harus dapat senantiasa menjunjung tinggi netralitas serta menempatkan diri selaku abdi negara.

"Segenap komponen bangsa, termasuk para abdi negara, memiliki tanggungjawab kolektif yang sama, untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, agar berjalan secara tertib, lancar, jujur, adil, dan berkualitas. Hanya melalui Pemilu yang berkualitas, kita akan mendapatkan Pimpinan dan Wakil Rakyat yang berkualitas," pungkas Bamsoet. 

 

(*) LS

Banyak Pemda, BUMD Serta Bank Tak Faham PT Perorangan, Ketum IP3N Desak Kemenkumham Sosialisasikan Produk Pemerintah Pusat

JAKARTA, LS - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pengusaha Perusahaan Perorangan Nasional (IP3N) Mas Didit menjelaskan bahwa, Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur, (08/05/2023).

"Sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. Jadi, PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," terang Didit.

 
Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar.

"Sementara itu, usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar-Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar-Rp15 miliar," jelasnya.

Lanjut  Didit,, "Dasar hukumnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,"tuturnya.

Sebagaimana di ketahui, PT Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil yang didirikan maksimal satu orang/ perorangan.

"Maka dari itu,"ujar Didit," Pemerintah Indonesia berusaha menunjang kebutuhan masyarakat ini dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) melalui Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/Omnibus Law)."

“Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang, sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja). Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya,"tandasnya.

"Dengan kata lain, untuk saat ini, pengurusan PT Perorangan bisa dilakukan dan didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai pemegang saham sekaligus direktur dan PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” jelas Ketum IP3N Mas Didit.

Menurutnya, ada beberapa keuntungan pendirian PT Perorangan, seperti tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian PT Perorangan, Cukup Satu Orang Pendiri, Tanggung jawab kegiatan usaha ada di PT Peroragan, Lokasi Usaha, dan manfaat yang terakhir adalah bisnis jauh lebih cepat berkembang dengan mengikuti peraturan pemerintah.

“PT perorangan akan memperoleh status badan hukum setelah mendaftarkan pernyataan pendirian dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Karena hanya perlu mendaftar secara elektronik, perusahaan perseorangan/PT dengan kriteria UMKM tidak lagi memerlukan akta notaris dalam pendiriannya. Hal inilah yang membuat PT Perseorangan, kini bisa didirikan tanpa notaris melalui website AHU Online Kemenkumham dapat diakses oleh publik secara mandiri," ungkapnya.

Didit Menambahkan bahwa, "Pihaknya berharap Menteri Hukum dan Ham menugaskan Kantor Wilayah (KanWil) Kementerian Hukum dan Ham di seluruh daerah agar membantu mensosialisasikan prodak baru badan hukum PT Perorangan kreteria usaha UMKM yang saat hadir memudahkan pelaku usaha untuk memiliki badan hukum PT Perseroan Perorangan sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 8  Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran Pendirian, perubahan,dan pembubaran perseroan. dengan mudah menggunakan aplikasi AHU online Menkumham yang dapat langsung diakses oleh  publik mengunakan internet/ PC/ Leptop,"tutupnya.

 (Adi) LS

Keluarga Besar Pangkalan TNI AL Palembang Adakan Olah Raga Bersama Guna Pererat Tali Silaturahmi

PALEMBANG, LS - Dipenghujung penugasannya sebagai Komandan Pangkalan TNI AL Palembang Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko, S.E., M.Tr. Hanla., mengajak seluruh Keluarga Besar Lanal Palembang untuk berolahraga bersama sejak pagi beramai-ramai menuju Binpotmar 1 Ilir, tampak terlihat keakraban dan persaudaraan Prajurit Lanal Palembang masih terjaga dengan baik, Jum'at (05/05/2023).

Kegiatan olahraga bersama ini diadakan di halaman Binpotmar 1 Ilir yang dihadiri oleh Komandan Lanal Palembang Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko, S.E., M.Tr., Hanla, Palaksa, Perwira Staf serta Keluaraga Besar Lanal Palembang.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Ketua Jalasenastri Cabang 5 Korcab III DJA I Ny. Ira Widyo Sasongko beserta Pengurus Jalasenastri Lanal Palembang.

Tampak semangat dan antusiasme Prajurit dan Keluarga Besar Lanal Palembang mengikuti gerakan senam sehat yang dipandu oleh instruktur.

Disela-sela kegiatan, Komandan Pangkalan TNI AL Palembamg Kolonel laut (P) Widyo Sasongko, S.E., M.Tr. Hanla, menyampaikan olahraga bersama Keluarga Besar Lanal Palembang yang kita laksanakan pagi ini memang banyak membawa manfaat karena dukungan emosional yang diberikan, sehingga kita terpacu dan bersemangat untuk beraktifitas fisik.

"Berolahraga bersama juga adalah cara lain untuk menciptakan hubungan diantara kita akan lebih baik. Tentunya juga, kita semua sama-sama akan menjadi sehat. Kita berharap, olahraga ini pun menambah kekompakan dan semangat dalam mengemban tugas-tugas selanjutnya," ujar Danlanal Palembang.

Pada kesempatan itu pula, Komandan Lanal Palembang menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh Prajurit, PNS dan Keluarga Besar Lanal Palembang jika selama menjabat sebagai Komandan Lanal Palembang ada tutur kata atau tingkah laku yang tanpa saya sengaja telah menyinggung perasaan Keluarga Besar Lanal Palembang. Untuk itu, saya beserta keluarga menghaturkan permohonan maaf.

(Lana) LS