Gelar Sosialisasi Moderasi Beragama, Bakopam Sumut : NKRI Terdiri Berbagai Suku Dan Agama, Kita Satukan!

MEDAN, LS - Istilah moderasi beragama semakin dikenal di tengah masyarakat. Moderasi beragama terbentuk akibat munculnya kelompok-kelompok ekstrem yang difaktori berbagai hal seperti sensitifitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrem dari luar negeri, bahkan turut diwarnai oleh permasalahan politik dan pemerintahan.

Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumatera Utara pun menyuarakan moderasi beragama, melalui Sosialisasi Moderasi Beragama dalam Merawat Kebhinekaan mulai Rabu (31/5/2023) hingga Sabtu (3/6/2023) di Kopi Medan kawasan Hotel Danau Toba, Medan.  

Selain itu, rangkaian kegiatan sosial pun turut dilaksanakan seperti penyerahan paket sembako serta uang santunan untuk warga tuna netra di Jalan Denai Medan.

Pada acara puncak sosialisasi moderasi beragama tersebut, Sabtu (3/6/2023), Ketum Bakopam Sumut, Ibnu Hajar, SE menyampaikan segenap harapan setelah terselenggaranya sosialisasi moderasi beragama ini.

"Kami dari Bakopam, tujuan ini, internal kami masyarakat, agar bisa sama-sama menambah ilmu tentang arti kebhinekaan dan keutuhan bangsa ini," ucap Ibnu.

"Karena bangsa atau NKRI ini negara yang besar, berbagai-bagai suku dan beragam agama. oleh karena itu, marilah perbedaan ini kita satukan, jadikan satu anugrah dan kekuatan agar bangsa ini supaya maju dan sama-sama kita jaga dan cintai," tandasnya.

Ia pun berharap pada Pemilu 2024 akan  berlangsung dengan baik dan damai.

"Untuk ke depan, kita harapkan jangan terjadi seperti yang lalu, ada berantam, ada yang bertengkar. Ini adalah pemilihan putra terbaik bangsa, siapapun yang menang mari kita dukung. Marilah kita bersatu, jangan gara-gara pemilihan kita bertengkar, tetaplah kita bersatu," tutup Ibnu berharap.

Dalam kesempatan itu, Akhmad Khambali juga menyampaikan poin-poin penting dalam moderasi beragama menyampaikan bahwa.

"Terkait dengan moderasi beragama khususnya kita coba sosialisasikan di Sumatera Utara, bagaimana ada kesinambungan antara jiwa dan rohani agar toleransi beragama di Sumatera Utara lebih di kedepankan," ucap Khambali.

Ia menjelaskan artinya tidak ada penindasan di salah satu agama, tidak ada unsur sara dan lain sebagainya karena kaitannya ini menjelang Pilpres 2024 dan tentu ini harus bisa mengedepankan bahwa politik adalah politik yang santun, politik yang damai, politik yang toleran.

"Sehingga jangan sampai masyarakat kita, khususnya di Sumatra Utara ini mudah diadu domba, mudah disebarluaskan berita-berita yang tidak benar khususnya berita-berita hoax," tegasnya.

Menurutnya, karena kaitannya dengan moderasi bergama ini selalu dikedepankan  orang-orang yang tidak suka dengan kelompok-kelompok tertentu itu dengan berita hoax.

"Karena apa, berita hoax hakikatnya ini diciptakan oleh orang-orang pintar tapi jahat, dan  disebarluaskan oleh orang baik tapi bodoh," bebernya.

"Nah, harapan kita masyarakat Sumatera Utara sudah mulai cerdas, mulai santun, mulai bisa memilah dan memilih sesuatu yang bisa memberi maslahat khususnya untuk masyarakat Sumatera Utara," imbuhnya.

Ia pun meyakini masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang cerdas.

"Saya yakin, kalau dari pengamatan saya secara babiniyah, isu SARA di Sumatera Utara ini akan mudah terdegradasi karena hakikatnya masyarakat di Sumatera Utara ini sangat cerdas sangat betul-betul bisa memilah dan memilih mana yang namanya adu domba mana yang bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri," tuturnya.

Khambali pun berharap pemilu mendatang akan semakin lebih baik lagi.

 
"Harapan saya untuk pemilu 2024, hindarilah yang namanya politisasi agama, hindarilah yang namanya politik identitas, hindari yang namanya mengadu domba rakyat. Hanya satu permintaan kita bagi para politisi berilah kesejahteraan dan amanah rakyat Sumatera Utara," pungkasnya.

Acara sosialisasi moderasi beragama inipun berjalan dengan aman dan kondusif serta diakhiri dengan makan bersama.

(Rizky) LS

Tradisi Pembaretan Bintara Remaja Angkatan 48 Direktorat Samapta Dipimpin Langsung Kapolda Kalbar

KALIMANTAN BARAT, LS - Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto memimpin upacara pembinaan  tradisi pembaretan Bintara Remaja Polri angkatan 48  dan simulasi penanganan unjuk rasa menjelang pemilu 2024 yang bertugas di Direktorat Samapta Polda Kalbar (31/5/2023).

Tradisi Pembaretan dilaksanakan di lapangan Jananuraga Polda Kalbar , Rabu pagi, dihadiri oleh Waka Polda Kalbar,  para Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar, para Kapolres Jajaran  dan Para Kasat Sabhara Polres jajaran  Polda Kalbar

Menurut Irjen Pol Pipit Rismanto pelaksanaan tradisi pembaretan ini bertujuan untuk membentuk sikap disiplin dalam berperilaku, mental.kejuangan  dan memahami tugas umum'kepolisian khususnya pengendalian massa dalam menghadapi tantangan tugas kedepan  untuk persiapan  dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang.

“Selain itu para bintara remaja diharapkan juga mampu menghadapi dan menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika tantangan  tugas kedepan yang semakin berat dan kompleks seiring dengan perkembangan lingkungan yang sangat cepat dan dinamis apalagi di tahun 2024  tahun politik yang merupakan agenda nasional dan menentukan masa depan bangsa  untuk itu nantinya bintara Remaja angkatan 48 di tugaskan sebagai pasukan dalmas untuk'mengamankan jalannya pemilu 2024 dengan tetap berpedoman kepada ketentuan dan SOP yang berlaku” ujarnya.

"Dalam tradisi pembaretan ini jumlah personel Bintara Remaja yang dibaret sebanyak 224 orang, yang terdiri dari 219 polisi laki-laki (Polki) dan 5 polisi wanita (Polwan)," imbuhnya.

Dalam upacara penutupan tersebut selain dilaksanakan foto bersama Kapolda, pejabat utama Polda Kalbar dan Kapolres jajaran Polda Kalbar   juga dilaksanakan simulasi penanganan unjuk rasa menjelang pemilu 2024.

 

"Ketrampilan pawang dan satwa K9  sebagai  gambaran dalam pelaksanaan tugas dilapangan serta kemahiran freestyle yang dimiliki blntara remaja 48 dengan menghadirkan freestyler ternama asia Wawan T toembong, sehingga suasana semakin semarak," tutup Irjen Pol Pipit Rismanto.

 

(Jn/98) LS

Ketua MPR RI : Tindakan Rumah Sakit Mendiskriminasi Para Pasien BPJS Akan Berhadapan Dengan Hukum

JAKARTA, LS - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan Rumah Sakit, fasilitas kesehatan (faskes), serta tenaga kesehatan agar tidak melakukan diskriminasi pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Tindakan diskriminasi seperti dalam bentuk penolakan, mempersulit, atau membedakan pelayanan yang diberikan kepada para pasien BPJS Kesehatan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan akan berhadapan dengan hukum. Khususnya Pasal 28H UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, PP 47 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Terlepas dari masih banyaknya persoalan yang dihadapi di lapangan, apresiasi perlu diberikan terhadap berbagai capaian manajemen BPJS Kesehatan dibawah kepemimpinan Direktur Utama Prof. Ali Ghufron dan para pendahulunya. Terbentuk pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero), hingga Oktober 2022, jumlah faskes tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terus meningkat dari 17.419 faskes menjadi 23.518 faskes.

"Anggota aktif BPJS Kesehatan telah mencapai 254 juta jiwa atau lebih dari 90 persen penduduk Indonesia. Capaian yang luar biasa, mengingat berbagai negara dunia lainnya membutuhkan waktu yang lama. Kostarika membutuhkan waktu sekitar 20 tahun, Korea Selatan 26 tahun, bahkan Jerman 127 tahun, agar 90 persen lebih warga negaranya bisa memiliki jaminan kesehatan," ujar Bamsoet dalam podcast yang dipandu Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Ghufron, di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pengelolaan dana BPJS Kesehatan yang diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, selaras dengan nilai gotong royong yang merupakan intisari dari Pancasila dan juga merupakan bagian dari Empat Pilar MPR RI.

Bagi yang ingin membayar pribadi, iuran premi BPJS Kesehatan sangat bervariasi, Kelas 1 sebesar Rp 150.000, Kelas 2 Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 35.000. Bagi pekerja, iuran BPJS Kesehatan adalah 5 persen dari upah/gaji. Perusahaan menanggung 4 persen dan karyawan membayar 1 persen dari upah/gaji. Bagi kalangan masyarakat tidak mampu, iuran BPJS Kesehatan dibayarkan negara melalui APBN dengan kebijakan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Sehingga tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak memiliki BPJS Kesehatan. Tidak hanya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti jantung, kanker, dan lainnya, BPJS Kesehatan juga bisa digunakan bagi yang sehat untuk melakukan skrining kesehatan. Karena iurannya yang sangat terjangkau, bagi yang sehat dan tidak memanfaatkan dana BPJS Kesehatan, bisa meniatkan premi yang telah dibayarkannya sebagai ibadah sekaligus gotong royong membantu saudara sebangsa," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga mengajak para calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif dari mulai DPR RI, DPRD Provinsi hinga Kabupaten/Kota serta para calon kepala daerah dari Gubernur hingga Bupati/Walikota, untuk turut terlibat dalam setiap kampanye politiknya bisa sekaligus mengedukasi agar masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sehingga pada tahun 2024 nanti, seluruh penduduk Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, kita turut menjawab slogan tentang kenegarawanan tersebut. Sekaligus berkontribusi dalam mengatasi tiga musuh utama bangsa yang terdiri dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial.  Termasuk kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dalam memperoleh pelayanan kesehatan," pungkas Bamsoet.

 

(*) LS

Dianggap Rusak Ekosistim Laut Warga Dusun Tapakerbuy, Desa Gersik Putih Siap Laporkan Pemilik SHM Tambak Garam, PH : Silahkan Ikuti Saluran Hukum!

SUMENEP, LS  - Polemik penggarapan tambak garam di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep semakin hangat diperbincangkan di Masyarakat. Sabtu 27 May 2023.

Hal itu lantaran beredar berita yang dimuat beberapa media online di Sumenep bahwa sebagian warga Dusun Tapakerbuy, Desa Gersik Putih akan melaporkan para pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan alasan telah melakukan pengrusakan ekosistem laut.

Berita tersebut rupanya disikapi santai oleh Tim Penasihat hukum (PH) pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) salah satunya Milik Keluarga Kyai Moh Fandari,SH.

Bahkan PH para pemilik SHM menyebut upaya hukum yang rencananya akan ditempuh oleh sebagian warga Dusun Tapakerbuy tersebut merupakan hal yang lumrah dan biasa.

"Bila ada yang merasa keberatan dengan klien kami silakan lakukan upaya hukum. Kami akan hadapi proses hukumnya nanti," kata Herman Wahyudi, S.H. selaku Ketua Tim PH para pemilik SHM, Jum'at (26/05).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Herman itu mengatakan, semua pihak harus melihat urusan ini secara utuh. Herman meminta agar persoalan pribadi tidak dibawa kepada persoalan ini. Karena menurutmya, lahan yang digarap adalah milik perorangan.

"Jika ada yang keberatan dengan adanya SHM tersebut, Silakan ikuti saluran hukumnya, gugat ke Pengadilan. Bukan dengan cara diluar hukum dan memaksakan kehendak,"
jelasnya.

Herman menambahkan, setiap warga negara ingin mendapatkan perlakuan yang sama. Pemilik SHM berhak menggarap lahan miliknya yang sah secara hukum.

"Oleh karenanya, siapapun yang peduli atau pura pura peduli terhadap urusan ini dimohon untuk mengkaji lebih dalam dan melihat ini secara utuh," jelasnya.

Herman menegaskan, selama SHM milik kliennya tidak dibatalkan secara hukum oleh pihak yang berwenang, maka secara hukum lahan tersebut tetap sah milik kliennya.(Red/*FANS)

 

(Herry) LS

Saresehan Alumni Connect PPI Dunia Dibuka Ketua MPR RI Bamsoet Bersama Wakil Presiden RI Maruf Amin

JAKARTA, LS - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Wakil Presiden RI Prof. KH. Maruf Amin membuka Saresehan Alumni/Alumni Connect yang diselenggarakan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia). Tidak hanya dimaknai sebagai media silaturahmi, event ini juga berfungsi membangun jaringan, sekaligus merekonstruksi gagasan dan pemikiran mengenai berbagai isu penting. Khususnya, seputar penguatan ketahanan perekonomian nasional melalui pariwisata, ekonomi kreatif dan inovasi teknologi.

Sektor pariwisata, misalnya, selama beberapa dekade menjadi salah satu sumber utama penyumbang pendapatan devisa negara. Tercatat dari tahun 2015 hingga 2019, pendapatan devisa negara dari sektor pariwisata terus meningkat dari 10,8 miliar US dollar menjadi 17,76 miliar US dollar.

"Setelah pandemi Covid-19 merontokkan capaian devisa pada titik terendah hanya sebesar 0,49 miliar US dollar, sektor pariwisata kembali bangkit dengan sumbangan devisa sebesar 4,26 miliar US dollar atau naik hingga lebih dari 769 persen pada tahun 2022, dan diproyeksikan kembali naik menjadi 5,95 miliar US dollar pada tahun 2023," ujar Bamsoet saat memberikan Public Lecture dalam Alumni Connect PPI Dunia, di Jakarta, Jumat (26/5/23).

Turut hadir antara lain, Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Koordinaor PPI Dunia Achyar Al Rasyid, serta Sekretaris Jenderal PPI Dunia Zafran Akhmadery Arif.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pertumbuhan ekonomi digital juga memiliki kontribusi yang tidak sedikit. Pada tahun 2022, ekonomi digital Indonesia tercatat mencapai 77 miliar US dollar, setara 40 persen dari total pangsa pasar digital ASEAN, sekaligus menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 130 miliar US dollar.

"Dunia akan semakin mengalami perubahan besar, khususnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi digital. Terlebih dengan booming teknologi baru seperti metaverse, web 3, cryptocurrency, NFT, blockchain, dan artificial intelligence. Sebagai gambaran, volume penjualan NFT di dunia sudah menembus USD 24,9 miliar atau sekitar Rp 357 triliun pada. Sementara nilai aset kripto dunia sudah mencapai USD 3 triliun," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mengingatkan, ditengah berbagai kemajuan, tidak bisa menutup mata bahwa masih ada berbagai tantangan dan persoalan lain yang harus dihadapi. Misalnya, perekonomian global saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.

Forum Ekonomi Dunia tahun 2023 memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami pelambatan pada tingkat 1,7 persen. Pelambatan ekonomi dunia diperkirakan dialami oleh 95 persen dari negara maju, dan 70 persen di negara berkembang.

"Kondisi ini diperburuk oleh kondisi geopolitik global yang diwarnai konflik dan ketegangan politik. Antara lain perang Rusia-Ukraina, eskalasi ketegangan China-Taiwan, potensi konflik di semenanjung Korea, memburuknya hubungan Turki dan Yunani, serta ketegangan di kawasan Laut China Selatan," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, PPI Dunia serta Alumni Connect PPI Dunia harus bisa memanfaatkan bonus demografi yang sedang dicapai Indonesia, agar bisa membawa keuntungan bagi pembangunan nasional bangsa. Jangan sampai bonus demografi tersebut justru menjadi bencana, akibat ketidakmampuan mengelola sumber daya para pemuda.

"Titik puncak fase bonus demografi Indonesia diperkirakan terjadi hingga tahun 2030, dimana jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 285 juta hingga 300 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen nya, atau sekitar 199,5 juta hingga 210 juta jiwa adalah kelompok usia produktif usia 15-44 tahun," pungkas Bamsoet. 

 

(*) LS

Kunjungi PT BAMS, Ketua MPR RI Dorong Produk Olahan Makanan Indonesia Kuasai Pasar Internasional

BANJARNEGARA, LS - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama direksi PT. Bhineka Jaya Sentosa meninjau PT. Banjarnegara Agro Mandiri Sejahtera (PT BAMS) untuk menjalin kerjasama produksi dan pemasaran produk makanan siap santap dalam kaleng (ransum) bagi para prajurit TNI Polri serta berbagai perusahaan tambang dan rumah sakit. Kunjungan ini juga untuk memastikan bahwa pabrik dan hasil produksinya dijamin memenuhi standar tinggi dan legalitas lengkap.

"Sebanyak 19 menu dan varian kemasan ransum siap mensuplai kebutuhan instansi pemerintah maupun swasta dari dalam dan luar negeri. Antara lain nasi lauk daging, nasi lauk ayam, dan nasi lauk ikan Dipastikan setiap ransum sudah memenuhi standar gizi dan ketentuan lainnya. Sehingga terjamin kebutuhan kalorinya. Masa expired pun dibuat tidak lebih dari 24 bulan sejak tanggal produksi," ujar Bamsoet usai meninjau PT Banjarnegara Agro Mandiri Sejahtera (PT BAMS) di Banjarnegara, Selasa (23/5/23).

Hadir antara lain direksi PT. Bhineka Jaya Sentosa Andri Noviar, Adhiarto, Ari Sumarto dan Saraja Setjo. Sementara dari PT. BAMS hadir Direktur PT BAMS Trisila Juwantara beserta jajarannya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan menuturkan, selain memproduksi produk ransum bagi TNI Polri, PT. BAMS juga mengembangkan divisi produksi keripik buah organik dengan standar tinggi dan tersertifikasi. Produk keripik buah organik yang dihasilkan antara lain keripik nangka, salak, pisang, ubi madu, pepaya, okra serta edamame.

"Selain dibuat keripik, aneka buah tersebut juga disajikan dalam kemasan kaleng berbentuk utuh. PT BAMS juga membuat makanan olahan dalam kaleng serta kemasan lainnya, seperti opor ayam, garang asem, nasi goreng, rendang dan berbagai produk lainnya. Terbaru PT. BAMS membuat produk Singkong Nira atau Cimplung, makanan khas Banyumas yang dikalengkan sehingga bisa tahan lama dan bisa dinikmati dimana saja kapan saja," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, berbagai produk PT BAMS tersebut telah menembus pasar Jepang, Kanada, Jerman, Amerika Serikat, dan berbagai negara lainnya. Produk olahan berupa keripik salak, nangka, dan  pisang dikirim ke Kanada bekerjasama dengan perusahaan Tucan Canada. Selain itu, melalui outlet Daisho Japan, PT BAMS juga berhasil memasarkan produk keripik pepaya ke berbagai negara.

"Keripik salak dan keripik nangka PT BAMS yang sejak empat tahun lalu menembus pasar Jerman, kini juga mulai menembus pasar Jepang melalui perusahaan Nichini Shoji dan disupport oleh ITPC Osaka. Sedangkan pemasaran keripik salak, nangka, dan keripik ubi produk PT BAMS ke Amerika dilakukan melalui mitra kerja Greenway United. Kiprah PT BAMS ini menunjukkan bahwa produk olahan pertanian Indonesia punya nilai pasar yang besar di dunia internasional," pungkas Bamsoet. 

 

(*) LS

Dinilai Tak Becus Kerja, AMKB Tuntut Mundur Plt Walkot Tri Adhianto Tjahyono, Unjuk Rasa Robohkan Pagar 'Dibogem Mentah Satpol PP'

KOTA BEKASI, LS - Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi dan para Pedagang Pasar Kranji Baru terkait Pembangunan Revitalisasi Pasar Kranji Baru  Kota Bekasi berakhir ricuh dengan mengakibatkan pintu gerbang roboh serta banyak mengalami luka-luka di pihak Mahasiswa dan Pedagang Pasar akibat benturan yang terjadi antara Mahasiswa bersama Pedagang Pasar Kranji Baru dengan kolaborasi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan Petugas Polres Kota Bekasi di pintu gerbang Pemkot Bekasi, pada Senin 22 Mei 2023.

Masa aksi yang di motori oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STIE Mulia Pratama,Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) STIE Mulia Pratama, Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Mulia Pratama Kota Bekasi dan Asosiasi Pedagang Pasar Kranji Baru Kota Bekasi tersebut menyampaikan tiga poin tuntutan kepada Pemkot Bekasi di bawah kepemimpinan Plt Wali Kota Bekasi, Dr Tri Adhianto Tjahyono agar segera di penuhi, adapun tiga tuntutan tersebut diantaranya adalah ;

1.Segera batalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT.Anisa Bintang Blitar (ABB).
2.Meminta Pemerintah Kota Bekasi melakukan tender ulang secara terbuka untuk Pembangunan Revitalisasi Pasar Kranji Baru, Kota Bekasi.
3.Meminta kepada Plt Wali Kota Bekasi untuk mundur dari jabatannya, dikarenakan tidak mampu menyelesaikan kasus Revitalisasi Pasar Kranji Baru, Kota Bekasi.

Terkait akan hal tersebut kolaborasi  AliansiMahasiswa bersama para Pedagang Pasar Kranji Baru Kota Bekasi menilai kinerja Plt Wali Kota Bekasi mendapatkan "Raport Merah"dan menganggap tidak berjalan semestinya dan telah mandul dalam menyelesaikan permasalahan para Pedagang Pasar di Kota Bekasi.Atas dasar kinerja "Impoten" tersebut yang disinyalir tak berpihak pada masyarakat (Pedagang-Red) dan di duga ada terindikasi hal tersebut di lakukan untuk kepentingan pribadi Plt Walikota Bekasi sendiri dan PT Anisa Bintang Blitar dengan mengabaikan kepentingan umum maka Aliansi Mahasiswa bersama para Pedagang Pasar Kranji Baru Kota Bekasi menegaskan dengan meminta Plt Wali Kota Bekasi, Dr Tri Adhianto Tjahyono untuk segera mundur dari jabatannya dikarenakan tidak becus dalam bekerja serta membawa Kepemerintahan seperti "Odong-odong".

“Bahwa kasus pembangunan revitalisasi pasar Kranji baru Kota Bekasi yang seharusnya di dalam perjanjian kerjasama memiliki jangka waktu 24 bulan (2 Tahun) sejak tahun 2019, pedagang pun di sudah memberikan uang DP dengan total nilai 23M tetapi pembangunan tersebut mangkrak di karenakan PT ABB selaku pihak kedua tidak mampu menyelesaikan nya, dan menuntut Pemerintah kota Bekasi untuk mengambil kebijakan yang tegas,"tandas Ketua BEM, Nanda Ginanjar setengah berteriak dalam orasinya.

Dilokasi yang sama, kordinator lapangan, Diffahudien Salam menegaskan bahwa,“Adapun pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum Pemkot Bekasi atas bobroknya ketegasan dan kebijakan yang sudah di sepakati di dalam perjanjian kerjasama yang sudah jelas di dalam pasal 11 larang dan sanksi ayat 4 yang berbunyi “pihak kesatu (pemerintah kota Bekasi) berhak memutus perjanjian secara sepihak dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran tertulis sebanyak 3 kali," tegasnya.

Sementara Asep Riandy menyuarakan bahwa, “Indikasi Kepala Satpol PP menerima sesuatu dari mafia yang sedang kami lawan, Kami tegak lurus memperjuangkan hak rakyat saat ini pedagang pasar kranji baru, bagi yang mencoba menjadi kepanjangan tangan dari mafia atau kartel dalam hal ini mafia atau kartel infrastruktur yang melakukan monopoli anggaran rakyat pedagang pasar kranji baru akan kami jadikan bagian dari musuh rakyat yang pasti birokrat maling saat ini sudah kami kantongi yakni Satpol PP, Sekdis Perindag, Para Dewan terkait dan Pucuk Pimpinan di Kota Bekasi,"tukasnya.

 

Sedangkan Dede dan Adi Mahasiswa pendemo lainnya saat di konfirmasi Awak Media mengatakan bahwa," Segera mundur dari jabatannya, sebab Plt Wali Kota,Tri Adhianto tidak becus dalam menangani permasalahan ini dan kinerjanya buruk, hanya membawa Kepemerintahan Kota Bekasi seperti pemerintah  "Odong-odong," tebas mereka.

 
Usai menyampaikan orasinya tiba-tiba terjadilah kericuhan antara Massa Aksi dengan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bekasi yang dipicu dari aksi dorong mendorong dari kedua belah pihak di tambah dengan para Mahasiswa yang terus berupaya untuk menerobos masuk ke areal Pemkot Bekasi, dimana dalam aksi tersebut para Mahasiswa yang berupaya masuk dengan memanjat pagar pintu gerbang Pemkot Bekasi dan bahkan merubuhkan pintu gerbang Pemkot Bekasi serta menyeretnya ke tengah jalan raya sehingga menimbulkan tindakan represif dari para Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kota Bekasi dan Polres Kota Bekasi.

Pantauan Awak Media di lokasi, bentrokan sengitpun terus terjadi bahkan terjadi pergulatan salah satu Petugas Satpol PP dengan seorang Mahasiswa di tengah jalan masuk pintu gerbang serta hantaman Petugas Satpol PP pada Mahasiswa, dimana kemudian menyebabkan sejumlah Massa Aksi Mahasiswa mengalami luka- luka, salah satunya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama yang mengalami luka sobek di bagian pelipis matanya akibat terjangan "Bogem Mentah" Petugas Satpo PP yang berkolaborasi dengan Polres Kota Bekasi di lokasi.

Ditegaskan Sahabat Geraldo Aritonang bahwa, “Selain dari pada mengawal Pedagang Pasar Kranji Baru Kota Bekasi yang hak nya di rampas, kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Bekasi mengecam keras kepada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bekasi untuk menindaklanjuti atas tindakan represif oknum aparat SATPOL PP kota Bekasi yang telah melukai sahabat kami, Nanda Ginanjar ," pungkasnya.

Setelah terjadi kericuhan antara Mahasiswa dan Pedagang dengan Aparat Penegak Perda, beberapa perwakilan dari Aliansi Mahasiswa dan Pedagang menemui perwakilan dari Pemeritah Kota Bekasi, didalam pertemuan itu Kadisperindag, H Makbulah mengatakan bahwa,"Kasus ini masih dalam proses," katanya, kendati sebelumnya pada tanggal 20 maret 2023 Sekda dan Kadisperindag saat di konfirmasi telah menjanjikan bahwa persoalan tersebut akan selesai dalam kurun waktu satu bulan sejak tanggal tersebut.

 

(Red) LS