Korupsi di Indonesia Merebak, Indria Febriansyah: Penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer Warning Bagi Presiden Prabowo!

JAKARTA, LS - Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer (Noel) menjadi peringatan keras bagi birokrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tindakan memperlambat, mengulur waktu, dan menyulitkan pemohon layanan publik dengan harapan memperoleh, uang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan.

Praktik semacam ini, menurut pengamatan publik, bukan hanya terjadi di lingkaran elit, melainkan masih sering dijumpai di level kementerian hingga ke tingkat kecamatan.

Mantan Presiden Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, Indria Febriansyah, yang sekarang menjabat Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia organ relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto, menilai kasus yang menimpa Noel harus dijadikan momentum untuk membenahi birokrasi.

"Saya berharap kasus Noel ini menyadarkan para ASN agar benar-benar mengutamakan pelayanan publik. Jika tidak mampu, lebih baik segera mengundurkan diri, karena masih banyak rakyat yang butuh pekerjaan dan siap amanah menjalankan tugasnya,” tegas Indria, yang juga dikenal sebagai aktivis muda Tamansiswa kepada Wartawan, pada Senin (25/5/2025) di Jakarta.

Indria menambahkan, KPK dan Kejaksaan perlu bahu-membahu memperluas pengusutan kasus serupa di setiap dinas maupun kementerian, agar pelayanan publik bersih dari praktik pemerasan. Terutama dalam Birokrasi Weberian dan upaya menuju Good Governance.

"Fenomena pemerasan dalam birokrasi dapat dijelaskan dengan teori Max Weber tentang birokrasi rasional-legal. Dalam konsep ideal Weber, birokrasi seharusnya bekerja berdasarkan aturan yang jelas, profesionalisme, serta pelayanan yang adil bagi masyarakat," jelas Indria.

Namun katanya, ketika pejabat publik menggunakan kewenangan untuk menghambat atau memperlambat pelayanan demi keuntungan pribadi, maka birokrasi telah bergeser menjadi alat pemerasan.

Selain itu, dalam kerangka Good Governance yang dikembangkan UNDP, salah satu prinsip utama adalah accountability (akuntabilitas) dan responsiveness (tanggap terhadap kebutuhan masyarakat).

"Birokrasi yang gagal memenuhi prinsip ini, apalagi menyalahgunakan kewenangan, tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga memperlambat pembangunan nasional," ucapnya.

Warning Untuk Era Prabowo

Kasus pemerasan Noel menjadi alarm bagi Presiden Prabowo Subianto bahwa praktik rent seeking dan petty corruption masih bercokol dalam birokrasi. Tanpa perombakan sistem layanan publik dan pengawasan yang ketat, visi pemerintah untuk mewujudkan negara yang kuat dan berdaulat akan tersandera oleh perilaku aparat yang justru menghambat rakyat. 

(Gus Din) LS

Bahas Strategi Pengelolaan Dan Satgas TBC, Dr.Relly Reagen: Gawat, TBC di Indonesia Sudah 1,2 Juta Lebih !!

JAKARTA, LS - Ketua Yayasan Tujuh Delapan (78) Agung dr. Relly Reagen  memberikan masukan kepada Pemerintah, agar persoalan TBC, yang menjadi fenomena gunung es terbesar ke 2 di dunia. Bahkan kata Reagen sapaan akrabnya, penderita TBC kedepan bisa jadi nomor satu jumlah penderitanya.

"Untuk itu besarnya penderita TBC di Indonesia ini, agar dibentuk satuan tugas (satgas) khusus. Seperti saat pendemk Covid-19," kata dr. Reagen dalam siaran persnya, Rabu (20/8/2025) di Jakarta.

Menurut dia, sudah waktunya penderita TBC di Indonesia yang angkanya lebih dari 1,2 juta ini bisa ditekan turun. Sebab katanya, berdasarkan data yang ada TBC berpotensi menular kepada seluruh keluarga dan lingkungan kita sendiri.

"Penyakit TBC ini kan menular, maka kita butuh Bapak Asuh di lingkungan tersebut. Dimana nantinya bisa dimonitor oleh tenaga medis yang di Puskesmas setempat," ucap dr. Reagen.

Untuk itu dia mengusulkan kepada pemerintah untuk melibatkan kader-kader binaan, kawan dokter dan teman sejawat yang bisa kita digerakkan. Tentunya juga melibatkan Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bisa menggerakkan puskesmas-puskesmas setempat.

"Satgas khusus ini nantinya akan melibatkan semua steak holder pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Bahkan melibatkan simpul masyarakat dan puskesmas-puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia," tukas dr. Reagen.

Diskusi Publik Pengelolaan dan Strategi Penanganan TBC di Indonesia
Sebelumnya digelar Diskusi Publik Bagaimana Pengelolaan Penanganan TBC yang Ada di Indonesia, Jumat (8/8/2025) Golden Boutique Hotel Kemayoran Jl. Angkasa 1 Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Utara yang berlangsung sukses.

Diskusi ini membahas solusi pemberantasan TBC di Indonesia, yang dihadiri narasumber penting dan sambutan dari Ketua Umum Yayasan Tujuh Delapan (78) Agung, dr. Relly Reagan.

dr. Reagen sapaan akrabnya mengungkapkan, TBC merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia. Bahkan, Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan angka kejadian TBC lebih dari satu juta kasus dan angka kematian mencapai 130 ribu lebih.

"Baru-baru ini, Presiden Prabowo dan Bill Gates telah melakukan kerjasama pengembangan vaksin TBC. Sehingga penting bagi Kementerian Kesehatan dan Biofarma sebagai BUMN vaksin untuk mempercepat tindak lanjut ini," ucap dr. Reagen dalam sambutannya saat acara Diskusi Publik Bagaimana Pengelolaan Penanganan TBC yang Ada di Indonesia yang diselenggarakan Yayasan 78 Agung.

Dalam diskusi publik ini, kata dr. Reagen, kita akan membahas tentang gejala penularan TBC, ciri-ciri TBC. Termasuk upaya untuk mengisolasi dan mengatasi peningkatan kasus TBC.

"Saya berharap diskusi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan memicu kesadaran kita semua untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengendalian TBC," ujar Komisaris Independen Biofarma Holding ini.

Maka dari itu kata dr. Reagen, penting bagi kita untuk membuat relawan TBC di daerah zona merah yang sudah diklasifikasikan sebagai wilayah tertinggi penderita TB. Contohnya, beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki angka kejadian TBC tinggi adalah, Jakarta Timur, Surabaya, Bandung, Makassar, Papua, dan terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

"Dengan adanya relawan TBC di daerah-daerah tersebut, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian TBC. Bahkan juga membantu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas," jelasnya.

Terakhir dr. Reagen, berharap diskusi ini dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah TBC di Indonesia.

"Pemberantasan TBC adalah program prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran yang harus kita dukung. Kalau penyebaran penyakit TBC bisa dikurangi dan dikelola, serta ditangani dengan baik, maka penderita bisa menurun dan bahkan bisa 0 persen,"

Hadir berbagai narasumber dalam Diskusi Publik Bagaimana Pengelolaan Penanganan TBC yang Ada di Indonesia, Jumat (8/8/2025) Golden Boutique Hotel Kemayoran Jl. Angkasa 1 Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Utara.

Diantaranya, Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, P.hD (keynote speaker), Gustaaf AC Patty Ketua Dewan Pembina Yayasan 78 Agung/Komisaris PT. Pupuk Kalimantan Timur (sambutan) dan dr. Relly Reagen Ketua Umum Yayasan 78 Agung (sambutan).

Selain itu hadir pembicara Prof. dr. Ali Gufron Mukti, P.hD Direktur Utama BPJS Kesehatan (narasumber), dr. Kornelia Faisal, Direktur Pemasaran Biofarma (narasumber), Ina Agustina Isturini, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (narasumber) dan Prof. Dr. dr. Raden Roro Diyah Handayani, Sp.P, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI). Kemudian sebagai moderator, dr. Ernawati Lestari, S.FK.
Diskusi Publik Bagaimana Pengelolaan Penanganan TBC yang Ada di Indonesia didukung dan disupport oleh Biofarma dan Kimia Farma. 

(Budiman) LS

Ketum Solmet: Noel Dipecat Dari BUMN PT. Mega Eltra Dibayar Bela Teroris Munarman, Bukan Didemo!

JAKARTA, LS - Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina menyesalkan  pernyataan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Dimana tersangka pemerasan sertifikat K3 Kemenaker ini sebelumnya, telah memfitnah dirinya secara terbuka pada acara Dua Arah di Kompas TV, Jumat petang (15/82025).

Pada acara tersebut Noel mengatakan, Silfester Matutina menggalang dan memobilisasi relawan, untuk melakukan 4 kali demonstrasi di depan Kementerian BUMN. Agar dirinya Noel dipecat dari Komisaris BUMN, PT. Mega Eltra pada 2021 lalu.

Menurut Silfester sapaan akrabnya, pernyataan Noel sesat dan fitnah keji terhadap dirinya. Karena kata Eks Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ini, tidak ada fakta dan bukti apapun atas tuduhan tersebut.

"Jadi memang benar pada waktu itu ratusan orang dari berbagai kelompok relawan marah dan kecewa karena membela Munarman. Sehingga akhirnya menggelar demonstrasi di Kementerian BUMN ,agar Noel dicopot dari jabatan Komisaris PT. Mega Eltra. Hal ini dipicu oleh ulah Noel membela tersangka teroris Munarman, Sekjen FPI," ujar Silfester saat diwawancarai Gus Din (wartawan senior), Senin (24/8/2025) di Jakarta.

Kata Silfester, Noel hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang Munarman 23 Februari 2022. Disinyalir Noel mendapat bayaran untuk kesaksiannya itu, )arena Noel tidak kenal Munarman.

Selain itu, faktor kesaksian Noel membela teroris Munarman, setelah diangkat jadi Komisaris Noel juga terus memaki-maki dan memfitnah Menteri BUMN yang menempatkannya di PT. Mega Eltra, perusahaan tidak sehat dan hutangnya 500 miliar, dengan gaji kecil tanpa tantiem miliaran rupiah.

"Jadi Noel kecewa dan marah bukannya bersyukur diangkat Komisaris. Malah yang saya herankan, kenapa bisa-bisanya Noel memfitnah saya menggerakkan relawan melakukan demo ke dia. Padahal yang menginisiasi dan menggerakkan demo adalah puluhan organisasi relawan yang tergabung dalam Merah Putih Bersatu. Sedangkan Relawan saya Solidaritas Merah Putih tidak terlibat sama sekali," ucapnya.

Bahkan Silfester menegaskan, ia tidak bersedia hadir saat diminta berorasi dalam acara demonstrasi tersebut. Karena di hari yang sama Silfester menjadi narasumber di salah satu acara seminar.

"Jadi saya dan organisasi Solmet tidak ikutan mendemo Noel. Dulunya dia juga memfitnah Denny Siregar yang menjadi otak demonstrasi mencopot dia dari BUMN PT. Mega Eltra. Kok malah sekarang malah menuduh saya secara terbuka di Kompas TV. Padahal kalau mau jujur Noel ini dahulu sewaktu miskin, bulukan dan pengangguran, selalu datang ke kantor saya, untuk meminta uang buat berobat sakit gula dan buat makan keluarganya," herannya.

Menurut Silfester, Noel ini memang manusia yang tidak tahu balas budi, wataknya memang jahat selalu memfitnah, meminta-minta uang dan memeras. Bahkan banyak yang diduga tertipu, karena Noel sering meminta uang dengan iming iming jabatan dan proyek padal semuanya fiktif.

"Jadi saya tidak kaget ketika Noel ditangkap KPK karena Pemerasan dan Korupsi. Karena Noel sendiri ketika sudah diangkat menjadi Wamenaker, mulai Oktober 2024 sudah koar-koar menghubungi dan mengumpulkan makelar dan pengusaha, untuk mencari uang di Kementerian Tenaga Kerja," jelasnya.

Makanya, tidak aneh mulai bulan Desember 2024 sudah ada aliran dana haram, sejumlah 3 miliar yang masuk ke rekening Noel atas kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Silfester juga tidak heran, kalau Noel bilang mau cari tambahan di luar gaji Wamenaker, yaitu pintar-pintar nyopet atau main jual beli jabatan ketika podcast dengan dr Richard Lee.

"Jadi kalau ada yang mengatakan, bahwa kasus Korupsi Noel adalah penjebakan itu tidak benar. Noel secara sadar memang memeras rakyat kecil yang susah. Karena sesuai pernyataan resmi KPK  bahwa sudah ada aliran dana ke rekening Noel dan juga ada penyitaan kendaraan hasil pembelian uang korupsi," jelas Silfester.

Untuk itu dirinya mengapresiasi kinerja KPK, yang telah menyelamatkan uang rakyat kecil para pekerja/buruh. Dimana tadinya pengurusan sertifikat K3, hanya Rp.270.000 digelembungkan menjadi Rp.6.000.000.

"Perilaku Noel Cs ini sangat tidak bisa ditolerir, karena sangat kejam menghisap darah rakyat kecil yang harusnya ditolong. Untuk itu KPK teruslah berbuat melawan para Koruptor, yang menghisap darah rakyat kecil," pungkas Silfester Matutina, pria asal Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

(Red) LS

Jalin Kerjasama Dengan FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar, Kemenperin Kembangkan Model Bisnis Berkelanjutan Bagi IKM Fesyen Dan Kriya

JAKARTA, LS - Kementerian Perindustrian terus proaktif memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berkelanjutan, agar pelaku usaha mampu mempertahankan dan mengembangkan unit bisnisnya dalam jangka panjang, sekaligus bisa naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya ini juga diarahkan untuk membangun IKM yang mengedepankan kelestarian lingkungan, nilai budaya, dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, Kemenperin melalui Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sinergi ini akan diwujudkan melalui penelitian bersama bertema “Perancangan Model Bisnis Berlandaskan Prinsip Keberlanjutan dan Budaya Lokal”.

“Kolaborasi antara BPIFK dan FEB Universitas Mahasaraswati diharapkan berkontribusi besar bagi pengembangan industri kreatif fesyen dan kriya, melalui penelitian yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga menyeimbangkan dimensi sosial, lingkungan, dan budaya,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Kerja sama ini menjadi bagian dari Nota Kesepahaman antara BPIFK dan Universitas Mahasaraswati Denpasar yang mencakup pendidikan, penelitian bersama, publikasi ilmiah, hingga pengembangan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perjanjian ini juga mengakomodasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti pelatihan, workshop, pendampingan, penyuluhan, dan pameran untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif.

“Perjanjian ini bertujuan mengoptimalkan peran Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus meningkatkan daya saing IKM. Untuk memberikan dampak yang lebih kuat, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegas Reni.

Sekretaris Ditjen IKMA Yedi Sabaryadi menyampaikan, sinergi ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan pelaku industri. 

“Kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi pengembangan IKM agar semakin berdaya saing, adaptif terhadap tantangan zaman, namun tetap berakar pada nilai budaya lokal dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Dalam penelitian ini, terlibat empat peneliti dari FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar, yakni Ni Wayan Rustiarini; Ni Putu Nita Anggraini, S.E., M.M.; I Putu Wahyu Dwinata JS, S.E., MBA; serta Kepala BPIFK, Dickie Sulistya Aprilyanto. Dickie berharap model bisnis yang dihasilkan dapat menjadi acuan praktis bagi IKM dalam membangun usaha yang berkelanjutan, kompetitif, dan berbasis kearifan lokal.

Penelitian ini mendapat dukungan pendanaan dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui skema Penelitian Terapan Luaran Model (PT-LM).Sebagai langkah lanjutan, BPIFK menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Expert Testing pada 17 Juli 2025, dengan menghadirkan pakar model bisnis berkelanjutan, akademisi, pelaku IKM, dan perwakilan kementerian/lembaga untuk memberikan masukan konseptual dan aplikatif.

Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Andriati Cahyaningsih (Pusat Industri Hijau, Kemenperin), Dr. Muhammad Setiawan Kusmulyono (pakar model bisnis dan inovasi, Universitas Prasetiya Mulya), Setyo Budiantoro (pakar keberlanjutan dan Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat Nasional TPB/SDGs Bappenas), serta I Nyoman Darma Putra (pakar budaya Bali, Universitas Udayana).

Diskusi ini juga melibatkan pelaku IKM fesyen dan kriya berkelanjutan di Bali seperti Annisa Fauziah (TRI-Cycle), Kadek Sudantara (Pagi Motley), dan Anak Agung Indra Dwipayani (Agung Bali Collection). 

“Kami berharap kegiatan ini melahirkan model bisnis yang tidak hanya menjadi panduan praktis, tetapi juga inspirasi bagi IKM untuk tumbuh berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya,” pungkas Dickie.

(Alamsyah) LS

FPWI Sinergitas Dengan DEPRINDO Siap Bangun Perumahan Khusus Wartawan : Pemerintah Jangan Tutup Mata Dari Kewajiban!

BEKASI, LS ~ Forum Penulis dan Wartawan Indonesia (FPWI) jalin sinergitas dengan Developer dan Properti Indonesia (DEPRINDO) bersepakat membangun sinergi untuk mewujudkan program perumahan khusus bagi wartawan. Pertemuan antara kedua organisasi ini berlangsung hangat di Kantor Pusat FPWI di bilangan Jl. Dr Ratna, Jatiasih, Kota Bekasi pada, Sabtu (09/08/2025) siang.

Ketua Umum FPWI, Rukmana bersama jajaran pengurus DPP duduk satu meja dengan Ketua Umum DEPRINDO, Muhamad Aditya Prabowo. Mereka membahas program perumahan yang inovatif dan realistis untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan.

Aditya menyebut program ini sebagai terobosan baru DEPRINDO. 

"Kami sedang membahasnya intensif dengan pengurus DPP dan pihak perbankan. Konsepnya unik—setiap rumah dilengkapi kolam ikan lele. Kolam ini menjadi modal usaha ternak yang hasilnya bisa membantu cicilan rumah," ujar Aditya.

Ide ini sudah mendapat sambutan positif dari bank yang memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Rukmana menyambut hangat usulan tersebut. 

"Ini gagasan mulia dan realistis. Mulia karena memperhatikan nasib wartawan, yang sejatinya adalah pejuang demokrasi dan keadilan," kata Rukmana.

FPWI akan segera melakukan pendataan anggota dan pengurus untuk menyambut program ini. Rukmana berharap angsuran rumah dibuat terjangkau. 

"Pemerintah jangan menutup mata. Kesejahteraan rakyat, termasuk wartawan, adalah kewajiban negara." tandasnya.

Ia juga menilai bahwa, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan wartawan dan membantu mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pejuang demokrasi dan keadilan. 

"Dengan sinergi antara FPWI dan DEPRINDO, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi wartawan di Indonesia," tuturnya.

Aditya mengutarakan bahwa, Program ini diharapkan dapat membantu wartawan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Program perumahan khusus bagi wartawan tersebut merupakan contoh nyata dari sinergi antara organisasi wartawan dan pengusaha properti. Dengan kerja sama ini, diharapkan kesejahteraan wartawan dapat meningkat dan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik," beber Aditya Prabowo.

Senada, Rukmana pun berharap program tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi wartawan di Indonesia. 

"Dengan demikian, program perumahan khusus bagi wartawan ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata dari sinergi antara organisasi wartawan dan pengusaha dalam meningkatkan kesejahteraan wartawan di Indonesia" pungkas Ketua Umum FPWI, Rukmana.

(CP/red) LS

Sambut HUT RI ke-80 Desa Lambang Jaya Gelar Pekan Olah Raga Desa, Ketua BPD Optimis Tim 'BPD Selection' Raih Juara Turnamen

KABUPATEN BEKASI, LS - Antusias menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-80, Desa Lambang Jaya menggelar Pekan Olahraga Desa (Pordes) dengan mengadakan sejumlah pertandingan dan perlombaan yang diikuti oleh seluruh RW se Desa Lambang Jaya termasuk pihak BPD Lambang Jaya dan Pemerintahan Desa lambang Jaya, Sabtu (02/08/2025).

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua BPD Lambang Jaya saat dijumpai Awak Media dalam pertandingan Sepak Bola antar RW. Dimana Tim kesebelasan BPD Lambang Jaya yang di sebut Tim "BPD Selection" tengah berhadapan dengan Tim RW 02 di Lapangan Sepak Bola Mahkota Muda di Desa Lambang Jaya.

"Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Fordes menyangkut HUT Kemerdekaan RI ke 80. Jadi Fodes itu ada beberapa cabang diantaramya Sepak Bola, ada Bulu Tangkis, ada Catur, ada Sepeda Santai, ada Jalan Santai, ada Senam, ada Lomba Tumpeng macem-macem, kalau Karnaval enggak...nah kalau sekarang ini Cabang Sepak Bola anatr RW, untuk jumlah RW sendiri keseluruhannya ada penambahan RW jadi 19 RW ditambah dengan BPD dan Pemdes jadi 21 yang bertanding dalam turnamen Sepak Bola ini," ujar Darju, Sabtu (02/08) Sore.

Turnamen Sepak Bola sambut HUT RI dan jalankan kegiatan Pordes tersebut memperebutkan sejumlah hadiah berikut uang pembinaan dari Kepala Desa pribadi maupun Pemerintahan Desa Lambang Jaya.

"Ada uang pembinaan sama Pak Lurah itu secara pribadi mau kasih satu ekor kambing buat juara pertama..piala juara pertama satu ekor kambing dari pribadi pak Lurah sama uang pembinaan, mengenai piala bergilir kayaknya belum ada..jadi ini hadiah langsung saja, juara kedua uang pembinaan sama Tropy, ini hadiah untuk satu, dua dan tiga berikut juara harapan," tutur Ketua BPD Desa Lambang Jaya.

Terkait mengenai kesiapan Tim BPD yang langsung dibawah pembinaan Ketua BPD apakah siap untuk memenangkan pertandingan tersebut ? 

"Optimis dong..dan harus menang!, besok pertandingan dengan Pemdes Lambang Jaya dan Tim kami Optimis dapat memenangkan pertandingan dengan Tim Pemdes," tandasnya.

Apakah Tim BPD Lambang Jaya mengikuti juga berbagai pertandingan dan perlombaan Pordes yang di gelar Desa Lambang Jaya ?

"Hanya Sepak Bola, intinya dari pihak BPD turut berpartisipasi dalam Purdes serta menyambut HUT RI ke 80, namun juga berupaya dan bersemangat untuk memenangkan pertandingan Sepak Bola guna meraih juara pertama," jelasnya.

Ketua BPD Lambang Jaya menghimbau kepada masyarakat termasuk para peserta pertandingan selain menjaga Kondusifitas dan Sportifitas juga agar terciptanya kerukunan antar warga dengan mempererat tali silaturahmi.

"Dengan adanya Turnamen ini kita jalin Silaturahmi, keakraban, jadi antar pemuda, antar warga bisa saling kenal, serta dalam pertandingan para peserta tetap menjunjung Sportifitas dan para pendukung dan penonton pertandingan dapat turut menjaga Kondusifitas jalannya pertandingan sampai selesai," pungkas Ketua BPD Lambang Jaya, Darju.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Tim BPD Selection melawan RW 02 berakhir dengan scor 0-0, namun dalam sesi pertandingan berikutnya Tim BPD Selection melawan RW 01 berakhir dengan Scor 1-0 untuk kemenangan TIM BPD Selection.

Diketahui bahwa, Pordes adalah singkatan dari Pekan Olahraga Desa. Ini adalah acara olahraga tahunan yang diadakan di tingkat Desa, di mana warga Desa berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga. 

Tujuan utama Pordes adalah selain meningkatkan kesehatan dan kebugaran warga desa. Namun melalui kegiatan olahraga, warga didorong untuk aktif bergerak dan menjaga kesehatan. Selain itu Pordes juga menjalin kebersamaan dan silaturahmi antar warga sehingga Pordes menjadi ajang pertemuan dan interaksi antar warga Desa guna mempererat hubungan sosial.

(JLambretta) LS

Gubernur Jabar Kebablasan Intervensi Media Utamakan Medsos, Alih-Alih Lakukan Pembiaran PHBN Kecamatan Kutip Uang HUT RI ke 80

LONTAR SINGOSARI, - Kita sangat kecewa dengan sikap Gubernur Dedi Mulyadi yang terlalu kebablasan dalam melakukan intervensi terhadap kerjasama dengan media. Alih-alih membangun hubungan yang sehat dengan media berbadan hukum, KDM lebih memilih untuk menggunakan media sosial pribadi untuk kepentingan promosi dan komunikasi.

KONSEKWENSI TAK BERBADAN HUKUM

- Tidak Diakui sebagai Perusahaan Pers : Perusahaan yang tidak berbadan hukum tidak dapat disebut sebagai perusahaan pers.
- Keterbatasan Akses : Perusahaan yang tidak berbadan hukum mungkin memiliki keterbatasan akses ke sumber informasi dan jaringan jurnalistik.

Dalam konteks ini, media yang tidak berbadan hukum tidak dapat disebut sebagai pers atau melakukan kegiatan jurnalistik secara resmi.

PRAKTEK PEMBIARAN TERHADAP PHBN KECAMATAN

Lebih memprihatinkan lagi, kami mendapati adanya praktek pembiaran terhadap Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) Kecamatan salah satunya di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat yang melakukan penarikan uang sumbangan untuk HUT RI ke-80 dari para pelaku usaha, UMKM, dan lain-lain. 

Yang secara eksplisit disinyalir telah di lakukan pembiaran oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hal ini di sebabkan karena kegiatan itu terus berjalan tanpa adanya pencegahan dan penindakan tegas,  sehingga patut diduga para Camat melakukan hal tersebut adalah atas perintah sang "Gubernur Konten" tersebut. 

Menurut penilaian kami ini adalah tindakan yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

TUNTUTAN

Kami menuntut Gubernur Dedi Mulyadi untuk segera :

1. Mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan kerjasama dengan media berbadan hukum.
2. Menghentikan praktek pembiaran terhadap PHBN Kecamatan yang melakukan penarikan uang sumbangan tanpa transparansi.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

AKSI DAMAI

Kami akan melakukan aksi damai untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut Gubernur Dedi Mulyadi untuk memperbaiki kinerjanya. Kami berharap masyarakat dapat bergabung dan menyuarakan aspirasi bersama kami.

ASWIN BERTERIMA KASIH

Terima kasih atas perhatian dan dukungan masyarakat. Kita bersama dapat membuat perubahan yang lebih baik untuk Jawa Barat.

Jakarta, Sabtu, 19 Juli 2025

(Irno Budi Kiswoyo SE.MH)
Ketua Umum Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN)